Kompas.com - 01/02/2019, 23:59 WIB
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com- Kejaksaan Agung pastikan eksekusi terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Buni Yani adalah murni penegakan hukum. Buni Yani saat ini menjalani masa tahanan di Gunung Sindur, kabupaten Bogor.

“Dalam hal ini (eksekusi) kita murni penegakan hukum, kita tidak terafiliasi ke mana pun. Jadi kejaksaan semata mata hanya melakukan penegakan hukum dan eksekusi ini adalah bagian dari penegakan hukum,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Mukri di Kejaksaan Negeri Depok, Jumat (1/2/2019).

Oleh sebab itu, ia mengimbau sejumlah pihak untuk tidak mempermasalahkan dan membentuk suatu opini yang menyudutkan proses hukum.

“Terkait dengan eksekusi dan perkara ini tentu saya imbau kepada para pihak yang berusaha untuk mempermasalahkan dalam arti melakukan suatu pembentukan suatu opini. Sehingga kalau seandainya ada pihak pihak yang bilang A atau B kita tidak terpengaruh dengan kondisi seperti itu, " ucap Mukri.

Baca juga: Dibawa ke Lapas Gunung Sindur, Buni Yani Tempati Blok Mapeling

Ia pun tak mempermasalahkan jika Buni Yani mengajukan peninjauan kembali. Menurutnya, hal tersebut adalah hak seorang terpidana.

“Silakan saja itu hak dari terpidana untuk ajukan PK karena itu merupakan hak yang bersangkutan melakukan hal tersebut,” ucap Mukri.

Sebelumnya, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Buni Yani dibawa ke Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jumat (1/2/2019) sekitar pukul 20.15.

Buni Yani yang didampingi kuasa hukumnya, Aldwin Rahadian mengatakan, akan mengajukan peninjauan kembali (PK).

"Ya, kami akan melakukan peninjauan kembali, (upaya hukum) luar biasa," ucap Buni Yani.

Baca juga: Ditahan, Buni Yani Akan Ajukan Peninjauan Kembali

Kasus yang menjerat Buni Yani bermula saat dia mengunggah potongan video Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika masih menjabat gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016. Adapun, video asli pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik.

Pengadilan Negeri (PN) Depok kemudian menjatuhkan vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara terhadap Buni Yani. Buni Yani terbukti sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Ahok.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN Depok. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Buni Yani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Buru Penadah Barang Curian dari Pembobolan Rumah Kosong di Cengkareng

Polisi Buru Penadah Barang Curian dari Pembobolan Rumah Kosong di Cengkareng

Megapolitan
80 Ponsel Dicuri di Cengkareng, Polisi: Pelaku Residivis dan Spesialis Rumah Kosong

80 Ponsel Dicuri di Cengkareng, Polisi: Pelaku Residivis dan Spesialis Rumah Kosong

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Ungkap Alasan Uji Coba Rekayasa Lalin di Bundaran HI

Dishub DKI Jakarta Ungkap Alasan Uji Coba Rekayasa Lalin di Bundaran HI

Megapolitan
Mengaku Dianiaya Pacar dan Dipaksa Gugurkan Kandungan, Perempuan Ini Lapor ke Polda Metro Jaya

Mengaku Dianiaya Pacar dan Dipaksa Gugurkan Kandungan, Perempuan Ini Lapor ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Siswa Kurang Mampu Tak Lolos Sekolah Negeri, Pemkot Depok Siapkan Dana Bantuan Pendidikan untuk Tiap Jenjang

Siswa Kurang Mampu Tak Lolos Sekolah Negeri, Pemkot Depok Siapkan Dana Bantuan Pendidikan untuk Tiap Jenjang

Megapolitan
Sekeluarga Diusir dari Rusun Jatinegara, Wagub DKI: Anaknya Sudah Dihukum, Apa Sekeluarga Harus Terima Hukuman?

Sekeluarga Diusir dari Rusun Jatinegara, Wagub DKI: Anaknya Sudah Dihukum, Apa Sekeluarga Harus Terima Hukuman?

Megapolitan
Rumah Kosong di Cengkareng Dibobol, Lebih dari 80 Ponsel Raib

Rumah Kosong di Cengkareng Dibobol, Lebih dari 80 Ponsel Raib

Megapolitan
1.600 Petugas Gabungan Disiagakan untuk Pertandingan Piala AFF U19 di Kota Bekasi

1.600 Petugas Gabungan Disiagakan untuk Pertandingan Piala AFF U19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Bikin Antrean Mengular, Ini Alasan MRT Jakarta Sediakan X-Ray di Pintu Masuk

Bikin Antrean Mengular, Ini Alasan MRT Jakarta Sediakan X-Ray di Pintu Masuk

Megapolitan
Uji Emisi Gratis Akan Digelar 3 Hari di Jakarta Barat, Ini Lokasinya

Uji Emisi Gratis Akan Digelar 3 Hari di Jakarta Barat, Ini Lokasinya

Megapolitan
94.000 Dosis Vaksin PMK Tahap Ketiga Tiba di Bandara Soetta

94.000 Dosis Vaksin PMK Tahap Ketiga Tiba di Bandara Soetta

Megapolitan
Kawanan Curanmor Beraksi di Harjamukti Depok, Korban Berpapasan lalu Kejar Pelaku...

Kawanan Curanmor Beraksi di Harjamukti Depok, Korban Berpapasan lalu Kejar Pelaku...

Megapolitan
Pedagang Bubur Jadi Korban Pembacokan di Tambun Bekasi

Pedagang Bubur Jadi Korban Pembacokan di Tambun Bekasi

Megapolitan
Car Free Day Jakarta Ditiadakan Saat Idul Adha 10 Juli 2022

Car Free Day Jakarta Ditiadakan Saat Idul Adha 10 Juli 2022

Megapolitan
Polri Usut Dugaan Penyelewengan Dana ACT, Pemprov DKI Tetap Lanjutkan Kerja Sama

Polri Usut Dugaan Penyelewengan Dana ACT, Pemprov DKI Tetap Lanjutkan Kerja Sama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.