Ingat, Masyarakat Harus Minta Izin Pemerintah untuk Bangun Polisi Tidur

Kompas.com - 11/02/2019, 12:37 WIB
Alat pembatas kecepatan alias polisi tidur yang dibuat tanpa aturan resmi kadang malah bikin kecelakaan.Febri Ardani/KompasOtomotif Alat pembatas kecepatan alias polisi tidur yang dibuat tanpa aturan resmi kadang malah bikin kecelakaan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat harus memiliki izin pemerintah jika ingin membangun polisi tidur. Jika membangun di kawasan perumahan, perli izin setingkat wali kota.

Hal itu disampaikan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui akun Instagram @dishubdkijakarta.

Dalam akun tersebut disebutkan "Bikin polisi tidur di lingkungan perumahan atau jalan perumahan harus seizin tingkat wali kota lho, jadi tidak boleh sembarangan."

Pernyataan ini dibenarkan oleh Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan Christianto.


"Sebenarnya masyarakat bisa bangun (polisi tidur), tapi harus ada izin," kata Christianto saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/2/2019) siang.

Baca juga: 12 Jalan Kampung di Solo jadi Proyek Contoh Polisi Tidur Standar Nasional

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan, yakni Pasal 38 Ayat 1 dan 2, yang mengatur penyelenggaraan polisi tidur.

Christianto menyebutkan, apabila masyarakat sudah mengantongi izin, pihaknya akan memberikan arahan bagaimana membuat polisi tidur sesuai dengan standar yang ditentukan pemerintah.

"Kebanyakan masyarakat tidak ada yang mengajukan izin dulu saat membangun polisi tidur," ujar Christianto.

Namun, ia menuturkan, pihaknya akan terus menyosialisasikan ke masyarakat mengenai aturan penyelenggaraan polisi tidur tersebut. Sebab, membuat polisi tidur sembarangan justru bisa membahayakan pengendara.



Terkini Lainnya

Kedaluwarsa dan Impor Ilegal, Produk Kopi Pak Belalang Rugikan Negara Rp 1,4 Miliar

Kedaluwarsa dan Impor Ilegal, Produk Kopi Pak Belalang Rugikan Negara Rp 1,4 Miliar

Megapolitan
Polisi Panggil Ustaz Sambo sebagai Saksi Kasus Makar Eggi Sudjana

Polisi Panggil Ustaz Sambo sebagai Saksi Kasus Makar Eggi Sudjana

Megapolitan
Syaikhu Terancam Batal Jadi Cawagub DKI

Syaikhu Terancam Batal Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Polisi Akan Berikan Surat Panggilan Kedua kepada Amien Rais

Polisi Akan Berikan Surat Panggilan Kedua kepada Amien Rais

Megapolitan
Ini Barang Bukti yang Diamankan Saat Menggeledah Tempat Tinggal Lieus Sungkharisma

Ini Barang Bukti yang Diamankan Saat Menggeledah Tempat Tinggal Lieus Sungkharisma

Megapolitan
Saat Ditangkap, Lieus Sungkharisma Lakukan Perlawanan

Saat Ditangkap, Lieus Sungkharisma Lakukan Perlawanan

Megapolitan
Tidak Datang ke Kertanegara, Permadi Mengaku Tak Tahu Eggi Sudjana Serukan 'People Power'

Tidak Datang ke Kertanegara, Permadi Mengaku Tak Tahu Eggi Sudjana Serukan "People Power"

Megapolitan
Polisi Geledah 2 Tempat Tinggal Lieus Sungkharisma

Polisi Geledah 2 Tempat Tinggal Lieus Sungkharisma

Megapolitan
Pengumuman Hasil Pemilu 2019, Jalan Raya Gudang Peluru Ditutup

Pengumuman Hasil Pemilu 2019, Jalan Raya Gudang Peluru Ditutup

Megapolitan
Permadi Diperiksa Polisi, Begini Klarifikasinya soal Ujaran Kebencian

Permadi Diperiksa Polisi, Begini Klarifikasinya soal Ujaran Kebencian

Megapolitan
Penusukan Pemuda di Setiabudi Saat SOTR Berawal dari Saling Ejek

Penusukan Pemuda di Setiabudi Saat SOTR Berawal dari Saling Ejek

Megapolitan
Jimly Asshidiqie: Orang Lagi Emosi, Caci Maki Tidak Usah Dituduh Makar

Jimly Asshidiqie: Orang Lagi Emosi, Caci Maki Tidak Usah Dituduh Makar

Megapolitan
Pemilihan Wagub, DKI Disarankan Belajar dari Jambi dan Riau

Pemilihan Wagub, DKI Disarankan Belajar dari Jambi dan Riau

Megapolitan
Terkait Robohnya Tembok SDN 11 Pasar Baru, 4 Orang Jadi Tersangka

Terkait Robohnya Tembok SDN 11 Pasar Baru, 4 Orang Jadi Tersangka

Megapolitan
Tangkap 1.105 Preman dan 120 Kg Sabu-sabu, Polres Metro Jakbar Masuk Rekor Muri

Tangkap 1.105 Preman dan 120 Kg Sabu-sabu, Polres Metro Jakbar Masuk Rekor Muri

Megapolitan

Close Ads X