Bawaslu Temukan Caleg Gerindra Bagi-bagi Kalender Saat Penerimaan Rapor Sekolah

Kompas.com - 06/02/2019, 20:56 WIB
Bawaslu Jaktim pasang spanduk peringatan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Caleg Gerindra di Cakung, Jakarta TimurDokumentasi Bawaslu Jakarta Timur Bawaslu Jaktim pasang spanduk peringatan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Caleg Gerindra di Cakung, Jakarta Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Jakarta Timur menemukan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan salah satu calon legislatif ( caleg) dari Partai Gerindra bernama Zuhdi Mamduhi dengan daerah pemilihan (dapil) IV Jakarta Timur.

Caleg tersebut diketahui membagi-bagikan kalender bergambar dirinya dengan kalimat persuasif untuk memilihnya dalam pemilihan legislatif (pileg) 2019.

Kalender tersebut dibagikan saat penerimaan rapor pada 7 Januari 2019 di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda, Cakung, Jakarta Timur.

Baca juga: 4 Kasus Pelanggaran Kampanye Pileg 2019 yang Berujung Penjara

"Kejadian saat pembagian rapor tanggal 7 Januari. Kami memulai penanganan dugaan pelanggaran kampanye sejak tanggal 21 Januari," ucap Komisioner Bawaslu Jakarta Timur Ahmad Syarifudin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/2/2019).

Berdasarkan pemeriksaan Bawaslu Jaktim, kepala sekolah, yayasan, hingga wali murid mengakui adanya pembagian kalender tersebut.

"Kami juga sudah menemukan beberapa bukti materi bermuatan kampanye tersebut. Informasi dari saksi yang kami panggil saat klarifikasi sebelumnya, di situ terjadi pembagian rapor di kelas dan dibagikan juga kalender. Saat ini masih kami telusuri," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Masih Selidiki Dugaan Pelanggaran Kampanye Jokowi dan Prabowo

Pihaknya juga sudah memanggil caleg yang bersangkutan untuk memberikan keterangan. Namun, lanjut dia, pihak yang bersangkutan belum memenuhi panggilan Bawaslu.

"Kami akan bersurat memanggil kembali dan konsekuensinya, ya, proses akan tetap berjalan," kata dia.

Caleg tersebut diduga melanggar Pasal 280 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Ia terancam sanksi pidana kurungan dua tahun dan denda Rp 24 juta.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Wali Kota Tidak Ada, Pertemuan BMPS dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Buntu

Wali Kota Tidak Ada, Pertemuan BMPS dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Buntu

Megapolitan
Selain yang Dinyanyikan Wali Kota Depok, Dishub Siapkan Lagu Lain untuk di Lampu Merah

Selain yang Dinyanyikan Wali Kota Depok, Dishub Siapkan Lagu Lain untuk di Lampu Merah

Megapolitan
'Seabrek' Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

"Seabrek" Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

Megapolitan
Lagu yang Disetel di Lampu Merah Depok Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga

Lagu yang Disetel di Lampu Merah Depok Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga

Megapolitan
Penjelasan Dishub soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Penjelasan Dishub soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Megapolitan
Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Megapolitan
Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Megapolitan
Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Megapolitan
Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Megapolitan
Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Megapolitan
Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Megapolitan
Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Megapolitan
Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Megapolitan
Close Ads X