Buni Yani Minta Ditahan di Mako Brimob seperti Ahok, Ini Jawaban Kejaksaan

Kompas.com - 02/02/2019, 07:49 WIB
Terpidana kasus UU ITE Buni Yani dan kuasa hukumnya Aldwin Rahadian di Kompleks Parlemen, Jumat (1/2/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Terpidana kasus UU ITE Buni Yani dan kuasa hukumnya Aldwin Rahadian di Kompleks Parlemen, Jumat (1/2/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri menanggapi permintaan terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Buni Yani yang ingin ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob seperti mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut Mukri, status Buni Yani adalah seorang terpidana yang memang sudah sepatutnya ditahan di lembaga pemasyarakatan (LP), seperti LP Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, atau bukan di rumah tahanan (rutan) seperti Mako Brimob.

“Karena itu lapas dan statusnya sudah menjadi terpidana lapas. Saya rasa akan lebih tepat,” ujar Mukri di Kejaksaan Negeri Depok, Jumat (1/2/2019).

Baca juga: Kejaksaan Agung: Eksekusi Buni Yani Murni Penegakan Hukum

Mukri pun belum memastikan apakah ke depannya Buni Yani akan dipindah ke LP lain atau tidak.

“Kita lihat saja ke depannya, sementara ini kan kita baru saja menempatkan yang bersangkutan ke sana ( Lapas Gunung Sindur),” ujar Mukri.
 
Saat ditanyakan apakah nantinya Buni Yani akan diperlakukan khusus, ia berjanji tidak akan memperlakukan Buni Yani secara khusus.

Sebelumnya, Buni Yani mengatakan bahwa ia ingin diperlakukan sama seperti Basuki Tjahaja Purnama jika dieksekusi.

Sebab, kasus yang dia alami juga berkaitan dengan kasus Basuki atau Ahok.

"(Saya) ingin dapat perlakuan yang sama sebagai warga negara. Apalagi karena dikait-kaitkan dengan perkara Pak Ahok, kalau nanti dieksekusi untuk masuk, akan minta juga ke rutan Mako Brimob biar sama dengan Pak Ahok," ujar Buni di Kompleks Parlemen, Jumat (1/2/2019), sebelum ditahan.

Kasus yang menjerat Buni Yani bermula saat dia mengunggah potongan video Ahok ketika masih menjabat gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016.

Adapun video asli pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik.

Baca juga: Dibawa ke Lapas Gunung Sindur, Buni Yani Tempati Blok Mapeling

Pengadilan Negeri (PN) Depok kemudian menjatuhkan vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara terhadap Buni Yani.

Ia dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Ahok.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN Depok. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Buni Yani.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak, Pasien di RSPI Sulianti Saroso Terus Bertambah

Kasus Covid-19 Melonjak, Pasien di RSPI Sulianti Saroso Terus Bertambah

Megapolitan
7 Pengedar Narkoba Ditangkap, Edarkan 75 Kg Ganja Pakai Bungkusan Dodol

7 Pengedar Narkoba Ditangkap, Edarkan 75 Kg Ganja Pakai Bungkusan Dodol

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Polisi Akan Panggil Anji dan Hadi Pranoto | Tukang Becak Meninggal di Atas Becaknya, Reaktif Covid-19

[POPULER JABODETABEK] Polisi Akan Panggil Anji dan Hadi Pranoto | Tukang Becak Meninggal di Atas Becaknya, Reaktif Covid-19

Megapolitan
Jakarta Catat 4 Kali Lonjakan Kasus Covid-19 Dua Pekan Terakhir, Berikut Datanya

Jakarta Catat 4 Kali Lonjakan Kasus Covid-19 Dua Pekan Terakhir, Berikut Datanya

Megapolitan
Pemprov DKI Susun Peraturan Denda Progresif bagi Pelanggar PSBB

Pemprov DKI Susun Peraturan Denda Progresif bagi Pelanggar PSBB

Megapolitan
6 Sekolah di Bekasi Gelar Simulasi KBM Tatap Muka, Kemendikbud: Melanggar SKB 4 Menteri

6 Sekolah di Bekasi Gelar Simulasi KBM Tatap Muka, Kemendikbud: Melanggar SKB 4 Menteri

Megapolitan
Sistem Tilang Elektronik di Depok Akan Dipasang dalam 3 Tahap

Sistem Tilang Elektronik di Depok Akan Dipasang dalam 3 Tahap

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Terus Melonjak, PSI Dorong Anies Ambil Kebijakan Rem Darurat

Kasus Covid-19 di Jakarta Terus Melonjak, PSI Dorong Anies Ambil Kebijakan Rem Darurat

Megapolitan
Tawuran Berkali-kali Terjadi di Johar Baru, 4 Orang Ditangkap

Tawuran Berkali-kali Terjadi di Johar Baru, 4 Orang Ditangkap

Megapolitan
Dua Bulan Pelonggaran PSBB, Kasus Covid-19 di Depok Melonjak

Dua Bulan Pelonggaran PSBB, Kasus Covid-19 di Depok Melonjak

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Mayoritas Jakarta Cerah Berawan, Bogor Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Mayoritas Jakarta Cerah Berawan, Bogor Hujan

Megapolitan
Kisah Wartawan Positif Covid-19, Takut OTG sampai Akhirnya Terinfeksi

Kisah Wartawan Positif Covid-19, Takut OTG sampai Akhirnya Terinfeksi

Megapolitan
UPDATE 4 Agustus di Depok: Tambah 28 Kasus, Temuan Terbanyak Sejak Pelonggaran PSBB

UPDATE 4 Agustus di Depok: Tambah 28 Kasus, Temuan Terbanyak Sejak Pelonggaran PSBB

Megapolitan
Depok Akan Terapkan Tilang Elektronik Mulai September, Kamera ETLE Dipasang di 2 Lokasi

Depok Akan Terapkan Tilang Elektronik Mulai September, Kamera ETLE Dipasang di 2 Lokasi

Megapolitan
Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X