Kompas.com - 23/01/2019, 20:57 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (11/1/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (11/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai swastanisasi air tak menguntungkan warga Jakarta. Menurutnya, ini menjadi salah satu alasan pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Agung untuk menghentikan swastanisasi.

"Jadi sebenarnya logis bila kemudian dikatakan bahwa dengan dipegang swasta selama ini tidak menguntungkan bagi masyarakat di Jakarta," kata Anies di Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019).

Menurut Anies, air yang diterima sebagian warga Jakarta selama ini pun bukan air minum. Kenyataan itu, kata dia, contoh dari kerugian yang dialami Jakarta bermitra dengan perusahaan swasta untuk mengelola air.

Baca juga: Gubernur DKI Berhati-hati Terkait Pembatalan Swastanisasi Air

Meski begitu, Anies tak mau gegabah mengambil keputusan terkait pengelolaan air minum ini. Dia tidak ingin kebijakan terkait swastanisasi air justru menuai gugatan yang bisa merugikan warga.

"Ketika kita mau melakukan tindakan, kan tindakan hukum harus mengikuti semua ketentuan hukum juga," ujar dia.

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) sebelumnya mendesak Anies membatalkan swastanisasi air di Jakarta.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KMMSAJ mengingatkan, pembatalan swastanisasi air sudah menjadi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang harus dilaksanakan.

"Dalam putusan tersebut, Gubernur DKI Jakarta dan enam tergugat lainnya dihukum untuk mengembalikan pengelolaan air di Jakarta kembali ke negara dan melakukan pengelolaan air sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," kata pengacara dari LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora.

MA telah memutuskan untuk menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta.

Baca juga: Tim Evaluasi Masih Susun Rekomendasi untuk Tindaklanjuti Putusan Stop Swastanisasi Air

MA menilai konsep swastanisasi melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 1992 mengenai Perusahan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) karena membuat perjanjian dengan pihak swasta.

Akibat dari swastanisasi air, PAM Jaya harus kehilangan pengelolaan air minum karena diambil alih pihak swasta.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rusun Nagrak Terima 9 Pasien Covid-19 Setelah Dioperasikan Senin Sore

Rusun Nagrak Terima 9 Pasien Covid-19 Setelah Dioperasikan Senin Sore

Megapolitan
10 Jalan di Jakarta Disekat tetapi Ojol Masih Boleh Lewat

10 Jalan di Jakarta Disekat tetapi Ojol Masih Boleh Lewat

Megapolitan
Jalan Kemang Raya Ditutup, Polisi Pasang Water Barrier, Traffic Cone, dan Spanduk

Jalan Kemang Raya Ditutup, Polisi Pasang Water Barrier, Traffic Cone, dan Spanduk

Megapolitan
Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Mafia Tanah 45 Hektare di Pinang

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Mafia Tanah 45 Hektare di Pinang

Megapolitan
Resmi Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Rusun Nagrak Dilengkapi 1 Poliklinik

Resmi Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Rusun Nagrak Dilengkapi 1 Poliklinik

Megapolitan
Polisi Selidiki Asal Airsoft Gun yang Digunakan Pencuri di Jatinegara

Polisi Selidiki Asal Airsoft Gun yang Digunakan Pencuri di Jatinegara

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pungli di Pondok Aren Setelah Pedagang Mengeluh

Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pungli di Pondok Aren Setelah Pedagang Mengeluh

Megapolitan
Kapolres Jakpus: Data Covid-19 Dinkes DKI Beda dengan Temuan di Lapangan

Kapolres Jakpus: Data Covid-19 Dinkes DKI Beda dengan Temuan di Lapangan

Megapolitan
Beredar Foto Truk Angkutan Jenazah Pasien Covid-19, Pemprov DKI: Kami Pakai Ambulans

Beredar Foto Truk Angkutan Jenazah Pasien Covid-19, Pemprov DKI: Kami Pakai Ambulans

Megapolitan
Jakarta Barat Target Vaksinasi 23.000 Orang Lebih per Hari

Jakarta Barat Target Vaksinasi 23.000 Orang Lebih per Hari

Megapolitan
Klaster Covid-19 di Gandaria Selatan, Berawal dari Suami Istri Mudik ke Pekalongan

Klaster Covid-19 di Gandaria Selatan, Berawal dari Suami Istri Mudik ke Pekalongan

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Kian Meningkat, Warga Diminta Olahraga di Rumah

Kasus Covid-19 di Jakarta Kian Meningkat, Warga Diminta Olahraga di Rumah

Megapolitan
84 RT di Jakbar yang Masuk Zona Oranye Diminta Terapkan Micro Lockdown

84 RT di Jakbar yang Masuk Zona Oranye Diminta Terapkan Micro Lockdown

Megapolitan
RSU Serpong Utara Beroperasi Terbatas, Ada 25 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

RSU Serpong Utara Beroperasi Terbatas, Ada 25 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Tiga Pasar di Jakarta Barat Ditutup 2 Minggu

Kasus Covid-19 Melonjak, Tiga Pasar di Jakarta Barat Ditutup 2 Minggu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X