3 Jam Bertemu, Ini Kesepakatan Serikat Pekerja PT Pos Indonesia dan Kementerian BUMN

Kompas.com - 06/02/2019, 18:17 WIB
Sejumlah pegawai PT Pos Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) menggelar aksi demo di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019). KOMPAS.COM/ RINDI NURIS VELAROSDELASejumlah pegawai PT Pos Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) menggelar aksi demo di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah lebih kurang tiga jam mengadakan pertemuan, Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) dan Kementerian BUMN mencapai kesepakatan. 

Adapun pertemuan berlangsung pada Rabu (6/2/2019) pukul 11.00 hingga 14.00.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum SPPIKB Akhmad Komarudin dan Kepala Bagian Humas Kementerian BUMN Ferry Adrianto.

Dalam surat tersebut, Kementerian BUMN menerima aspirasi SPPIKB dan menjadikan aspirasi tersebut pertimbangan untuk proses selanjutnya.


Baca juga: Seusai Bertemu Perwakilan Kementerian BUMN, Pegawai Pos Indonesia Lanjutkan Aksi ke Istana

"Tentu tuntutan penggantian direksi tidak bisa terjadi hari ini juga. Namun, harus melalui serangkaian proses. Maka pertemuan tadi menjadikannya perhatian serius," kata Komarudin. 

Pihaknya berharap tuntutan pergantian direksi PT Pos Indonesia bisa segera dilakukan.

"Intinya dalam pembicaraan tadi di dalam dengan Kementerian BUMN, mereka akan memberikan perhatian serius pada masalah ini," ujarnya. 

Baca juga: Gaji Terlambat Dibayar, Pegawai PT Pos Indonesia Tuntut Pergantian Direksi

Adapun aksi unjuk rasa ini disebabkan adanya dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh PT Pos Indonesia.

Aksi tersebut juga dilakukan karena PT Pos Indonesia telat membayar gaji karyawan bulan Februari.

Gaji yang semestinya diberikan pada Jumat (1/2/2019) baru dibayarkan pada Senin (4/2/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Megapolitan
Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Megapolitan
Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Megapolitan
Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Megapolitan
Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Megapolitan
DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

Megapolitan
Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Megapolitan
PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

Megapolitan
Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Megapolitan
Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Megapolitan
Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Megapolitan
Sidang Eksepsi Kasus 'Ikan Asin' Akan Digelar Tahun Depan

Sidang Eksepsi Kasus "Ikan Asin" Akan Digelar Tahun Depan

Megapolitan
Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X