Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seputar "Fit and Proper Test" Pertama Cawagub DKI yang Digelar Tertutup

Kompas.com - 28/01/2019, 07:45 WIB
Nursita Sari,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahap pertama uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) tiga calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta telah digelar pada Minggu (27/1/2019).

Tahap pertama fit and proper test itu berlangsung tertutup. Awak media hanya diizinkan masuk ke dalam ruangan untuk mengambil gambar di sela tes tersebut.

Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Syakir Purnomo mengatakan, tahap pertama fit and proper test dibagi menjadi dua sesi.

Baca juga: Tahap Pertama Fit and Proper Test Cawagub DKI Selesai, Ini yang Ditanyakan

Sesi pertama, setiap kandidat wagub mempresentasikan risalah hasil pemikiran mereka tentang Jakarta yang telah dibuat sebelumnya.

Tim panelis kemudian akan mendalami presentasi masing-masing kandidat.

Sesi kedua, tim panelis menguji tiga kandidat wagub secara bersamaan.

Tiga kandidat yang dimaksud merupakan kader PKS, yakni Abdurrahman Suhaimi, Agung Yulianto, dan Ahmad Syaikhu.

Pertanyaan

Syakir menyampaikan, tiga kandidat wagub DKI salah satunya ditanya soal rencana kerja sama dengan pemerintah di daerah penyangga Jakarta.

"Yang ditanyakan oleh para panelis kepada kandidat, yang didalami adalah bagaimana rencana kerja sama dengan pemda penyangga," ujar Syakir seusai fit and proper test.

Selain itu, tim panelis juga menggali pemahaman para cawagub tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta 2018-2022.

Tiga kandidat juga ditanya soal isu-isu seputar Jakarta.

"Terkait dengan RPJMD, relasi dengan DPRD, kemudian juga support untuk pencapaian visi-misi gubernur seperti apa, dan isu-isu Jakarta," kata Syakir.

Menurut Syakir, tiga kandidat dari PKS itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tim panelis dengan baik.

Dilarang bicara

Tiga cawagub DKI Jakarta tidak diizinkan berbicara di media selama proses fit and proper test.

Ketua Bidang Humas DPW PKS DKI Jakarta Zakaria Maulana Alif mengatakan, larangan itu diberlakukan untuk menghindari persaingan di antara tiga cawagub.

Baca juga: Perkenalkan Cawagub DKI, PKS Yakin Tak Ada Lagi Penolakan dari DPRD

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com