Pemkot Depok Telusuri Penyebab Siswi SD yang Dihukum "Push Up" 100 Kali Tak Mampu Bayar SPP

Kompas.com - 29/01/2019, 07:31 WIB
Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, di Cilodong, Depok, Selasa (15/1/2019). KOMPAS.COM/CYNTHIA LOVAWakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, di Cilodong, Depok, Selasa (15/1/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengatakan, pihaknya akan menelusuri penyebab GSN (10), siswi Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Mujtama tidak mampu melunasi Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) selama berbulan-bulan.

Sebelumnya, siswi yang tinggal di Depok itu dihukum push up 100 kali karena tidak membayar SPP selama berbulan-bulan.

“Kita akan telusuri tunggakan SPP ini apakah karena betul-betul belum sejahtera atau ada alasan lain,” ujar Pradi saat dihubungi, Senin (28/1/2019).

Selain itu, Pradi menyakatan kemungkinan memindahkan GSN ke selokah di Depok. 
Pasalnya tempat tinggal GSN di Kampung Sidamukti, Sukamaju, Cilodong, Depok ke SDIT Bina Mujtama yang berada di Jalan KH Mudham, Pondok Manggis, Bojong Baru, Bogor berjarak 12 kilometer dan membutuhkan waktu 29 menit.

GSN juga mengaku takut kembali ke sekolah setelah dihukum push up.

“Kita tidak akan tinggal diam. Saya coba langsung cari sekolahnya apa benar ini warga Sukamaju, Depok. Kalau informasi sekolah jauh dari rumahnya mungkin nanti bisa diupayakan pindah ke sekolah Depok saja,” ucap Pradi.

Baca juga: Siswi yang Dihukum Push Up 100 Kali Jadi Takut ke Sekolah

Pradi mengatakan, pihaknya pun akan berkoordinasi dengan dinas-dinas tekait untuk melakukan penanganan konkret pada GSN.

“Kalau GSN ini trauma, kita akan koordinasikan dengan Dinas Sosial untuk memberikan pendampingan pada dia (GSN). Kemudian kita juga akan koordinasikan dengan Dinas Pendidikan untuk memindahkan sekolah GSN . Kami akan koordinasi dengan pihak terkait sambil saya telusuri persoalannya kita ambil langkah-langkah konkret jangan sampai anak ini terganggu pendidikannya,” tutur Pradi.

Sebelumna, Kepala Sekolah SDIT Bina Mujtama Budi, membenarkan adanya hukuman push up yang dilakukan oleh pihaknya kepada GNS. Budi mengatakan, hukuman tersebut dilakukan karena GNS belum melunasi SPP selama berbulan-bulan.

Baca juga: Kepala Sekolah yang Hukum Muridnya Push-up Bilang untuk Shock Therapy

 

“Sudah sangat banyak sih hampir 10 bulan lebih sih belum bayaran bahkan sudah sampai setahun dua tahun gitu,” ucap Budi.

Ia mengatakan, hukuman tersebut sebagai bentuk shocked therapy pada GNS agar orangtuanya melunasi SPP.

“Jadi hanya shock therapy kita panggil saja, jadi memang kita lakukan (suruh push up) tapi tidak sampai sebanyak itu (100 kali) cuma 10 kali kok terus kita ajak ngobrol lagi anaknya. Kita juga mengerti kondisinya anak-anak masak kita suruh sampai sebanyak itu,” tutur Budi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Food Station Distribusikan 500 Ton Gula Pasir di Jakarta

Food Station Distribusikan 500 Ton Gula Pasir di Jakarta

Megapolitan
Angkasa Pura II Wajibkan Seluruh Petugas Bandara Kenakan Masker Kain

Angkasa Pura II Wajibkan Seluruh Petugas Bandara Kenakan Masker Kain

Megapolitan
PSBB Disetujui, Pemprov DKI Juga Bakal Batasi Akivitas Kendaraan Pribadi

PSBB Disetujui, Pemprov DKI Juga Bakal Batasi Akivitas Kendaraan Pribadi

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Remaja Condet, 4 Orang Masih Anak

Polisi Tangkap 5 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Remaja Condet, 4 Orang Masih Anak

Megapolitan
Kendaraan yang Melintas di Jakarta Naik 10 Persen pada Senin Kemarin

Kendaraan yang Melintas di Jakarta Naik 10 Persen pada Senin Kemarin

Megapolitan
Pemkot Bekasi Ajukan Tiga Skenario Proses Belajar Mengajar ke Kemendikbud

Pemkot Bekasi Ajukan Tiga Skenario Proses Belajar Mengajar ke Kemendikbud

Megapolitan
Terkait PSBB Jakarta, Polisi: Tidak Ada Pembatasan Akses Masuk dan Keluar Jakarta

Terkait PSBB Jakarta, Polisi: Tidak Ada Pembatasan Akses Masuk dan Keluar Jakarta

Megapolitan
Menkes Setujui PSBB, Pemprov DKI Bisa Batasi Kegiatan di Tempat Kerja hingga Transportasi

Menkes Setujui PSBB, Pemprov DKI Bisa Batasi Kegiatan di Tempat Kerja hingga Transportasi

Megapolitan
Marak Kasus Pelecehan Seksual di Tangsel, IPW Soroti Kinerja Polisi

Marak Kasus Pelecehan Seksual di Tangsel, IPW Soroti Kinerja Polisi

Megapolitan
Pesan Kak Seto untuk Orangtua Saat Hadapi Pandemi Covid-19

Pesan Kak Seto untuk Orangtua Saat Hadapi Pandemi Covid-19

Megapolitan
[UPDATE] 72 Pasien Positif Covid-19 Di Jakarta Pusat, Enam Kelurahan Masih Nol Kasus Positif

[UPDATE] 72 Pasien Positif Covid-19 Di Jakarta Pusat, Enam Kelurahan Masih Nol Kasus Positif

Megapolitan
Rekam Jejak Wagub DKI Riza Patria: Kontroversi Kasus Korupsi hingga Segudang Pengalaman Politik

Rekam Jejak Wagub DKI Riza Patria: Kontroversi Kasus Korupsi hingga Segudang Pengalaman Politik

Megapolitan
Duduk Perkara Polemik Apartemen The Nine Residence Terkait Pembangunan RS Covid-19

Duduk Perkara Polemik Apartemen The Nine Residence Terkait Pembangunan RS Covid-19

Megapolitan
Kala Rasa Kecewa Pedagang Tumpah lantaran Pasar Tanah Abang Batal Buka

Kala Rasa Kecewa Pedagang Tumpah lantaran Pasar Tanah Abang Batal Buka

Megapolitan
[HOAKS] Wanita Korban Pembunuhan dan Perampokan di Muara Karang

[HOAKS] Wanita Korban Pembunuhan dan Perampokan di Muara Karang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X