Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/01/2019, 23:59 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta agar tidak ada keanggotaan ganda antara Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dengan Dasawisma atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pasalnya, dua keanggotaan itu mendapat honor dari APBD DKI.

"Kita ingin pisahkan itu. Karena dia (warga) udah ikut kegiatan, dia ambil kiri kanan. Sementara uang oleh APBD dirangkap," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramli HI Muhammad dalam rapat bersama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Senin (28/1/2019).

Ramlu menjelaskan seharusnya warga yang sudah Jumantik tak bisa menjadi anggota Dasawisma.

Hal yang sama disampaikan Anggota Komisi E Sereida Tambunan. Sereida tak ingin warga jadi berorientasi meminta-minta dana operasional ke pemerintah.

"Istri Pak RT terkadang ngambil (honor) Jumantik, PKK, Dasawisma. Jadi maksudnya, kita harus punya data siapa petugas Dasawisma, siapa petugas Jumantik sehingga target pertama kita punya database mengenai keterlibatan masyarakat," kata Sereida.

Sereida mengatakan distribusi pekerjaan kemasyarakat penting. Selain sebagai penghasilan tambahan, menjadi kader masyarakat juga dinilai baik untuk mencegah kegiatan tak bermanfaat di lingkungan.

"Karena akan mengurangi ibu-ibu nongkrong, istilah kerennya menggosip. Sehinga ada pembagian tuags di lingkungan kita apalagi di tiap RW," kata dia.

Terkait masukan ini, Kepala Dinas PPAPP Tuty Kusumawati mengatakan akan mengevaluasi keanggotan Jumantik dan Dasawisma. Ia mengakui memang kader masyarakat belum terdistribusi dengan baik.

"Dari perekrutan ini sudah coba untuk diberikan batasan-batasan. Bahwa yang nantinya jadi Dasawisma sebaiknya tidak Jumantik, juga tidak dari unsur kader lainnya. Jadi benar-benar dia PKK yang nantinya ke depannya sebagai kader Dasawisma," kata Tuty.

Terkait minimnya kaderisadi di wilayah, Tuty menduga memang tak banyak ibu-ibu yang bersedia menjadi kader kemasyarakatan.

"Kalau orangnya itu-itu aja bukan berari kurang diminati. Barangkali di satu lokasi, ketersediaan personel yang memang bersedia menjalankan aktivitas di masyarakat memang terbatas," kata Tuty.

Anggota Jumantik saat ini berjumlah sekitar 30.000 se-Jakarta dan menerima honor Rp 500.000 per bulan per orang. Sementara anggota Dssawisma yang membawahi 10 hingga 20 rumah, rencananya akan menerima honor mulai tahun ini. Honor yang diusulkan Rp 250.000 per bulan per orang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Gugatan 18 Konsumen Meikarta Ditunda atas Permintaan PT MSU

Sidang Gugatan 18 Konsumen Meikarta Ditunda atas Permintaan PT MSU

Megapolitan
Polda Metro: Klaim Bripka Madih Diperas oleh Penyidik Tak Terbukti

Polda Metro: Klaim Bripka Madih Diperas oleh Penyidik Tak Terbukti

Megapolitan
Polemik Skywalk Kebayoran Lama: Sempat Berguncang hingga Warga Harus Bayar untuk Melintas

Polemik Skywalk Kebayoran Lama: Sempat Berguncang hingga Warga Harus Bayar untuk Melintas

Megapolitan
Pura-pura Jadi Ojol, Dua Orang Gasak Motor di Indekos Cipayung

Pura-pura Jadi Ojol, Dua Orang Gasak Motor di Indekos Cipayung

Megapolitan
Era Swastanisasi Berakhir, Warga Kemayoran Harap Air Bersih Tetap Mengalir

Era Swastanisasi Berakhir, Warga Kemayoran Harap Air Bersih Tetap Mengalir

Megapolitan
Polda Metro Gelar Operasi Keselamatan Jaya 2023, Pelanggar Lalu Lintas Bakal Ditegur

Polda Metro Gelar Operasi Keselamatan Jaya 2023, Pelanggar Lalu Lintas Bakal Ditegur

Megapolitan
BMKG: Gempa Bumi M 5,2 di Bayah Banten Terasa hingga Jakarta dan Depok

BMKG: Gempa Bumi M 5,2 di Bayah Banten Terasa hingga Jakarta dan Depok

Megapolitan
Kasus Gagal Ginjal Akut Ditemukan Kembali di Jakarta: Terlacak Januari 2023, Obat Diduga Penyebabnya

Kasus Gagal Ginjal Akut Ditemukan Kembali di Jakarta: Terlacak Januari 2023, Obat Diduga Penyebabnya

Megapolitan
Wajah Baru Jalan Srengseng Sawah Pasca-kecelakaan Mahasiswa UI, Sumur Resapan Sudah Diaspal dan Dilubangi

Wajah Baru Jalan Srengseng Sawah Pasca-kecelakaan Mahasiswa UI, Sumur Resapan Sudah Diaspal dan Dilubangi

Megapolitan
PAM Jaya Kirim Mobil Tangki untuk Atasi Terhambatnya Aliran Air Bersih di Kemayoran

PAM Jaya Kirim Mobil Tangki untuk Atasi Terhambatnya Aliran Air Bersih di Kemayoran

Megapolitan
Ada Motif Tolak Menikah dan Ingin Kuasai Harta di Balik Kekejian Ecky Mutilasi Angela...

Ada Motif Tolak Menikah dan Ingin Kuasai Harta di Balik Kekejian Ecky Mutilasi Angela...

Megapolitan
Gempa Bumi Guncang Selatan Banten Terasa sampai Jakarta akibat Aktivitas Subduksi Lempeng Indo-Australia

Gempa Bumi Guncang Selatan Banten Terasa sampai Jakarta akibat Aktivitas Subduksi Lempeng Indo-Australia

Megapolitan
Percobaan Penculikan di Pondok Kelapa Menyisakan Trauma, Korban Siswi SD Sakit dan Enggan Sekolah

Percobaan Penculikan di Pondok Kelapa Menyisakan Trauma, Korban Siswi SD Sakit dan Enggan Sekolah

Megapolitan
Bareskrim Polri Telusuri Penyebab Kasus Gagal Ginjal Akut yang Kembali Telan Korban Jiwa di Jakarta

Bareskrim Polri Telusuri Penyebab Kasus Gagal Ginjal Akut yang Kembali Telan Korban Jiwa di Jakarta

Megapolitan
Gempa Terkini M 5,2 Guncang Binuangeun Banten, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Terkini M 5,2 Guncang Binuangeun Banten, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.