Kompas.com - 02/02/2019, 07:49 WIB
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri menanggapi permintaan terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Buni Yani yang ingin ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob seperti mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut Mukri, status Buni Yani adalah seorang terpidana yang memang sudah sepatutnya ditahan di lembaga pemasyarakatan (LP), seperti LP Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, atau bukan di rumah tahanan (rutan) seperti Mako Brimob.

“Karena itu lapas dan statusnya sudah menjadi terpidana lapas. Saya rasa akan lebih tepat,” ujar Mukri di Kejaksaan Negeri Depok, Jumat (1/2/2019).

Baca juga: Kejaksaan Agung: Eksekusi Buni Yani Murni Penegakan Hukum

Mukri pun belum memastikan apakah ke depannya Buni Yani akan dipindah ke LP lain atau tidak.

“Kita lihat saja ke depannya, sementara ini kan kita baru saja menempatkan yang bersangkutan ke sana (Lapas Gunung Sindur),” ujar Mukri.
 
Saat ditanyakan apakah nantinya Buni Yani akan diperlakukan khusus, ia berjanji tidak akan memperlakukan Buni Yani secara khusus.

Sebelumnya, Buni Yani mengatakan bahwa ia ingin diperlakukan sama seperti Basuki Tjahaja Purnama jika dieksekusi.

Sebab, kasus yang dia alami juga berkaitan dengan kasus Basuki atau Ahok.

"(Saya) ingin dapat perlakuan yang sama sebagai warga negara. Apalagi karena dikait-kaitkan dengan perkara Pak Ahok, kalau nanti dieksekusi untuk masuk, akan minta juga ke rutan Mako Brimob biar sama dengan Pak Ahok," ujar Buni di Kompleks Parlemen, Jumat (1/2/2019), sebelum ditahan.

Kasus yang menjerat Buni Yani bermula saat dia mengunggah potongan video Ahok ketika masih menjabat gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016.

Adapun video asli pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik.

Baca juga: Dibawa ke Lapas Gunung Sindur, Buni Yani Tempati Blok Mapeling

Pengadilan Negeri (PN) Depok kemudian menjatuhkan vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara terhadap Buni Yani.

Ia dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Ahok.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN Depok. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Buni Yani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengoplos Elpiji di Pamulang Raup Untung Rp 110.000 Tiap Jual Gas Ukuran 12 Kilogram

Pengoplos Elpiji di Pamulang Raup Untung Rp 110.000 Tiap Jual Gas Ukuran 12 Kilogram

Megapolitan
Pemkot Tangsel Anggarkan Rp 4,2 Miliar untuk BLT BBM

Pemkot Tangsel Anggarkan Rp 4,2 Miliar untuk BLT BBM

Megapolitan
Truk Terperosok ke 'Septic Tank' Ambles, Pemilik Minta Bantuan Damkar Bekasi untuk Evakuasi

Truk Terperosok ke "Septic Tank" Ambles, Pemilik Minta Bantuan Damkar Bekasi untuk Evakuasi

Megapolitan
Polisi Sebut Dua Pengoplos Elpiji di Pamulang Sudah Beraksi dalam Sebulan

Polisi Sebut Dua Pengoplos Elpiji di Pamulang Sudah Beraksi dalam Sebulan

Megapolitan
Kabur Usai Langgar Ganjil Genap, Pengemudi Mobil Hampir Tabrak Polantas di Slipi

Kabur Usai Langgar Ganjil Genap, Pengemudi Mobil Hampir Tabrak Polantas di Slipi

Megapolitan
Polisi Masih Selidiki Koper yang Ditemukan di Dekat Gerbang Polda Metro Jaya

Polisi Masih Selidiki Koper yang Ditemukan di Dekat Gerbang Polda Metro Jaya

Megapolitan
Modus Pemerasan ABK di Muara Baru, Pelaku Paksa Korban Bayar Jasa Pengawalan

Modus Pemerasan ABK di Muara Baru, Pelaku Paksa Korban Bayar Jasa Pengawalan

Megapolitan
Disiapkan Jadi Cagub DKI, Riza Patria: Kami Taat dan Setia pada Pimpinan Partai

Disiapkan Jadi Cagub DKI, Riza Patria: Kami Taat dan Setia pada Pimpinan Partai

Megapolitan
Cerita Pemilik Kontrakan di Pondok Gede Temukan Granat Asap dan Amunisi, Panik lalu Lapor Polisi

Cerita Pemilik Kontrakan di Pondok Gede Temukan Granat Asap dan Amunisi, Panik lalu Lapor Polisi

Megapolitan
Digugat Warga Bekasi Rp 3 Miliar, Tiktok Tak Hadir pada Sidang Perdana

Digugat Warga Bekasi Rp 3 Miliar, Tiktok Tak Hadir pada Sidang Perdana

Megapolitan
Polisi Telusuri Dugaan 'QR Code' Situs Judi pada Mainan Anak di Tangerang

Polisi Telusuri Dugaan "QR Code" Situs Judi pada Mainan Anak di Tangerang

Megapolitan
Penampakan Puing-puing Trotoar di Jalan Margonda Raya Depok yang Berserakan hingga Dikeluhkan Pejalan Kaki

Penampakan Puing-puing Trotoar di Jalan Margonda Raya Depok yang Berserakan hingga Dikeluhkan Pejalan Kaki

Megapolitan
Sidang Kasus Investasi Bodong KSP Indosurya, Korban Mengaku Dijanjikan Keuntungan 12 Persen

Sidang Kasus Investasi Bodong KSP Indosurya, Korban Mengaku Dijanjikan Keuntungan 12 Persen

Megapolitan
Unjuk Rasa Usai, Massa Mahasiswa Tinggalkan Kawasan Depan Gedung DPR

Unjuk Rasa Usai, Massa Mahasiswa Tinggalkan Kawasan Depan Gedung DPR

Megapolitan
Aksi Pasukan Basmalah Polda Metro Kawal Demo, Lantunkan Doa hingga Asmaul Husna

Aksi Pasukan Basmalah Polda Metro Kawal Demo, Lantunkan Doa hingga Asmaul Husna

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.