DKI Bakal Ambil Alih Pengelolaan Air, Anies Jelaskan Swastanisasi Rugikan Jakarta

Kompas.com - 11/02/2019, 16:26 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (4/2/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (4/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mengambil alih pengelolaan air minum lewat renegosiasi kontrak. Pasalnya, berdasarkan kontrak yang dijalin PAM Jaya dengan Aetra dan Palyja, DKI dan warganya mengalami kerugian.

"Tujuannya (pengambilalihan) adalah mengoreksi kebijakan perjanjian yang dibuat di masa Orde Baru tahun 1997. Dan kita tahu selama 20 tahun perjalanan perjanjian ini, pelayanan air bersih di Ibu Kota tidak berkembang sesuai dengan harapan," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/2/2019).

Anies menjelaskan, saat kerja sama dimulai, cakupan air di DKI Jakarta sebesar 44,5 persen pada 1998. Pada 2018, cakupan air bersih baru sebesar 59,4 persen. Padahal, targetnya cakupan layanan air sebesar 82 persen di tahun 2023.

"Artinya, waktu 20 tahun hanya meningkat 14,9 persen," ujar Anies.

Baca juga: Sejumlah Tokoh Kirim Surat Terbuka untuk Anies Tolak Swastanisasi Air

Kontrak dengan Aetra dan Palyja akan berakhir kurang lebih empat tahun lagi di 2023. Anies menyayangkan dua perusahaan swasta itu tak mencapai target penyediaan air bersih bagi warga kendati sudah 20 tahun menguasai pengelolaan air Jakarta.

Padahal, Pemprov DKI Jakarta melalui PAM Jaya setiap tahunnya harus memberikan jaminan keuntungan 22 persen.

"Coba sederhananya begini. Targetnya tidak tercapai. Tapi keuntungannya wajib dibayarkan oleh Negara. Kalau hari ini angkanya tercapai, mungkin lain cerita. Tapi hari ini angka itu tidak tercapai. Target jangkauannya. Tapi negara berkewajiban (membayar)," kata Anies.

Baca juga: Anies Putuskan Renegosiasi Kontrak untuk Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih

Sementara itu anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum bentukan Anies, Nila Ardhianie menjelaskan jaminan keuntungan yang harus dibayar ke pihak swasta selama ini, memberatkan DKI. DKI masih membayar keuntungan kepada Palyja, namun sudah tak lagi kepada Aetra.

"Ada kekurangan deviden itu yang harus dibayarkan oleh PAM Jaya. Nanti kalau PAM Jaya tidak bisa, itu harus ditanggung oleh Pemprov yang nilainya tidak sedikit, sampai triliun-triliunan. Kira-kira kurang lebihnya Rp 8,5 triliun," ujar Nila.

Baca juga: Menanti Langkah DKI Setelah MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air

Direktur Amrta Institute itu merinci dari Rp 8,5 triliun, sebesar Rp 6,7 triliun untuk Palyja dan Rp 1,8 triliun untuk Aetra.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PAN Sebut Reklamasi Ancol Bisa Tambah Pendapatan Daerah

Politisi PAN Sebut Reklamasi Ancol Bisa Tambah Pendapatan Daerah

Megapolitan
PSBB Transisi, Anak Berusia di Bawah 5 Tahun dan Lansia Dilarang Nonton di Bioskop DKI

PSBB Transisi, Anak Berusia di Bawah 5 Tahun dan Lansia Dilarang Nonton di Bioskop DKI

Megapolitan
Update 7 Juli: 7 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Berjumlah 507

Update 7 Juli: 7 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Berjumlah 507

Megapolitan
PLN UID Banten Buka 12 Posko Aduan Pelanggan, Ini Hotline Tiap Daerah

PLN UID Banten Buka 12 Posko Aduan Pelanggan, Ini Hotline Tiap Daerah

Megapolitan
Wali Kota Rahmat Effendi Klaim Kota Bekasi Sudah Zona Hijau

Wali Kota Rahmat Effendi Klaim Kota Bekasi Sudah Zona Hijau

Megapolitan
Bioskop Seluruh Indonesia Serentak Beroperasi 29 Juli 2020

Bioskop Seluruh Indonesia Serentak Beroperasi 29 Juli 2020

Megapolitan
5 Pengajar Positif Covid-19, Penghuni Pesantren di Tangerang Jalani Isolasi Mandiri

5 Pengajar Positif Covid-19, Penghuni Pesantren di Tangerang Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
Warga Sebut Kawasan Lubang Buaya Rawan Maling Motor dan Tawuran

Warga Sebut Kawasan Lubang Buaya Rawan Maling Motor dan Tawuran

Megapolitan
Khawatir Terjadi Klaster Baru, Pemkot Bogor Gelar Tes Covid-19 di Stasiun Bogor

Khawatir Terjadi Klaster Baru, Pemkot Bogor Gelar Tes Covid-19 di Stasiun Bogor

Megapolitan
Cegah Penyebaran Covid-19, Wilayah Marga Jaya Tangsel Andalkan Kampung Jawara

Cegah Penyebaran Covid-19, Wilayah Marga Jaya Tangsel Andalkan Kampung Jawara

Megapolitan
Penjual Masker Gagalkan Aksi Pencurian Motor dengan Tangan Kosong

Penjual Masker Gagalkan Aksi Pencurian Motor dengan Tangan Kosong

Megapolitan
Selama PSBB Transisi, Tim Produksi Film Diimbau Batasi Jumlah Pemeran dalam Satu Adegan

Selama PSBB Transisi, Tim Produksi Film Diimbau Batasi Jumlah Pemeran dalam Satu Adegan

Megapolitan
Besok Kesempatan Terakhir, Ini Daftar Sisa Kuota di 115 SMA Jakarta

Besok Kesempatan Terakhir, Ini Daftar Sisa Kuota di 115 SMA Jakarta

Megapolitan
Pengelola Pasar Bambu Kuning Sebut Dua Pedagang yang Positif Covid-19 Bukan Warga Sunter

Pengelola Pasar Bambu Kuning Sebut Dua Pedagang yang Positif Covid-19 Bukan Warga Sunter

Megapolitan
Satu Orang Babinkamtibmas Positif Covid-19 setelah Swab Test

Satu Orang Babinkamtibmas Positif Covid-19 setelah Swab Test

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X