Kompas.com - 06/02/2019, 18:08 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/1/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh publik yang mengatasnamakan Warga Negara mengirim surat terbuka untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam surat tersebut, mereka menuntut Anies membatalkan swastanisasi menjelang akhir masa kerja Tim Tata Kelola Air yang dibentuk Anies.

"Masa kerja tim ini akan berakhir pada 10 Februari 2019, artinya setelah tanggal tersebut bapak memiliki beragam rekomendasi untuk dipilih mengenai bagaimana merebut kembali air menjadi milik publik," kata pengacara publik Alghiffari, Rabu (6/2/2019).

Alghiffari mengatakan, berdasarkan pernyataan Direktur PAM KMMSAJ menduga Pemprov DKI justru membuka peluang swastanisasi diperpanjang melalui renegosiasi.

Jika benar kontrak pengelolaan air dengan Aetra dan Palyja dilanjutkan, maka KMMSAJ meyakini itu adalah kemunduran.

Baca juga: Menanti Langkah DKI Setelah MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air

"Kami menolak kedua opsi tersebut dan opsi-opsi lain yang berpeluang menempatkan air sebagai komoditas untuk memperkaya diri segelintir orang atau kelompok," ujar Alghiffari.

Para tokoh menilai selama 21 tahun, rakyat Jakarta sudah cukup dirugikan dengan swastanisasi air. Pasalnya hingga hari ini, masih terdapat 60 hingga 70 persen warga Jakarta yang belum dapat memperoleh air bersih.

Air bersih yang ada juga dinilai cukup mahal. Menurut perhitungan mereka, untuk memproduksi air hanya dibutuhkan biaya sebesar Rp 680/meter kubik yang terdiri atas biaya pembelian air baku, listrik dan bahan kimia.

"Jika dibandingkan dengan tarif rata-rata air di Jakarta yang sebesar Rp7.500/meter kubik maka bisnis air di Jakarta memberi keuntungan yang sangat besar, selisih antara biaya produksi dengan tarif rata-rata penjualan air melebihi 1000 persen," kata Alghiffairi

Para tokoh berpendapat, bila air dikuasai dan dikelola negara maka air dapat didistribusikan dengan harga yang jauh lebih murah bahkan gratis.

Baca juga: Anies Dapat Informasi MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air di Jakarta

Karena itu, warga sempat melayangkan gugtan ke Mahkamah Agung agar air dikembalikan kepada negara. Gugatan itu pun dimenangkan walau kini dibatalkan karena adanya peninjauan kembali. Para tokoh tetap meminta agar swastanisasi dihentikan.

Mereka mendesak Anies untuk segera mengembalikan air untuk rakyat. Mereka juga menyinggung perusahaan Salim Group yang diketahui membeli saham Aetra melalui Moya Indonesia Holdings dua tahun lalu.

"Oleh karena itu kami meminta Gubernur untuk menyelenggarakan konsultasi publik yang membuka ruang partisipasi seluas-luasnya kepada rakyat dalam menentukan bagaimana pengambilalihan air dari Salim Group kembali ke pangkuan negara," kata Alghiffari.

Adapun mereka yang tergabung dalam surat terbuka ini yakni Alghiffari Aqsa (Pengacara Publik), Andreas Harsono (Peneliti), Andhy Panca Kurniawan (Penggiat Media), Asfinawati (Pengacara Publik), Atnike Nova Sigiro (Dosen), Eka Kurniawan (Novelis), Elisa Sutanudjaja (Arsitek), Febriana Firdaus (Jurnalis), Haris Azhar (Advokat), Ilhamsyah (Penggiat Serikat Buruh), I Sandyawan Sumardi (Penggiat Kemanusiaan), Khamid Istakhori (Penggiat Serikat Buruh), Muhammad Isnur (Pengacara Publik), Nurkholis Hidayat (Pengacara Publik), Sri Palupi (Peneliti), dan Tommy Albert Tobing (Pengacara Publik).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baznas Kota Tangerang Terima Zakat Fitrah Rp 1,3 Miliar

Baznas Kota Tangerang Terima Zakat Fitrah Rp 1,3 Miliar

Megapolitan
Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Ada Penggumpalan Darah pada Kasus Pria Meninggal Sehari Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Ada Penggumpalan Darah pada Kasus Pria Meninggal Sehari Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Megapolitan
Ziarah Dilarang Mulai 12-16 Mei 2021, TPU Selapajang di Kota Tangerang Ditutup

Ziarah Dilarang Mulai 12-16 Mei 2021, TPU Selapajang di Kota Tangerang Ditutup

Megapolitan
Ini Jam Operasional Transportasi Umum di Jakarta pada 12-16 Mei 2021

Ini Jam Operasional Transportasi Umum di Jakarta pada 12-16 Mei 2021

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Ditutup Seminggu, Anies: Kan Pedagang Juga Lebaran

Pasar Tanah Abang Ditutup Seminggu, Anies: Kan Pedagang Juga Lebaran

Megapolitan
Takbir Keliling Dilarang, Akan Ada Filterisasi di Sudirman-Thamrin Mulai 18.00 WIB

Takbir Keliling Dilarang, Akan Ada Filterisasi di Sudirman-Thamrin Mulai 18.00 WIB

Megapolitan
Masjid Agung Al-Ittihad di Kota Tangerang, Pernah Jadi Penjara Tapol Jepang

Masjid Agung Al-Ittihad di Kota Tangerang, Pernah Jadi Penjara Tapol Jepang

Megapolitan
Sidang Kasus Tes Usap Rizieq Shihab Dilanjut 19 Mei, Akan Hadirkan Saksi Meringankan dan Saksi Ahli

Sidang Kasus Tes Usap Rizieq Shihab Dilanjut 19 Mei, Akan Hadirkan Saksi Meringankan dan Saksi Ahli

Megapolitan
Mau Mudik Lewat Depok, 824 Kendaraan Diputar Balik Polisi

Mau Mudik Lewat Depok, 824 Kendaraan Diputar Balik Polisi

Megapolitan
Stok Pangan di Tangsel Aman Jelang Lebaran meski Harga Naik

Stok Pangan di Tangsel Aman Jelang Lebaran meski Harga Naik

Megapolitan
1,2 Juta Warga Tinggalkan Jakarta, Polda Metro Jaya Siapkan Swab Antigen Mobile untuk Arus Balik

1,2 Juta Warga Tinggalkan Jakarta, Polda Metro Jaya Siapkan Swab Antigen Mobile untuk Arus Balik

Megapolitan
Terserang Stroke, Seorang Ibu di Cilandak Teriak Minta Tolong Selam 3 Jam

Terserang Stroke, Seorang Ibu di Cilandak Teriak Minta Tolong Selam 3 Jam

Megapolitan
Gara-gara Kasus Dugaan Pengeroyokan TNI-Polri, Obama Cafe Ditutup

Gara-gara Kasus Dugaan Pengeroyokan TNI-Polri, Obama Cafe Ditutup

Megapolitan
John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

Megapolitan
Pemkot Tangsel Minta Warga Tidak Gelar Halalbihalal

Pemkot Tangsel Minta Warga Tidak Gelar Halalbihalal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X