Gubernur DKI: Swastanisasi Air Tak Untungkan Warga Jakarta

Kompas.com - 23/01/2019, 20:57 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (11/1/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (11/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai swastanisasi air tak menguntungkan warga Jakarta. Menurutnya, ini menjadi salah satu alasan pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Agung untuk menghentikan swastanisasi.

"Jadi sebenarnya logis bila kemudian dikatakan bahwa dengan dipegang swasta selama ini tidak menguntungkan bagi masyarakat di Jakarta," kata Anies di Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019).

Menurut Anies, air yang diterima sebagian warga Jakarta selama ini pun bukan air minum. Kenyataan itu, kata dia, contoh dari kerugian yang dialami Jakarta bermitra dengan perusahaan swasta untuk mengelola air.

Baca juga: Gubernur DKI Berhati-hati Terkait Pembatalan Swastanisasi Air

Meski begitu, Anies tak mau gegabah mengambil keputusan terkait pengelolaan air minum ini. Dia tidak ingin kebijakan terkait swastanisasi air justru menuai gugatan yang bisa merugikan warga.

"Ketika kita mau melakukan tindakan, kan tindakan hukum harus mengikuti semua ketentuan hukum juga," ujar dia.

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) sebelumnya mendesak Anies membatalkan swastanisasi air di Jakarta.

KMMSAJ mengingatkan, pembatalan swastanisasi air sudah menjadi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang harus dilaksanakan.

"Dalam putusan tersebut, Gubernur DKI Jakarta dan enam tergugat lainnya dihukum untuk mengembalikan pengelolaan air di Jakarta kembali ke negara dan melakukan pengelolaan air sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," kata pengacara dari LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora.

MA telah memutuskan untuk menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta.

Baca juga: Tim Evaluasi Masih Susun Rekomendasi untuk Tindaklanjuti Putusan Stop Swastanisasi Air

MA menilai konsep swastanisasi melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 1992 mengenai Perusahan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) karena membuat perjanjian dengan pihak swasta.

Akibat dari swastanisasi air, PAM Jaya harus kehilangan pengelolaan air minum karena diambil alih pihak swasta.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Buru Kawanan yang Merampok di Warung Sembako Ciracas

Polisi Buru Kawanan yang Merampok di Warung Sembako Ciracas

Megapolitan
Nasdem Tangsel Tunggu Arahan DPP Susun Strategi Pemenangan Muhamad-Sara

Nasdem Tangsel Tunggu Arahan DPP Susun Strategi Pemenangan Muhamad-Sara

Megapolitan
KAI Beri Diskon Tiket Kereta Api Jarak Jauh Sambut HUT ke-75 RI

KAI Beri Diskon Tiket Kereta Api Jarak Jauh Sambut HUT ke-75 RI

Megapolitan
Seorang Pegawai Positif Covid-19, PN Jakbar Tutup hingga 10 Agustus

Seorang Pegawai Positif Covid-19, PN Jakbar Tutup hingga 10 Agustus

Megapolitan
Polisi Panggil Ahli Bahasa dan TI untuk Usut Kasus Anji dan Hadi Pranoto

Polisi Panggil Ahli Bahasa dan TI untuk Usut Kasus Anji dan Hadi Pranoto

Megapolitan
RSPI Sulianti Saroso Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19

RSPI Sulianti Saroso Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19

Megapolitan
Anies Targetkan Flyover Lenteng Agung dan Tanjung Barat Beroperasi 2021

Anies Targetkan Flyover Lenteng Agung dan Tanjung Barat Beroperasi 2021

Megapolitan
Dilaporkan Menipu, Oknum ASN Kota Tangerang Mengaku Hanya Bantu Korban

Dilaporkan Menipu, Oknum ASN Kota Tangerang Mengaku Hanya Bantu Korban

Megapolitan
Perempuan Ditemukan Tewas di Margonda Residence, Diduga Dibunuh

Perempuan Ditemukan Tewas di Margonda Residence, Diduga Dibunuh

Megapolitan
Disnaker DKI Minta Kantor Pemerintahan Tutup Sementara bila Ada Pegawai Positif Covid-19

Disnaker DKI Minta Kantor Pemerintahan Tutup Sementara bila Ada Pegawai Positif Covid-19

Megapolitan
Flyover Lenteng Agung dan Tanjung Barat Bakal Selesai November 2020

Flyover Lenteng Agung dan Tanjung Barat Bakal Selesai November 2020

Megapolitan
29 Kantor Perusahaan di Jakarta Ditutup Sementara karena Terpapar Covid-19

29 Kantor Perusahaan di Jakarta Ditutup Sementara karena Terpapar Covid-19

Megapolitan
Tambah 43 Kasus Covid-19 dalam 4 Hari di Kabupaten Bekasi, Rata-rata Kerja di Jakarta

Tambah 43 Kasus Covid-19 dalam 4 Hari di Kabupaten Bekasi, Rata-rata Kerja di Jakarta

Megapolitan
Sejumlah Wartawan Positif Covid-19, Ini Imbauan AJI

Sejumlah Wartawan Positif Covid-19, Ini Imbauan AJI

Megapolitan
Dewan Pendidikan Kota Bekasi Imbau Warga Berbagi Wifi agar Siswa Bisa Belajar Online

Dewan Pendidikan Kota Bekasi Imbau Warga Berbagi Wifi agar Siswa Bisa Belajar Online

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X