Buang Sampah Sembarangan, Warga Bisa Didenda hingga Rp 20 Juta

Kompas.com - 01/02/2019, 14:42 WIB
Sebuah foto beredar viral di sosial media tentang seorang warga membuang sampah ke Kali Krukut, Tanah Abang pada Rabu (30/1/2019 Dok. Dinas Lingkungan Hidup DKI JakartaSebuah foto beredar viral di sosial media tentang seorang warga membuang sampah ke Kali Krukut, Tanah Abang pada Rabu (30/1/2019
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga yang terbukti membuang sampah sembarang di Jakarta bisa dikenakan sanksi denda paling banyak Rp 20 juta atau pidana maksimal dua bulan penjara.

Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Mudarisin mengatakan, ada dua peraturan daerah (perda) yang mengatur soal sanksi membuang sampah sembarangan.

Pertama, Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Kedua, Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).

"Perda 3 Tahun 2013 itu sanksinya denda uang paksa. Kalau Perda 8 Tahun 2007 terkait dengan tibum, itu sanksinya adalah sanksi tipiring, tindak pidana ringan, jadi kurungan atau denda," ujar Mudarisin saat dihubungi wartawan, Jumat (1/2/2019).

Perda Nomor 3 Tahun 2013

Mudarisin menyampaikan, Perda Nomor 3 Tahun 2013 ditegakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Sanksi soal membuang sampah tertuang dalam pasal 130 Ayat 1 perda tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Denda maksimal bagi warga yang membuang sampah sembarangan yang ditetapkan dalam perda ini yakni Rp 500.000.

"Bagi mereka yang membuang sampah tidak pada tempatnya, kita tangkap, kemudian kita berikan denda. Setinggi-tingginya denda itu Rp 500.000," kata Mudarisin.

Baca juga: Warga yang Buang Sampah ke Sungai di Depan Petugas Bayar Denda Rp 300.000

Berikut ketentuan sanksi dalam Pasal 130 Ayat 1:

Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada:

a. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 100.000.

b. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000.

c. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000.

d. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000.

Perda Nomor 8 Tahun 2007

Sementara itu, Mudarisin menyebut Perda Nomor 8 Tahun 2007 ditegakkan oleh satpol PP.

"Kalau tibum itu biasanya penegaknya dari satpol PP terkait dengan pelanggaran orang buang sampah," kata Mudarisin.

Pasal 21 huruf b perda tersebut berbunyi, "Setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan."

Baca juga: Viral Foto Warga Buang Sampah ke Kali di Depan Petugas, Ini Kronologinya...

Kemudian, Pasal 61 Ayat 1 perda tersebut memuat ketentuan pidana bagi orang atau badan yang melanggar sejumlah pasal, termasuk Pasal 21 huruf b.

Sanksi yang diatur dalam Pasal 61 Ayat 1 yakni ancaman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20 juta.

"Kecuali gabungan ya (ditangkap oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP), bisa (dikenakan perda) dua-duanya," ucap Mudarisin.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI Minta Ibu Tiri Penganiaya Bocah 5 Tahun di Ciracas Dihukum Maksimal

KPAI Minta Ibu Tiri Penganiaya Bocah 5 Tahun di Ciracas Dihukum Maksimal

Megapolitan
Suami Istri di Kebon Jeruk Edarkan Ganja, Polisi: Pengendalinya Napi Lapas Lampung

Suami Istri di Kebon Jeruk Edarkan Ganja, Polisi: Pengendalinya Napi Lapas Lampung

Megapolitan
Polisi Tangkap Suami Istri Pengedar Narkotika, 1,5 Kilogram Ganja Diamankan

Polisi Tangkap Suami Istri Pengedar Narkotika, 1,5 Kilogram Ganja Diamankan

Megapolitan
Cegah Penyebaran Covid-19, Pemilihan Ketua RT dan RW di Jakpus Digelar Daring

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemilihan Ketua RT dan RW di Jakpus Digelar Daring

Megapolitan
Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Minta Semua Anggaran Formula E Dicoret

Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Minta Semua Anggaran Formula E Dicoret

Megapolitan
Polisi Tangkap 7 Pengeroyok Pemuda hingga Tewas di Teluknaga, 4 di Antaranya Masih di Bawah Umur

Polisi Tangkap 7 Pengeroyok Pemuda hingga Tewas di Teluknaga, 4 di Antaranya Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Tetap Bisa Lihat Babi meski Tidak Telanjang, Saksi Perkara Hoaks Babi Ngepet Sempat Ragu

Tetap Bisa Lihat Babi meski Tidak Telanjang, Saksi Perkara Hoaks Babi Ngepet Sempat Ragu

Megapolitan
RSUD Kabupaten Tangerang Perkuat Strategi Hadapi Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

RSUD Kabupaten Tangerang Perkuat Strategi Hadapi Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Megapolitan
Ingin Interpelasi Anies soal Formula E, PSI: Apa Starling dan Tukang Mi Ayam Bisa Jualan di Sana?

Ingin Interpelasi Anies soal Formula E, PSI: Apa Starling dan Tukang Mi Ayam Bisa Jualan di Sana?

Megapolitan
Soal Izin Acara Besar, Wali Kota Tangerang: Tunggu Arahan Pemerintah Pusat agar Seragam

Soal Izin Acara Besar, Wali Kota Tangerang: Tunggu Arahan Pemerintah Pusat agar Seragam

Megapolitan
Wajah Baru Kawasan Stasiun Tebet: Dulu Kumuh, Sekarang Lebih Nyaman

Wajah Baru Kawasan Stasiun Tebet: Dulu Kumuh, Sekarang Lebih Nyaman

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Serahkan Tindak Lanjut Penyegelan 6 TPS Ilegal ke KLHK

Wali Kota Tangerang Serahkan Tindak Lanjut Penyegelan 6 TPS Ilegal ke KLHK

Megapolitan
Sebut Harga Tiket Formula E Setara Dua Bansos, Anggota PSI: Kita Harus Puasa untuk Bisa Nonton?

Sebut Harga Tiket Formula E Setara Dua Bansos, Anggota PSI: Kita Harus Puasa untuk Bisa Nonton?

Megapolitan
Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Dua Saksi Kunci Mengaku Tak Tahu Skenario

Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Dua Saksi Kunci Mengaku Tak Tahu Skenario

Megapolitan
Dituding Bikin Parlemen Jalanan karena Mangkir Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ini Kata M Taufik

Dituding Bikin Parlemen Jalanan karena Mangkir Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ini Kata M Taufik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.