Kompas.com - 25/01/2019, 20:19 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Senin (14/1/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Senin (14/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menangani banjir dengan membenahi sungai.

Ia meminta Anies melakukan naturalisasi sungai.

"Ya, makanya sekarang normalisasi itu dibetulin (sungainya). Mungkin dari Pak Anies sekarang naturalisasi ya? Ya itu harus dibetulin, disikapi," kata Prasetio di Jakarta Barat, Jumat (25/1/2019).

Baca juga: Menanti Realisasi Rencana Naturalisasi Sungai di Jakarta...

Prasetio mencontohkan SMAN 8 Jakarta di kawasan Bukit Duri yang dulunya rutin banjir, kini sudah tidak terendam banjir lagi.

Sungai Ciliwung di belakang SMA tersebut sudah dinormalisasi pada 2016.

"Tapi setelah lewat SMA 8 banjir lagi karena belum dikasih turap. Ke depannya saya sarankan Pak Gubernur untuk melaksanakan normalisasi yang dinamakan pemda sekarang naturalisasi. Ini, kan, perintah pemerintah pusat," ujarnya. 

Baca juga: Naturalisasi Sungai, Pemprov DKI Libatkan Swasta dan Masyarakat

Menurut dia, bangunan-bangunan ilegal di atas dan bantaran kali perlu dibongkar. Ia meminta Anies mampu bersikap tegas seperti pemimpin Jakarta sebelumnya.

"Harus dibongkar. Itu dari zaman Belanda ada jalan inspeksi namanya. Makanya pemerintahan sebelumnya membereskan permasalah itu dan akhirnya beres," kata Anies. 

Istilah naturalisasi sungai pertama diungkapkan Gubernur Anies Baswedan. Konsep ini dicetuskan Anies ketika ia ditanya soal kelanjutan normalisasi sungai pada 7 Februari 2018.

Baca juga: Kali Krukut Akan Jadi Percontohan Naturalisasi Sungai

Adapun normalisasi 13 sungai di Jakarta, sudah dikerjakan pemerintah pusat lewat Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun, prosesnya berhenti sejak 2017 karena Pemprov DKI tak lagi membebaskan lahan.

Tahun ini, Pemprov DKI tengah menyusun peraturan gubernur sebagai dasar hukum naturalisasi sungai berbasis penataan kawasan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa TNI di Jakarta Utara

Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa TNI di Jakarta Utara

Megapolitan
Kadisdik: PPDB DKI 2021 Jalur Prestasi Tidak Menggunakan Batas Usia

Kadisdik: PPDB DKI 2021 Jalur Prestasi Tidak Menggunakan Batas Usia

Megapolitan
Lebih dari Seribu Permohonan SIKM di Jakarta Ditolak Karena Alasan Ini

Lebih dari Seribu Permohonan SIKM di Jakarta Ditolak Karena Alasan Ini

Megapolitan
Hari Keempat Larangan Mudik, 100 Kendaraan Diputar Balik di Posko Penyekatan Kota Tangerang

Hari Keempat Larangan Mudik, 100 Kendaraan Diputar Balik di Posko Penyekatan Kota Tangerang

Megapolitan
Polisi Bubarkan Antrean Pengunjung Mal BTM Bogor yang Mengular hingga Jalan

Polisi Bubarkan Antrean Pengunjung Mal BTM Bogor yang Mengular hingga Jalan

Megapolitan
Cara Baru Penentuan Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasannya

Cara Baru Penentuan Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasannya

Megapolitan
Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Megapolitan
Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Megapolitan
Polisi Buru Satu Buronan Terkait Kepemilikan Senjata Api di Kampung Ambon

Polisi Buru Satu Buronan Terkait Kepemilikan Senjata Api di Kampung Ambon

Megapolitan
Penggerebekan Kampung Ambon, Polisi Telusuri Kepemilikan Senpi hingga Peran Para Tersangka

Penggerebekan Kampung Ambon, Polisi Telusuri Kepemilikan Senpi hingga Peran Para Tersangka

Megapolitan
DKI Jakarta Masuk Zona Oranye, Warga Berpotensi Tak Bisa Shalat Id di Masjid dan Lapangan

DKI Jakarta Masuk Zona Oranye, Warga Berpotensi Tak Bisa Shalat Id di Masjid dan Lapangan

Megapolitan
400 Rumah di Kapuk Muara Terbakar, Warga Diungsikan ke Lapangan Bola

400 Rumah di Kapuk Muara Terbakar, Warga Diungsikan ke Lapangan Bola

Megapolitan
Bertahan dari Kebijakan Larangan Mudik, Maskapai Penerbangan Banting Setir Jadi Angkutan Kargo

Bertahan dari Kebijakan Larangan Mudik, Maskapai Penerbangan Banting Setir Jadi Angkutan Kargo

Megapolitan
Tiga Hari Larangan Mudik, 245.496 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Tiga Hari Larangan Mudik, 245.496 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X