Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Kekumuhan Terjadi di Pusat Kota, Terutama di Kanan Kiri Sungai

Kompas.com - 30/01/2019, 16:13 WIB
Nursita Sari,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA,  KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kekumuhan di Jakarta bukan hanya terjadi di pinggiran kota.

Kekumuhan juga terjadi di pusat-pusat kota.

"Sebenarnya kekumuhan itu tidak berada di pinggiran saja, justru kekumuhan itu banyak di pusat-pusat kota, utamanya di kanan kiri sungai," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019).

Baca juga: Ketika Lorong Kumuh Diubah Menjadi Kampung Korea

Anies menyampaikan, permukiman padat penduduk berdiri di pinggir-pinggir sungai.

Dia menyebut permukiman di pinggiran sungai dengan istilah kupat miskin, yakni kumuh, padat, dan miskin.

"Anda lihat sungai, ambil kanan kiri, hampir pasti di situ akan ketemu kupat miskin, kumuh, padat, miskin," kata dia.

Untuk mengatasi kekumuhan itu, Pemprov DKI Jakarta akan merancang rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang baru.

Baca juga: Ketika Lorong Kumuh Diubah Menjadi Lorong Kampung Korea

Dengan RTRW baru, Pemprov DKI berharap penataan kota tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga pihak swasta.

"Perencanaan RTRW yang baru nanti harapannya bisa membuat rencana tata kota yang memungkinkan dilakukan urban renewal bukan saja oleh pemerintah, tetapi juga dikerjakan oleh private sector," ucap Anies.

Aturan yang ada saat ini, lanjut Anies, membuat pihak swasta pilih-pilih melakukan investasi.

Baca juga: Resmikan Sarana Air Bersih di Tempat Kumuh, Edy Rahmayadi Dipuji Warga

Dengan demikian, kegiatan perekonomian di Jakarta tidak merata. Hal ini berdampak pada munculnya ketimpangan dan kekumuhan di sejumlah wilayah.

Oleh karena itu, perlu ada RTRW yang baru yang membuat pihak swasta berminat membangun di kawasan-kawasan lain yang selama ini tak dimasuki kegiatan ekonomi.

"Saya sampaikan dalam berbagai pertemuan, baik sidang kabinet maupun rapat kemarin (dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla), perencanaan tata ruang itu akan menentukan ada ketimpangan atau tidak," tutur Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com