Buni Yani Minta Ditahan di Mako Brimob seperti Ahok, Ini Jawaban Kejaksaan

Kompas.com - 02/02/2019, 07:49 WIB
Terpidana kasus UU ITE Buni Yani dan kuasa hukumnya Aldwin Rahadian di Kompleks Parlemen, Jumat (1/2/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Terpidana kasus UU ITE Buni Yani dan kuasa hukumnya Aldwin Rahadian di Kompleks Parlemen, Jumat (1/2/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri menanggapi permintaan terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Buni Yani yang ingin ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob seperti mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut Mukri, status Buni Yani adalah seorang terpidana yang memang sudah sepatutnya ditahan di lembaga pemasyarakatan (LP), seperti LP Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, atau bukan di rumah tahanan (rutan) seperti Mako Brimob.

“Karena itu lapas dan statusnya sudah menjadi terpidana lapas. Saya rasa akan lebih tepat,” ujar Mukri di Kejaksaan Negeri Depok, Jumat (1/2/2019).

Baca juga: Kejaksaan Agung: Eksekusi Buni Yani Murni Penegakan Hukum

Mukri pun belum memastikan apakah ke depannya Buni Yani akan dipindah ke LP lain atau tidak.

“Kita lihat saja ke depannya, sementara ini kan kita baru saja menempatkan yang bersangkutan ke sana ( Lapas Gunung Sindur),” ujar Mukri.
 
Saat ditanyakan apakah nantinya Buni Yani akan diperlakukan khusus, ia berjanji tidak akan memperlakukan Buni Yani secara khusus.

Sebelumnya, Buni Yani mengatakan bahwa ia ingin diperlakukan sama seperti Basuki Tjahaja Purnama jika dieksekusi.

Sebab, kasus yang dia alami juga berkaitan dengan kasus Basuki atau Ahok.

"(Saya) ingin dapat perlakuan yang sama sebagai warga negara. Apalagi karena dikait-kaitkan dengan perkara Pak Ahok, kalau nanti dieksekusi untuk masuk, akan minta juga ke rutan Mako Brimob biar sama dengan Pak Ahok," ujar Buni di Kompleks Parlemen, Jumat (1/2/2019), sebelum ditahan.

Kasus yang menjerat Buni Yani bermula saat dia mengunggah potongan video Ahok ketika masih menjabat gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016.

Adapun video asli pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik.

Baca juga: Dibawa ke Lapas Gunung Sindur, Buni Yani Tempati Blok Mapeling

Pengadilan Negeri (PN) Depok kemudian menjatuhkan vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara terhadap Buni Yani.

Ia dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Ahok.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN Depok. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Buni Yani.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Pasien RSPI Sulianti Saroso Diduga Terinfeksi Virus Corona

Seorang Pasien RSPI Sulianti Saroso Diduga Terinfeksi Virus Corona

Megapolitan
Ini Keunggulan PT Bahana Prima Nusantara sehingga Menangkan Tender Proyek Revitalisasi Monas

Ini Keunggulan PT Bahana Prima Nusantara sehingga Menangkan Tender Proyek Revitalisasi Monas

Megapolitan
4 Fakta Warga AS Ditangkap karena Menyelundupkan Brownies Ganja

4 Fakta Warga AS Ditangkap karena Menyelundupkan Brownies Ganja

Megapolitan
Tuduhan PSI dan Perlawanan Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas

Tuduhan PSI dan Perlawanan Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas

Megapolitan
Gang Royal, Lokalisasi Setengah Abad yang Jual Anak di Bawah Umur

Gang Royal, Lokalisasi Setengah Abad yang Jual Anak di Bawah Umur

Megapolitan
Bukan Asli Betawi, 'Lu', 'Gue', 'Cincong' Ternyata Terpengaruh Kultur Tionghoa

Bukan Asli Betawi, "Lu", "Gue", "Cincong" Ternyata Terpengaruh Kultur Tionghoa

Megapolitan
[KLARIFIKASI] Spanduk Tolak Mandikan Jenazah Pendukung Pembangunan Gereja di Serpong

[KLARIFIKASI] Spanduk Tolak Mandikan Jenazah Pendukung Pembangunan Gereja di Serpong

Megapolitan
Perjalanan Agung Wicaksono Pimpin Transjakarta hingga Mengundurkan Diri

Perjalanan Agung Wicaksono Pimpin Transjakarta hingga Mengundurkan Diri

Megapolitan
Spanduk Bernada Ujaran Kebencian yang Berujung Jeruji Besi Bagi Ketua Goib Jaktim

Spanduk Bernada Ujaran Kebencian yang Berujung Jeruji Besi Bagi Ketua Goib Jaktim

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Izin Revitalisasi Monas Dipersoalkan | Pembantaian Etnis Tionghoa di Kali Angke

[POPULER JABODETABEK] Izin Revitalisasi Monas Dipersoalkan | Pembantaian Etnis Tionghoa di Kali Angke

Megapolitan
Menengok Dhanagun, Wihara Berusia 3 Abad di Bogor

Menengok Dhanagun, Wihara Berusia 3 Abad di Bogor

Megapolitan
5 Fakta Pencurian Kotak Amal Masjid di Bekasi Utara

5 Fakta Pencurian Kotak Amal Masjid di Bekasi Utara

Megapolitan
Jumat, Jakarta Diprakirakan Hujan dari Pagi sampai Malam

Jumat, Jakarta Diprakirakan Hujan dari Pagi sampai Malam

Megapolitan
Proyek Revitalisasi Monas Molor, Kontraktor: Faktor Cuaca

Proyek Revitalisasi Monas Molor, Kontraktor: Faktor Cuaca

Megapolitan
Mantan Atlet Kayak Khawatir Diberhentikan sebagai Tenaga Honorer di Depok

Mantan Atlet Kayak Khawatir Diberhentikan sebagai Tenaga Honorer di Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X