Kompas.com - 06/02/2019, 18:08 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/1/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh publik yang mengatasnamakan Warga Negara mengirim surat terbuka untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam surat tersebut, mereka menuntut Anies membatalkan swastanisasi menjelang akhir masa kerja Tim Tata Kelola Air yang dibentuk Anies.

"Masa kerja tim ini akan berakhir pada 10 Februari 2019, artinya setelah tanggal tersebut bapak memiliki beragam rekomendasi untuk dipilih mengenai bagaimana merebut kembali air menjadi milik publik," kata pengacara publik Alghiffari, Rabu (6/2/2019).

Alghiffari mengatakan, berdasarkan pernyataan Direktur PAM KMMSAJ menduga Pemprov DKI justru membuka peluang swastanisasi diperpanjang melalui renegosiasi.

Jika benar kontrak pengelolaan air dengan Aetra dan Palyja dilanjutkan, maka KMMSAJ meyakini itu adalah kemunduran.

Baca juga: Menanti Langkah DKI Setelah MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air

"Kami menolak kedua opsi tersebut dan opsi-opsi lain yang berpeluang menempatkan air sebagai komoditas untuk memperkaya diri segelintir orang atau kelompok," ujar Alghiffari.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Para tokoh menilai selama 21 tahun, rakyat Jakarta sudah cukup dirugikan dengan swastanisasi air. Pasalnya hingga hari ini, masih terdapat 60 hingga 70 persen warga Jakarta yang belum dapat memperoleh air bersih.

Air bersih yang ada juga dinilai cukup mahal. Menurut perhitungan mereka, untuk memproduksi air hanya dibutuhkan biaya sebesar Rp 680/meter kubik yang terdiri atas biaya pembelian air baku, listrik dan bahan kimia.

"Jika dibandingkan dengan tarif rata-rata air di Jakarta yang sebesar Rp7.500/meter kubik maka bisnis air di Jakarta memberi keuntungan yang sangat besar, selisih antara biaya produksi dengan tarif rata-rata penjualan air melebihi 1000 persen," kata Alghiffairi

Para tokoh berpendapat, bila air dikuasai dan dikelola negara maka air dapat didistribusikan dengan harga yang jauh lebih murah bahkan gratis.

Baca juga: Anies Dapat Informasi MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air di Jakarta

Karena itu, warga sempat melayangkan gugtan ke Mahkamah Agung agar air dikembalikan kepada negara. Gugatan itu pun dimenangkan walau kini dibatalkan karena adanya peninjauan kembali. Para tokoh tetap meminta agar swastanisasi dihentikan.

Mereka mendesak Anies untuk segera mengembalikan air untuk rakyat. Mereka juga menyinggung perusahaan Salim Group yang diketahui membeli saham Aetra melalui Moya Indonesia Holdings dua tahun lalu.

"Oleh karena itu kami meminta Gubernur untuk menyelenggarakan konsultasi publik yang membuka ruang partisipasi seluas-luasnya kepada rakyat dalam menentukan bagaimana pengambilalihan air dari Salim Group kembali ke pangkuan negara," kata Alghiffari.

Adapun mereka yang tergabung dalam surat terbuka ini yakni Alghiffari Aqsa (Pengacara Publik), Andreas Harsono (Peneliti), Andhy Panca Kurniawan (Penggiat Media), Asfinawati (Pengacara Publik), Atnike Nova Sigiro (Dosen), Eka Kurniawan (Novelis), Elisa Sutanudjaja (Arsitek), Febriana Firdaus (Jurnalis), Haris Azhar (Advokat), Ilhamsyah (Penggiat Serikat Buruh), I Sandyawan Sumardi (Penggiat Kemanusiaan), Khamid Istakhori (Penggiat Serikat Buruh), Muhammad Isnur (Pengacara Publik), Nurkholis Hidayat (Pengacara Publik), Sri Palupi (Peneliti), dan Tommy Albert Tobing (Pengacara Publik).



Video Rekomendasi

25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Megapolitan
Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Megapolitan
Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Megapolitan
Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Megapolitan
Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 295 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 3 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 295 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Merasa Dihalangi hingga Bohong Hendak Jemput Pasien Kritis, Awak Ambulans: Saya Khilaf, Terbawa Emosi

Merasa Dihalangi hingga Bohong Hendak Jemput Pasien Kritis, Awak Ambulans: Saya Khilaf, Terbawa Emosi

Megapolitan
Dirut PT ASA yang Timbun Obat Terkait Covid-19 Tak Ditahan, Polisi: Alasan Kesehatan, Diminta Wajib Lapor

Dirut PT ASA yang Timbun Obat Terkait Covid-19 Tak Ditahan, Polisi: Alasan Kesehatan, Diminta Wajib Lapor

Megapolitan
Pemkot Tangerang Mau Fokus Gencarkan Vaksinasi, Wali Kota: Mumpung Kasus Covid-19 Turun

Pemkot Tangerang Mau Fokus Gencarkan Vaksinasi, Wali Kota: Mumpung Kasus Covid-19 Turun

Megapolitan
Turun Drastis, Kini Ada 7 RT Zona Merah Covid-19 di Jakarta Barat

Turun Drastis, Kini Ada 7 RT Zona Merah Covid-19 di Jakarta Barat

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Tambah 1.601 Kasus Covid-19 di Jakarta, 2.506 Pasien Sembuh

UPDATE 3 Agustus: Tambah 1.601 Kasus Covid-19 di Jakarta, 2.506 Pasien Sembuh

Megapolitan
Terjaring Razia Masker di Cakung, Pengendara Ini Pilih Sanksi Lafalkan Pancasila, tapi Justru Tak Hafal

Terjaring Razia Masker di Cakung, Pengendara Ini Pilih Sanksi Lafalkan Pancasila, tapi Justru Tak Hafal

Megapolitan
Tukang Parkir Minimarket di Koja Ditusuk Orang Tak Dikenal, Kini Dirawat di RS

Tukang Parkir Minimarket di Koja Ditusuk Orang Tak Dikenal, Kini Dirawat di RS

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pungli oleh Karang Taruna Gadungan di Ciputat

Polisi Selidiki Dugaan Pungli oleh Karang Taruna Gadungan di Ciputat

Megapolitan
Kurangi Volume TPST Bantar Gebang, Pemprov DKI Ajak Warga Rajin Pilah Sampah Rumah Tangga

Kurangi Volume TPST Bantar Gebang, Pemprov DKI Ajak Warga Rajin Pilah Sampah Rumah Tangga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X