Anies Dapat Informasi MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air di Jakarta

Kompas.com - 28/01/2019, 20:18 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/1/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan informasi, Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan penghentian kebijakan swastanisasi air di Jakarta.

"Kita dapat informasi itu sekitar minggu lalu," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

MA mulanya memutuskan memerintahkan Pemprov DKI Jakarta dan tergugat lainnya menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta pada 2017.

Baca juga: Gubernur DKI: Swastanisasi Air Tak Untungkan Warga Jakarta

Kementerian Keuangan sebagai salah satu tergugat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut.

MA kemudian mengabulkan PK yang diajukan Kemenkeu sehingga putusan sebelumnya menjadi batal.

Anies menyampaikan, putusan MA yang menganulir putusan sebelumnya itu keluar saat tim tata kelola air DKI Jakarta menyusun langkah-langkah untuk menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta.

Baca juga: Gubernur DKI Berhati-hati Terkait Pembatalan Swastanisasi Air

"(Pekerjaan tim tata kelola air) sekarang belum final, setelah di tengah-tengah jalan, tahu-tahu ada keputusan (MA)," kata Anies.

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum menerima salinan putusan MA pada 30 November 2018.

Sambil menunggu salinan putusan itu untuk membuat keputusan, lanjut Anies, Pemprov DKI terus berkomunikasi dengan pihak swasta terkait langkah-langkah yang telah disusun tim tata kelola air Jakarta.

Baca juga: Anies Didesak Jalankan Putusan MA Terkait Swastanisasi Air

"Kami akan terus bicara dengan private sector, karena tidak ada larangan untuk terus melakukan pembicaraan terkait dengan rencana kami yang kemarin," ucapnya.

Pada 2017, MA telah memutuskan menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta.

MA menilai konsep swastanisasi melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 1992 mengenai Perusahan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) karena membuat perjanjian dengan pihak swasta.

Akibat dari swastanisasi air, PAM Jaya harus kehilangan pengelolaan air minum karena diambil alih pihak swasta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

Megapolitan
Pulihkan Lalu Lintas Penerbangan, Angkasa Pura II Optimalkan Slot Time hingga 30 Persen

Pulihkan Lalu Lintas Penerbangan, Angkasa Pura II Optimalkan Slot Time hingga 30 Persen

Megapolitan
Suami Bacok Istri di Bekasi, Diduga Karena Cemburu

Suami Bacok Istri di Bekasi, Diduga Karena Cemburu

Megapolitan
Polisi Tak Keluarkan STTP Kegiatan Apel Siaga Ganyang Komunis

Polisi Tak Keluarkan STTP Kegiatan Apel Siaga Ganyang Komunis

Megapolitan
Prediksi Cuaca DKI Jakarta Minggu 5 Juli 2020, Berpotensi Hujan Ringan

Prediksi Cuaca DKI Jakarta Minggu 5 Juli 2020, Berpotensi Hujan Ringan

Megapolitan
CFD Tetap Digelar di 32 Titik di Jakarta, Ini Rinciannya.....

CFD Tetap Digelar di 32 Titik di Jakarta, Ini Rinciannya.....

Megapolitan
UPDATE 4 Juli: Bertambah 2 Kasus, Total Ada 417 Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 4 Juli: Bertambah 2 Kasus, Total Ada 417 Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Perpanjang PSBB, Benyamin Sebut Banyak Warga Tangsel yang Minta Kelonggaran Resepsi Pernikahan

Perpanjang PSBB, Benyamin Sebut Banyak Warga Tangsel yang Minta Kelonggaran Resepsi Pernikahan

Megapolitan
PSBB Proporsional Tahap 2, Pemkot Depok Longgarkan Salon hingga Rumah Ibadah dengan Syarat

PSBB Proporsional Tahap 2, Pemkot Depok Longgarkan Salon hingga Rumah Ibadah dengan Syarat

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 4 Juli di Depok: 10 Kasus Baru, 2 PDP Meninggal

[UPDATE] Grafik Covid-19 4 Juli di Depok: 10 Kasus Baru, 2 PDP Meninggal

Megapolitan
IPB Jadi Tuan Rumah Acara Forum Rektor Indonesia, Jokowi Minta Perguruan Tinggi Berinovasi

IPB Jadi Tuan Rumah Acara Forum Rektor Indonesia, Jokowi Minta Perguruan Tinggi Berinovasi

Megapolitan
KPAI Desak Polisi Segera Tangkap Ayah Tiri yang Perkosa Remaja di Tangsel

KPAI Desak Polisi Segera Tangkap Ayah Tiri yang Perkosa Remaja di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 4 Juli: Bertambah 215, Kini Ada 12.039 Kasus Covid-19 di Jakarta

UPDATE 4 Juli: Bertambah 215, Kini Ada 12.039 Kasus Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Rasio Kasus Covid-19 di Kelurahan Kenari Jakpus Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

Rasio Kasus Covid-19 di Kelurahan Kenari Jakpus Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X