Sejumlah Tokoh Kirim Surat Terbuka untuk Anies Tolak Swastanisasi Air

Kompas.com - 06/02/2019, 18:08 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/1/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh publik yang mengatasnamakan Warga Negara mengirim surat terbuka untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam surat tersebut, mereka menuntut Anies membatalkan swastanisasi menjelang akhir masa kerja Tim Tata Kelola Air yang dibentuk Anies.

"Masa kerja tim ini akan berakhir pada 10 Februari 2019, artinya setelah tanggal tersebut bapak memiliki beragam rekomendasi untuk dipilih mengenai bagaimana merebut kembali air menjadi milik publik," kata pengacara publik Alghiffari, Rabu (6/2/2019).

Alghiffari mengatakan, berdasarkan pernyataan Direktur PAM KMMSAJ menduga Pemprov DKI justru membuka peluang swastanisasi diperpanjang melalui renegosiasi.

Jika benar kontrak pengelolaan air dengan Aetra dan Palyja dilanjutkan, maka KMMSAJ meyakini itu adalah kemunduran.

Baca juga: Menanti Langkah DKI Setelah MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air

"Kami menolak kedua opsi tersebut dan opsi-opsi lain yang berpeluang menempatkan air sebagai komoditas untuk memperkaya diri segelintir orang atau kelompok," ujar Alghiffari.

Para tokoh menilai selama 21 tahun, rakyat Jakarta sudah cukup dirugikan dengan swastanisasi air. Pasalnya hingga hari ini, masih terdapat 60 hingga 70 persen warga Jakarta yang belum dapat memperoleh air bersih.

Air bersih yang ada juga dinilai cukup mahal. Menurut perhitungan mereka, untuk memproduksi air hanya dibutuhkan biaya sebesar Rp 680/meter kubik yang terdiri atas biaya pembelian air baku, listrik dan bahan kimia.

"Jika dibandingkan dengan tarif rata-rata air di Jakarta yang sebesar Rp7.500/meter kubik maka bisnis air di Jakarta memberi keuntungan yang sangat besar, selisih antara biaya produksi dengan tarif rata-rata penjualan air melebihi 1000 persen," kata Alghiffairi

Para tokoh berpendapat, bila air dikuasai dan dikelola negara maka air dapat didistribusikan dengan harga yang jauh lebih murah bahkan gratis.

Baca juga: Anies Dapat Informasi MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air di Jakarta

Karena itu, warga sempat melayangkan gugtan ke Mahkamah Agung agar air dikembalikan kepada negara. Gugatan itu pun dimenangkan walau kini dibatalkan karena adanya peninjauan kembali. Para tokoh tetap meminta agar swastanisasi dihentikan.

Mereka mendesak Anies untuk segera mengembalikan air untuk rakyat. Mereka juga menyinggung perusahaan Salim Group yang diketahui membeli saham Aetra melalui Moya Indonesia Holdings dua tahun lalu.

"Oleh karena itu kami meminta Gubernur untuk menyelenggarakan konsultasi publik yang membuka ruang partisipasi seluas-luasnya kepada rakyat dalam menentukan bagaimana pengambilalihan air dari Salim Group kembali ke pangkuan negara," kata Alghiffari.

Adapun mereka yang tergabung dalam surat terbuka ini yakni Alghiffari Aqsa (Pengacara Publik), Andreas Harsono (Peneliti), Andhy Panca Kurniawan (Penggiat Media), Asfinawati (Pengacara Publik), Atnike Nova Sigiro (Dosen), Eka Kurniawan (Novelis), Elisa Sutanudjaja (Arsitek), Febriana Firdaus (Jurnalis), Haris Azhar (Advokat), Ilhamsyah (Penggiat Serikat Buruh), I Sandyawan Sumardi (Penggiat Kemanusiaan), Khamid Istakhori (Penggiat Serikat Buruh), Muhammad Isnur (Pengacara Publik), Nurkholis Hidayat (Pengacara Publik), Sri Palupi (Peneliti), dan Tommy Albert Tobing (Pengacara Publik).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Keberatan John Kei karena Berisi Asumsi

Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Keberatan John Kei karena Berisi Asumsi

Megapolitan
Rekor Baru, Depok Catat 516 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Rekor Baru, Depok Catat 516 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
BMKG: Waspada Pontesi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang di Jabodetabek Hari Ini

BMKG: Waspada Pontesi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang di Jabodetabek Hari Ini

Megapolitan
Hadiri Sidang Lanjutan John Kei, Nus Kei: Ini Kan Kepentingan Saya

Hadiri Sidang Lanjutan John Kei, Nus Kei: Ini Kan Kepentingan Saya

Megapolitan
Cegah Penyebaran Covid-19 di Kalibata City, Apartemen Tangguh Jaya Dibentuk

Cegah Penyebaran Covid-19 di Kalibata City, Apartemen Tangguh Jaya Dibentuk

Megapolitan
Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Diduga Lebih dari 2 Orang

Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Diduga Lebih dari 2 Orang

Megapolitan
Dua Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Ditangkap Polisi

Dua Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Ditangkap Polisi

Megapolitan
BP2MI Pulangkan Pekerja Migran yang Koma karena Strok dari Taiwan

BP2MI Pulangkan Pekerja Migran yang Koma karena Strok dari Taiwan

Megapolitan
Nekat Buka Selama PPKM, Kolam Renang hingga Tempat Fitnes di Kota Tangerang Ditutup

Nekat Buka Selama PPKM, Kolam Renang hingga Tempat Fitnes di Kota Tangerang Ditutup

Megapolitan
Wagub DKI Klaim Penanganan Covid-19 di Jakarta Cukup Baik sehingga Angka Kematian Turun, Ini Faktanya

Wagub DKI Klaim Penanganan Covid-19 di Jakarta Cukup Baik sehingga Angka Kematian Turun, Ini Faktanya

Megapolitan
Update Covid-19 di Kota Tangerang: Ada 72 Kasus Baru, Totalnya 5.793

Update Covid-19 di Kota Tangerang: Ada 72 Kasus Baru, Totalnya 5.793

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 6 Lokasi Baru untuk Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Pemprov DKI Jakarta Siapkan 6 Lokasi Baru untuk Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
IDI Tangsel Sebut Proses Penambahan Kapasitas Rumah Lawan Covid-19 Harus Dikebut

IDI Tangsel Sebut Proses Penambahan Kapasitas Rumah Lawan Covid-19 Harus Dikebut

Megapolitan
Kisah Penyintas Covid-19, Kehilangan Kakak hingga Puji Syukur Bisa Bernapas

Kisah Penyintas Covid-19, Kehilangan Kakak hingga Puji Syukur Bisa Bernapas

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Ada 1.836 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 22.301 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 27 Januari: Ada 1.836 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 22.301 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X