Anies Dapat Informasi MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air di Jakarta

Kompas.com - 28/01/2019, 20:18 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/1/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan informasi, Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan penghentian kebijakan swastanisasi air di Jakarta.

"Kita dapat informasi itu sekitar minggu lalu," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

MA mulanya memutuskan memerintahkan Pemprov DKI Jakarta dan tergugat lainnya menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta pada 2017.

Baca juga: Gubernur DKI: Swastanisasi Air Tak Untungkan Warga Jakarta

Kementerian Keuangan sebagai salah satu tergugat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut.

MA kemudian mengabulkan PK yang diajukan Kemenkeu sehingga putusan sebelumnya menjadi batal.

Anies menyampaikan, putusan MA yang menganulir putusan sebelumnya itu keluar saat tim tata kelola air DKI Jakarta menyusun langkah-langkah untuk menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta.

Baca juga: Gubernur DKI Berhati-hati Terkait Pembatalan Swastanisasi Air

"(Pekerjaan tim tata kelola air) sekarang belum final, setelah di tengah-tengah jalan, tahu-tahu ada keputusan (MA)," kata Anies.

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum menerima salinan putusan MA pada 30 November 2018.

Sambil menunggu salinan putusan itu untuk membuat keputusan, lanjut Anies, Pemprov DKI terus berkomunikasi dengan pihak swasta terkait langkah-langkah yang telah disusun tim tata kelola air Jakarta.

Baca juga: Anies Didesak Jalankan Putusan MA Terkait Swastanisasi Air

"Kami akan terus bicara dengan private sector, karena tidak ada larangan untuk terus melakukan pembicaraan terkait dengan rencana kami yang kemarin," ucapnya.

Pada 2017, MA telah memutuskan menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta.

MA menilai konsep swastanisasi melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 1992 mengenai Perusahan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) karena membuat perjanjian dengan pihak swasta.

Akibat dari swastanisasi air, PAM Jaya harus kehilangan pengelolaan air minum karena diambil alih pihak swasta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelar Shalat Id, Masjid Keramat Luar Batang Dipadati Jemaah

Gelar Shalat Id, Masjid Keramat Luar Batang Dipadati Jemaah

Megapolitan
Dua Kelompok Remaja di Jatinegara Tawuran karena Petasan, Seorang Bocah Terluka

Dua Kelompok Remaja di Jatinegara Tawuran karena Petasan, Seorang Bocah Terluka

Megapolitan
Warga 82 RW Zona Merah di Jakarta Diminta Shalat Id di Rumah, Ini Daftarnya

Warga 82 RW Zona Merah di Jakarta Diminta Shalat Id di Rumah, Ini Daftarnya

Megapolitan
Anies Imbau Warga Jakarta Shalat Id di Rumah

Anies Imbau Warga Jakarta Shalat Id di Rumah

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

Megapolitan
UPDATE: Tambah 84 Kasus di Depok, 1.219 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 84 Kasus di Depok, 1.219 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 73 Kasus di Kabupaten Bekasi, 4 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 73 Kasus di Kabupaten Bekasi, 4 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Anies Bersyukur Malam Takbiran di Jakarta Berjalan Aman dan Tanpa Kerumunan

Anies Bersyukur Malam Takbiran di Jakarta Berjalan Aman dan Tanpa Kerumunan

Megapolitan
Anies: Terima Kasih Warga Jabodetabek yang Memilih Tidak Mudik

Anies: Terima Kasih Warga Jabodetabek yang Memilih Tidak Mudik

Megapolitan
Arus Lalu Lintas Malam Lebaran di Jalan MH Thamrin Ramai Lancar, Aparat Bersiaga di Bundaran HI

Arus Lalu Lintas Malam Lebaran di Jalan MH Thamrin Ramai Lancar, Aparat Bersiaga di Bundaran HI

Megapolitan
Kawasan Tebet Ramai Didatangi Pembeli Pakaian pada Malam Lebaran

Kawasan Tebet Ramai Didatangi Pembeli Pakaian pada Malam Lebaran

Megapolitan
Larangan Ziarah Kubur Bikin Omzet Penjual Bunga Merosot padahal Sudah Terlanjur Utang

Larangan Ziarah Kubur Bikin Omzet Penjual Bunga Merosot padahal Sudah Terlanjur Utang

Megapolitan
Pantau Protokol Kesehatan Saat Shalat Id, Pemkot Bekasi Kerahkan 13.000 Aparatur

Pantau Protokol Kesehatan Saat Shalat Id, Pemkot Bekasi Kerahkan 13.000 Aparatur

Megapolitan
Hari Ketujuh Larangan Mudik, Pemprov DKI Terima 5.280 Permohonan SIKM

Hari Ketujuh Larangan Mudik, Pemprov DKI Terima 5.280 Permohonan SIKM

Megapolitan
Masjid Keramat Luar Batang Akan Gelar Shalat Id, Kapasitas Hanya 50 Persen

Masjid Keramat Luar Batang Akan Gelar Shalat Id, Kapasitas Hanya 50 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X