Ingat, Masyarakat Harus Minta Izin Pemerintah untuk Bangun Polisi Tidur

Kompas.com - 11/02/2019, 12:37 WIB
Alat pembatas kecepatan alias polisi tidur yang dibuat tanpa aturan resmi kadang malah bikin kecelakaan.Febri Ardani/KompasOtomotif Alat pembatas kecepatan alias polisi tidur yang dibuat tanpa aturan resmi kadang malah bikin kecelakaan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat harus memiliki izin pemerintah jika ingin membangun polisi tidur. Jika membangun di kawasan perumahan, perli izin setingkat wali kota.

Hal itu disampaikan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui akun Instagram @dishubdkijakarta.

Dalam akun tersebut disebutkan "Bikin polisi tidur di lingkungan perumahan atau jalan perumahan harus seizin tingkat wali kota lho, jadi tidak boleh sembarangan."

Pernyataan ini dibenarkan oleh Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan Christianto.

"Sebenarnya masyarakat bisa bangun (polisi tidur), tapi harus ada izin," kata Christianto saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/2/2019) siang.

Baca juga: 12 Jalan Kampung di Solo jadi Proyek Contoh Polisi Tidur Standar Nasional

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan, yakni Pasal 38 Ayat 1 dan 2, yang mengatur penyelenggaraan polisi tidur.

Christianto menyebutkan, apabila masyarakat sudah mengantongi izin, pihaknya akan memberikan arahan bagaimana membuat polisi tidur sesuai dengan standar yang ditentukan pemerintah.

"Kebanyakan masyarakat tidak ada yang mengajukan izin dulu saat membangun polisi tidur," ujar Christianto.

Namun, ia menuturkan, pihaknya akan terus menyosialisasikan ke masyarakat mengenai aturan penyelenggaraan polisi tidur tersebut. Sebab, membuat polisi tidur sembarangan justru bisa membahayakan pengendara.


Terkini Lainnya

Babak Baru Sidang Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet...

Babak Baru Sidang Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet...

Megapolitan
Survei Litbang 'Kompas': Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Turun 3,4 persen, Prabowo-Sandi Naik 4,7 Persen

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Turun 3,4 persen, Prabowo-Sandi Naik 4,7 Persen

Nasional
Sawah yang Terendam Banjir di Magetan Akan Dapat Klaim Asuransi

Sawah yang Terendam Banjir di Magetan Akan Dapat Klaim Asuransi

Regional
Jaga Persatuan, Wali Kota Hendi Bakal Gelar Semarang Bersholawat

Jaga Persatuan, Wali Kota Hendi Bakal Gelar Semarang Bersholawat

Regional
Pascadebat, Kemana Pemilih Pemula Berlabuh?

Pascadebat, Kemana Pemilih Pemula Berlabuh?

Nasional
Polisi Amankan Uang Palsu Rp 4,6 Miliar dari Rumah Kontrakan di Sleman

Polisi Amankan Uang Palsu Rp 4,6 Miliar dari Rumah Kontrakan di Sleman

Regional
Perjalanan Kasus Romahurmuziy dari OTT hingga Penggeledahan Ruang Kerja Menag

Perjalanan Kasus Romahurmuziy dari OTT hingga Penggeledahan Ruang Kerja Menag

Nasional
Ketika Pedagang Pecel Lele Dipukul karena Lama Menunggu Pesanan...

Ketika Pedagang Pecel Lele Dipukul karena Lama Menunggu Pesanan...

Megapolitan
Trump Munculkan Ide Brasil Gabung Jadi Anggota NATO

Trump Munculkan Ide Brasil Gabung Jadi Anggota NATO

Internasional
[BERITA POPULER] KPK Sita Uang Ratusan Juta di Laci Meja Menteri Agama | Helikopter Prabowo Dilarang Mendarat

[BERITA POPULER] KPK Sita Uang Ratusan Juta di Laci Meja Menteri Agama | Helikopter Prabowo Dilarang Mendarat

Nasional
BMKG: Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
WNI di Polandia Ada yang Sudah Mencoblos Pemilu 2019 via Pos

WNI di Polandia Ada yang Sudah Mencoblos Pemilu 2019 via Pos

Nasional
Pemakaman Jenazah Korban Teror di Selandia Baru Dimulai Hari Ini

Pemakaman Jenazah Korban Teror di Selandia Baru Dimulai Hari Ini

Internasional
[HOAKS] Ada Badai 45 Knot di Yogyakarta pada 17-20 Maret 2019

[HOAKS] Ada Badai 45 Knot di Yogyakarta pada 17-20 Maret 2019

Regional
Survei Litbang 'Kompas': Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 49,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 37,4 Persen

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 49,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 37,4 Persen

Nasional

Close Ads X