Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jurus Pemkot Jakut Cegah Kolong Tol Jadi Tempat Sampah

Kompas.com - 30/01/2019, 07:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Administratif Jakarta Utara tengah mematangkan langkah-langkah pemanfaatan lahan di kolong Tol Ir Wiyoto Wiyono agar tak lagi dipenuhi sampah.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menyatakan, salah satu caranya adalah pelibatan masyarakat dalam mengusulkan fasilitas publik yang bakal dibangun di kolong tol.

"Saya pikir kalau sudah masuk perencanaan Pemprov DKI dengan sistemnya kolaborasi, Pak Gubernur minta ada usulan dari masyarakat," kata Ali di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (29/1/2019).

Baca juga: Pemkot Jakut Siapkan Titik Pengangkutan Sampah di Kolong Tol

Menurut Ali, kolaborasi dengan masyarakat diperlukan supaya fasilitas-fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Jangan sampai kami membuat contoh lapangan futsal tapi tidak ada yang bisa main futsal di sana. Kalau memang mintanya taman bacaan, kami buat taman bacaan," ujar Ali.

Ali menyebutkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah meminta izin pemanfaatan lahan kolong tol itu ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ali mengatakan, selama ini Pemprov DKI tidak bisa mengambil peran dalam pemanfaatan lahan kolong tol karena tersandung izin dari pengelola tol.

"Nanti beberapa SKPD bisa menganggarkan sehingga lokasi-lokasi yang bisa dimanfaatkan tadi jelas gitu kewenangannya, pemanfaatannya, perawatannya," ujar Ali.

Titik Pengangkutan Sampah

Terkait adanya penumpukan sampah di kolong tol, Ali menyebutkan bahwa sejumlah titik pengangkutan sampah akan dibuat di kolong tol yang membentang dari Tanjung Priok hingga Penjaringan itu.

Menurut rencana, titik-titik itu akan dibangun di lokasi yang strategis dan bisa diakses supaya petugas leluasa mengangkut sampah dari lokasi itu secara rutin.

"Yang selama ini terjadi, pembuangan tidak di titik-titik yang ditentukan tapi sepanjang kolong tol yang kosong, jadi menyulitkan mengambilnya," kata Ali.

Namun, PT Citra Marga Nusaphala Persada selaku pengelola jalan tol tidak sepakat dengan wacana tersebut. Sekretaris Perusahaan PT CMNP, Indah Dahlia Lavie menilai, keberadaan tempat pengangkutan sampah di kolong tol dapat menyebabkan kerusakan struktur tiang jalan tol.

Kondisi kolong Tol Ir Wiyoto Wiyono di Papanggo yang kotor dengan sampah, Kamis (17/1/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Kondisi kolong Tol Ir Wiyoto Wiyono di Papanggo yang kotor dengan sampah, Kamis (17/1/2019).
"Air sampah dapat menyebabkan korosi pada tiang beton struktur jalan tol dan ini akan berakibat fatal bagi pengguna jalan tol di atas," kata Indah.

Baca juga: Pengelola Tak Sepakat Pemkot Buat Tempat Pengangkutan Sampah di Kolong Tol

Indah mengatakan, alat-alat atau truk pengangkut sampah juga dikhawatirkan dapat menabrak struktur tiang jalan tol. Ia menambahkan, keberadaan sampah di kolong tol dapat mengganggu warga sekitar.

"Sampah yang ada di kolong tol akan menyebabkan bau dan penyakit bagi warga sekitar, seharusnya warga juga sudah sadar akan hal itu," ujar Indah.

Indah mengamini bahwa warga membutuhkan TPS yang sampahnya diangkut secara periodik oleh petugas. Pihaknya akan melanjutkan pemagaran lahan kolong tol demi mencegah warga buang sampah sembarangan.

PT CMNP, kata Indah, mendukung wacana Pemkot Jakarta Utara yang hendak memanfaatkan lahan kolong tol sebagai fasilitas publik dan tempat interaksi masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Basarnas Resmikan Unit Siaga SAR di Kota Bogor

Basarnas Resmikan Unit Siaga SAR di Kota Bogor

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

Megapolitan
Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Megapolitan
Selain ke Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Selain ke Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Keluarga Pemilik Toko Bingkai 'Saudara Frame' yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Keluarga Pemilik Toko Bingkai "Saudara Frame" yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Megapolitan
 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran 'Saudara Frame'

Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran "Saudara Frame"

Megapolitan
Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com