Kompas.com - 01/02/2019, 14:42 WIB
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga yang terbukti membuang sampah sembarang di Jakarta bisa dikenakan sanksi denda paling banyak Rp 20 juta atau pidana maksimal dua bulan penjara.

Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Mudarisin mengatakan, ada dua peraturan daerah (perda) yang mengatur soal sanksi membuang sampah sembarangan.

Pertama, Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Kedua, Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).

"Perda 3 Tahun 2013 itu sanksinya denda uang paksa. Kalau Perda 8 Tahun 2007 terkait dengan tibum, itu sanksinya adalah sanksi tipiring, tindak pidana ringan, jadi kurungan atau denda," ujar Mudarisin saat dihubungi wartawan, Jumat (1/2/2019).

Perda Nomor 3 Tahun 2013

Mudarisin menyampaikan, Perda Nomor 3 Tahun 2013 ditegakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Sanksi soal membuang sampah tertuang dalam pasal 130 Ayat 1 perda tersebut.

Denda maksimal bagi warga yang membuang sampah sembarangan yang ditetapkan dalam perda ini yakni Rp 500.000.

"Bagi mereka yang membuang sampah tidak pada tempatnya, kita tangkap, kemudian kita berikan denda. Setinggi-tingginya denda itu Rp 500.000," kata Mudarisin.

Baca juga: Warga yang Buang Sampah ke Sungai di Depan Petugas Bayar Denda Rp 300.000

Berikut ketentuan sanksi dalam Pasal 130 Ayat 1:

Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada:

a. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 100.000.

b. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000.

c. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000.

d. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000.

Perda Nomor 8 Tahun 2007

Sementara itu, Mudarisin menyebut Perda Nomor 8 Tahun 2007 ditegakkan oleh satpol PP.

"Kalau tibum itu biasanya penegaknya dari satpol PP terkait dengan pelanggaran orang buang sampah," kata Mudarisin.

Pasal 21 huruf b perda tersebut berbunyi, "Setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan."

Baca juga: Viral Foto Warga Buang Sampah ke Kali di Depan Petugas, Ini Kronologinya...

Kemudian, Pasal 61 Ayat 1 perda tersebut memuat ketentuan pidana bagi orang atau badan yang melanggar sejumlah pasal, termasuk Pasal 21 huruf b.

Sanksi yang diatur dalam Pasal 61 Ayat 1 yakni ancaman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20 juta.

"Kecuali gabungan ya (ditangkap oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP), bisa (dikenakan perda) dua-duanya," ucap Mudarisin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta APBD DKI 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun, Fokus 3 Program Prioritas hingga Lanjutkan Normalisasi

Fakta APBD DKI 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun, Fokus 3 Program Prioritas hingga Lanjutkan Normalisasi

Megapolitan
Polemik Tarif Kampung Susun Bayam yang Tak Pernah Ramah di Kantong Warga Gusuran JIS

Polemik Tarif Kampung Susun Bayam yang Tak Pernah Ramah di Kantong Warga Gusuran JIS

Megapolitan
Saat Inisiatif Pemkot Depok Bangun Trotoar 'Instagramable' Malah Kecewakan Publik...

Saat Inisiatif Pemkot Depok Bangun Trotoar "Instagramable" Malah Kecewakan Publik...

Megapolitan
Ketika Rumah Sosial Kutub Ubah Limbah Minyak Jelantah Jadi Penyumbang Devisa Negara

Ketika Rumah Sosial Kutub Ubah Limbah Minyak Jelantah Jadi Penyumbang Devisa Negara

Megapolitan
Porprov Banten Usai, Atlet Kota Tangerang Peraih Emas Menanti Bonus Puluhan Miliar Rupiah

Porprov Banten Usai, Atlet Kota Tangerang Peraih Emas Menanti Bonus Puluhan Miliar Rupiah

Megapolitan
Tidak Ada Kampung Pecinan di Pondok Cina Depok, Begini Alasan dan Sejarahnya...

Tidak Ada Kampung Pecinan di Pondok Cina Depok, Begini Alasan dan Sejarahnya...

Megapolitan
Fakta Baru Sekeluarga Tewas di Kalideres, Berkaitan dengan Ritual yang Bersumber dari Budyanto

Fakta Baru Sekeluarga Tewas di Kalideres, Berkaitan dengan Ritual yang Bersumber dari Budyanto

Megapolitan
Ingin Segera Huni Kampung Susun Bayam, Korban Gusuran: Biar Tenang Cari Uang Buat Bayar Sewa

Ingin Segera Huni Kampung Susun Bayam, Korban Gusuran: Biar Tenang Cari Uang Buat Bayar Sewa

Megapolitan
Rumah Sosial Kutub Bergerak Jadikan Limbah Minyak Jelantah Jadi Sedekah

Rumah Sosial Kutub Bergerak Jadikan Limbah Minyak Jelantah Jadi Sedekah

Megapolitan
Kali Angke yang Kini Mudah Meluap, Dulunya Jadi Andalan Moda Transportasi Air Batavia

Kali Angke yang Kini Mudah Meluap, Dulunya Jadi Andalan Moda Transportasi Air Batavia

Megapolitan
Kisah Jaelani, Petugas PPSU yang Lukis Kolong Tol di Jakarta Barat

Kisah Jaelani, Petugas PPSU yang Lukis Kolong Tol di Jakarta Barat

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Menengok Halte Bundaran HI Usai Direvitalisasi | Tanggul Laut yang Retak di Jakarta Ditambal Seadanya

[POPULER JABODETABEK] Menengok Halte Bundaran HI Usai Direvitalisasi | Tanggul Laut yang Retak di Jakarta Ditambal Seadanya

Megapolitan
Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1 Diterobos Motor dan Angkot Saat Jam Pulang Kantor

Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1 Diterobos Motor dan Angkot Saat Jam Pulang Kantor

Megapolitan
Anggarannya Dipangkas, Jakpro Hanya Akan Bangun ITF Sunter Pakai PMD

Anggarannya Dipangkas, Jakpro Hanya Akan Bangun ITF Sunter Pakai PMD

Megapolitan
Pengusaha dan Buruh Kompak Tolak UMP DKI 2023 yang Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Pengusaha dan Buruh Kompak Tolak UMP DKI 2023 yang Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.