Sekda DKI Sebut Izin Food Street di Pulau Reklamasi Bisa Sambil Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, izin usaha Food Street di Pulau D yang merupakan lahan hasil reklamasi di Jakarta Utara bisa diurus sambil bisnis itu berjalan.

"Ya nanti sambil jalan," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (24/1/2019).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Saefullah, tidak mempermasalahkan keberadaan Food Street di sana. Sebab, area itu dibangun di kawasan terbuka yang bisa diakses oleh publik.

"Saya belum lihat, tapi kalau dia sekadar food street seperti itu, untuk awalan bahwa pulau itu merupakan kawasan terbuka, saya rasa baik-baik saja," kata dia.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Bina Pedagang UMKM di Food Street Pulau Reklamasi

Menurut Saefullah, Food Street itu bisa menumbuhkan perekonomian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menjual makanan dan minuman. Warga juga membutuhkan kawasan kuliner tersebut.

"Yang penting tertib, indah, ada orang butuh juga gitu lho terhadap makanan itu," ucap Saefullah.

Aktivitas bisnis di kawasan Pulau D mulai terlihat. Hal itu ditandai dengan dibukanya Food Street yang berada di jalan utama pulau.

Area Food Street itu pernah disegel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Juni 2018. Area yang diisi sekira 25 kios itu disebut telah beroperasi sejak akhir Desember 2018 dan ramai dikunjungi warga pada malam hari.

Fasilitas pendukung seperti toilet sudah bisa digunakan. Sebuah panggung hiburan juga berdiri di tengah-tengah area Food Street.

Selain bisnis kuliner yang tampak mulai menggeliat, aktivitas pembangunan di pulau itu juga terlihat berlanjut. Sayup-sayup terdengar bunyi dentuman mesin paku bumi yang beroperasi dari kejauhan.

Sementara itu, papan segel yang tadinya terpasang di sejumlah bangunan juga sudah tidak ada. Baliho-baliho besar yang mempromosikan properti di Pulau D terpampang sudut-sudut jalan.