Ingat, Masyarakat Harus Minta Izin Pemerintah untuk Bangun Polisi Tidur

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat harus memiliki izin pemerintah jika ingin membangun polisi tidur. Jika membangun di kawasan perumahan, perli izin setingkat wali kota.

Hal itu disampaikan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui akun Instagram @dishubdkijakarta.

Dalam akun tersebut disebutkan "Bikin polisi tidur di lingkungan perumahan atau jalan perumahan harus seizin tingkat wali kota lho, jadi tidak boleh sembarangan."

Pernyataan ini dibenarkan oleh Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan Christianto.

"Sebenarnya masyarakat bisa bangun (polisi tidur), tapi harus ada izin," kata Christianto saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/2/2019) siang.

Baca juga: 12 Jalan Kampung di Solo jadi Proyek Contoh Polisi Tidur Standar Nasional

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan, yakni Pasal 38 Ayat 1 dan 2, yang mengatur penyelenggaraan polisi tidur.

Christianto menyebutkan, apabila masyarakat sudah mengantongi izin, pihaknya akan memberikan arahan bagaimana membuat polisi tidur sesuai dengan standar yang ditentukan pemerintah.

"Kebanyakan masyarakat tidak ada yang mengajukan izin dulu saat membangun polisi tidur," ujar Christianto.

Namun, ia menuturkan, pihaknya akan terus menyosialisasikan ke masyarakat mengenai aturan penyelenggaraan polisi tidur tersebut. Sebab, membuat polisi tidur sembarangan justru bisa membahayakan pengendara.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

Kamu suka bingung dengan banyaknya variasi polisi tidur? Sebenarnya begini lho ketentuan polisi tidur itu. ————- Bikin polisi tidur di lingkungan perumahan atau jalan perumahan harus seizin tingkat walikota lho, jadi tidak boleh sembarangan. Sumber : @klinikhukum @klinikhukum @klinikhukum #polantas #politikindonesia #ntmc #politikindonesia #polisitidur #awaspolisitidur #hukumonline #klinikhukumonline #BeginiHukumnya

A post shared by DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (@dishubdkijakarta) on Feb 8, 2019 at 1:26am PST