Kejaksaan Agung: Eksekusi Buni Yani Murni Penegakan Hukum

Kompas.com - 01/02/2019, 23:59 WIB
Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Mukri di  Kejaksaan Negeri Depok, Jumat (1/2/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAKepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Mukri di Kejaksaan Negeri Depok, Jumat (1/2/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com- Kejaksaan Agung pastikan eksekusi terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Buni Yani adalah murni penegakan hukum. Buni Yani saat ini menjalani masa tahanan di Gunung Sindur, kabupaten Bogor.

“Dalam hal ini (eksekusi) kita murni penegakan hukum, kita tidak terafiliasi ke mana pun. Jadi kejaksaan semata mata hanya melakukan penegakan hukum dan eksekusi ini adalah bagian dari penegakan hukum,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Mukri di Kejaksaan Negeri Depok, Jumat (1/2/2019).

Oleh sebab itu, ia mengimbau sejumlah pihak untuk tidak mempermasalahkan dan membentuk suatu opini yang menyudutkan proses hukum.

“Terkait dengan eksekusi dan perkara ini tentu saya imbau kepada para pihak yang berusaha untuk mempermasalahkan dalam arti melakukan suatu pembentukan suatu opini. Sehingga kalau seandainya ada pihak pihak yang bilang A atau B kita tidak terpengaruh dengan kondisi seperti itu, " ucap Mukri.

Baca juga: Dibawa ke Lapas Gunung Sindur, Buni Yani Tempati Blok Mapeling

Ia pun tak mempermasalahkan jika Buni Yani mengajukan peninjauan kembali. Menurutnya, hal tersebut adalah hak seorang terpidana.

“Silakan saja itu hak dari terpidana untuk ajukan PK karena itu merupakan hak yang bersangkutan melakukan hal tersebut,” ucap Mukri.

Sebelumnya, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Buni Yani dibawa ke Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jumat (1/2/2019) sekitar pukul 20.15.

Buni Yani yang didampingi kuasa hukumnya, Aldwin Rahadian mengatakan, akan mengajukan peninjauan kembali (PK).

"Ya, kami akan melakukan peninjauan kembali, (upaya hukum) luar biasa," ucap Buni Yani.

Baca juga: Ditahan, Buni Yani Akan Ajukan Peninjauan Kembali

Kasus yang menjerat Buni Yani bermula saat dia mengunggah potongan video Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika masih menjabat gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016. Adapun, video asli pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik.

Pengadilan Negeri (PN) Depok kemudian menjatuhkan vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara terhadap Buni Yani. Buni Yani terbukti sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Ahok.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN Depok. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Buni Yani.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Ramadhan 2021, Anies Ingatkan Warga Jakarta Selalu Taat Protokol Kesehatan

Jelang Ramadhan 2021, Anies Ingatkan Warga Jakarta Selalu Taat Protokol Kesehatan

Megapolitan
UPDATE 11 April: Tambah 21 Kasus di Kota Tangerang, 235 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 11 April: Tambah 21 Kasus di Kota Tangerang, 235 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 untuk Nakes, Lansia dan Pelayan Publik DKI Jakarta Capai 50,9 Persen

Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 untuk Nakes, Lansia dan Pelayan Publik DKI Jakarta Capai 50,9 Persen

Megapolitan
UPDATE 11 April: Tambah 1.031 Kasus di Jakarta, 15 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 11 April: Tambah 1.031 Kasus di Jakarta, 15 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Pohon Tumbang di Kebayoran Lama, Dua Rute Transjakarta Dialihkan

Pohon Tumbang di Kebayoran Lama, Dua Rute Transjakarta Dialihkan

Megapolitan
Larangan Mudik, Kepala Terminal Poris: Perusahaan Otobus Lapang Dada

Larangan Mudik, Kepala Terminal Poris: Perusahaan Otobus Lapang Dada

Megapolitan
Panduan Ibadah Ramadhan 2021 di Masjid dengan Protokol Kesehatan

Panduan Ibadah Ramadhan 2021 di Masjid dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Pohon Tumbang di Jalur Rel, Perjalanan KRL dari Tanah Abang Tak Tersedia

Pohon Tumbang di Jalur Rel, Perjalanan KRL dari Tanah Abang Tak Tersedia

Megapolitan
Pohon Tumbang di Jalur Rel Kebayoran Lama, KRL Tak Bisa Melintas

Pohon Tumbang di Jalur Rel Kebayoran Lama, KRL Tak Bisa Melintas

Megapolitan
Kritik Tugu Sepeda, Anggota DPRD: Pemprov DKI Tak Peka Kebutuhan Pesepeda

Kritik Tugu Sepeda, Anggota DPRD: Pemprov DKI Tak Peka Kebutuhan Pesepeda

Megapolitan
Ajaran Lia Eden Disebut Sesat, Mulai dari Halalkan Babi hingga Izinkan Shalat Dua Bahasa

Ajaran Lia Eden Disebut Sesat, Mulai dari Halalkan Babi hingga Izinkan Shalat Dua Bahasa

Megapolitan
Jenazah Lia Eden Akan Dikremasi

Jenazah Lia Eden Akan Dikremasi

Megapolitan
Lia Eden Meninggal Dunia pada Jumat 9 April 2021

Lia Eden Meninggal Dunia pada Jumat 9 April 2021

Megapolitan
Mengenal Lia Eden yang Mengaku Dapat Wahyu dari Malaikat Jibril

Mengenal Lia Eden yang Mengaku Dapat Wahyu dari Malaikat Jibril

Megapolitan
Seorang Karyawan Curi 14 Ponsel Dari Gerai yang Dia Jaga, Kerugian Korban Capai Rp 100 Juta

Seorang Karyawan Curi 14 Ponsel Dari Gerai yang Dia Jaga, Kerugian Korban Capai Rp 100 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X