Tindak Lanjuti Permintaan Presiden, DKI Membenahi Sistem Transportasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat berencana untuk membenahi sistem transportasi di Jakarta. Langkah ini dirumuskan saat rapat terbatas (ratas) Presiden Joko Widodo bersama para menteri terkait dan gubernur di wilayah Jabodetabek pada 8 Januari 2019.

Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pengelolaan sistem transportasi di Jabodetabek mesti sederhana dan terpadu, bukan seperti sekarang yang masih tumpang tindih antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.

Ia mencontohkan urusan jalan. Ada jalan yang merupakan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Baca juga: Pembangunan Transportasi Massal di Jakarta Butuh Dana Rp 605 Triliun

Contoh lainnya mengenai intra maupun antarmoda transportasi yang semestinya terintegerasi dan dikelola oleh struktur yang sederhana. Apabila dikelola secara sederhana dan efektif, Presiden yakin akan mendorong masyarakat beralih dari moda transportasi pribadi ke transportasi masal.

Transportasi dan tata ruang DKI buruk

Rapat itu ditindaklanjuti Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau langsung transportasi dan jalanan Ibu Kota menggunakan helikopter pada Senin lalu.

Kalla heran dengan pengguna transportasi publik di Jakarta yang menurun. Menurut Kalla, saat ini kualitas transportasi publik di Jakarta membaik.

Ia menyebutkan, dulu ketika transportasi publik masih belum baik fasilitasnya, 49 persen masyarakat mau menggunakannya. Namun kini, saat transportasi umum sudah lebih baik, hanya 19 persen masyarakat yang mengandalkannya.

Kalla mengatakan, dibutuhkan waktu 10 tahun untuk membenahi kemacetan dan kekumuhan di Jakarta.

Dia menyebut persoalan kemacetan di Jakarta tak murni masalah transportasi, tetapi juga buruknya tata ruang dan wilayah Ibu Kota.

"Sepuluh tahun harus selesai," kata Kalla usai memimpin rapat di Kantor Wakil Presiden, Senin lalu.

Kalla berharap ke depan transportasi dan tata ruang terintegrasi sehingga macet dan kesan kumuh di Jakarta hilang.

Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Wapres Kalla bersama para menteri dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan hasil rapat pengintegrasian transportasi Jakarta

Integrasi

Anies menyampaikan, rencana pembangunan transportasi di Jakarta berarti membangun integrasi antar-moda. Selain itu, pembangunan transportasi akan diintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) DKI Jakarta.

Ia membeberkan kebutuhan moda transportasi di Jakarta beserta jangkauannya. Transjakarta, kata Anies, harus menjangkau 2.149 kilometer wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hingga saat ini, transjakarta baru menjangkau 1.100 kilometer wilayah.