Kamis, Bawaslu DKI Panggil Jokowi Terkait Deklarasi Alumni Universitas Negeri

Kompas.com - 22/01/2019, 16:14 WIB
Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi di Kantor Bawaslu DKI, Jakarta Utara, Selasa (22/1/2019). KOMPAS.COM/ RINDI NURIS VELAROSDELAKomisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi di Kantor Bawaslu DKI, Jakarta Utara, Selasa (22/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bawaslu DKI Jakarta menjadwalkan pemanggilan terhadap calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo pada Kamis (24/1/2019) untuk meminta klarifikasi terkait laporan dugaan tindak pelanggaran pemilu.

"Hari ini kita coba minta klarifikasi dari pihak pelapor. Besok (23/1/2019) siang kita panggil saksi pelapor, hari Kamis baru kita panggil terlapor dalam hal ini Bapak Jokowi karena terlapornya langsung Bapak Jokowi," kata Komisioner Bawaslu DKI Puadi di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Puadi berharap, Jokowi dapat memenuhi panggilan Bawaslu DKI sehingga pihaknya dapat melanjutkan ke tahap penyidikan.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf Serahkan Penentuan Moderator kepada KPU

 

Tahap penyidikan dilakukan tim Bawaslu DKI dan Gakkumdu untuk mengetahui adanya tindak pidana pelanggaran pemilu atau tidak.

"Ini masih tahap klarifikasi saja. Setelah semua selesai baru masuk tahap penyidikan selama 14 hari untuk tau apakah ada kampanye di luar jadwal atau tidak," ungkap Puadi.

Seperti diketahui, Badan Pemenangan Prabowo-Sandi DKI Jakarta melaporkan capres nomor urut 01 Joko Widodo ke Bawaslu DKI terkait kegiatan deklarasi dukungan alumni sejumlah perguruan tinggi pada Sabtu (12/1/2019) di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Laporan tersebut diterima Bawaslu DKI dengan nomor registrasi 006/LP/PP/Prov/1200/1/2019. 

Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Deklarasi Alumni Universitas Negeri

Acara itu diisi dengan sejumlah acara, mulai dari menyanyikan lagu-lagu perjuangan, mendengar pidato dari Jokowi, hingga pernyataan dukungan yang disertai dengan penyematan jaket kepada Jokowi.

BPP mengadukan Jokowi karena capres tersebut menyampaikan janji akan memberi fasilitas rumah murah saat berpidato. Padahal seharusnya, janji seperti itu hanya bisa disampaikan lewat kegiatan rapat umum yang baru dimulai pada 24 Maret 2019 mendatang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X