Ini 3 Langkah agar Pemprov DKI Bisa Mengelola Air Bersih di Jakarta

Kompas.com - 11/02/2019, 19:56 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  dalam konferensi pers bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/2/2019).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada tiga opsi yang bisa diambil agar Pemprov DKI dapat mengambil alih pengelolaan air bersih.

"Opsi yang disarankan Tim Tata Kelola Air adalah pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata dan opsi itulah yang kami ikuti. Kami akan jalankan sesuai dengan rekomendasi tim tata kelola air," ujar Anies dalam konferensi pers, di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum Nila Ardhianie mengatakan, langkah perdata dilakukan dengan renegosiasi kontrak.

Baca juga: Ambil Alih Pengelolaan Air, Anies Sebut DKI Bisa Pakai Dana Swasta


Pertama, renegosiasi bisa seputar pembelian saham Palyja dan Aetra.

"Kita bisa beli sahamnya Palyja maupun Aetra. Ini tentu perlu proses pembicaraan yang juga tidak mudah," kata Nila dalam kesempatan yang sama.

Opsi itu, menurut Nila, perlu ada kajian dan hitung-hitungan terlebih dahulu. Prosesnya juga harus dilakukan transparan.

Baca juga: PAM Jaya Bersiap Kelola Air Jakarta

Opsi kedua bisa dengan membuat perjanjian kerja sama (PKS) yang mengatur penghentian kontrak yang disepakati kedua belah pihak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan pengelolaan air minum di Jakarta kepada PT Palyja dan PT Thames PAM Jaya (kini bernama PT Aetra Air Jakarta) sejak 1997.

Perjanjian ini berlangsung hingga 2023.

Baca juga: DKI Akan Ambil Alih Pengelolaan, Tarif Air Bersih Diyakini Turun

Sementara opsi ketiga yakni dengan pengambilalihan sebagian layanan. Pemprov DKI bisa menguasai proses pengelolaan air dari hulu ke hilir secara bertahap sambil menunggu kontrak habis pada 2023.

"Ada instalasi pengolahan, ada distribusi. Nah itu sebagiannya diambil alih dulu sebelum nanti masa kontrak berakhir," ujar Nila.

Kebijakan pengambilalihan pengelolaan di bawah Gubernur Anies dilakukan sejak Mahkamah Agung (MA) memerintahkan swastanisasi itu disetop lewat putusan kasasi pada 2017.

Baca juga: DKI Bakal Ambil Alih Pengelolaan Air, Anies Jelaskan Swastanisasi Rugikan Jakarta

Anies kemudian membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang bertugas merumuskan kebijakan strategis sebagai dasar pengambilan keputusannya.

Namun, salah satu tergugat, Kementerian Keuangan, tidak menerima putusan kasasi MA dan mengajukan peninjauan kembali (PK).

MA kemudian mengabulkan permohonan PK yang diajukan Kementerian Keuangan.

Baca juga: Anies Putuskan Renegosiasi Kontrak untuk Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih

Dengan demikian, putusan sebelumnya dibatalkan. Putusan tersebut keluar pada 30 November 2018. Itu artinya, swastanisasi pengelolaan air di Jakarta tetap boleh dilanjutkan.

Namun, Anies memastikan tetap akan mengikuti keputusan MA di tingkat kasasi untuk menghentikan swastanisasi.

Pihaknya akan melakukan renegosiasi dengan Palyja dan Aetra untuk mengambil alih pengelolaan air di Jakarta.



Terkini Lainnya

Masyarakat Bagikan Bunga kepada TNI-Polri di Sudirman-Thamrin

Masyarakat Bagikan Bunga kepada TNI-Polri di Sudirman-Thamrin

Megapolitan
Jalan Depan Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Jalan Depan Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Megapolitan
Menkes Imbau Sopir Kendaraan Angkutan Lebaran Berisitirahat Tiap 4 Jam

Menkes Imbau Sopir Kendaraan Angkutan Lebaran Berisitirahat Tiap 4 Jam

Megapolitan
150.000 Kendaraan Diprediksi Melintasi Tol Trans Jawa Setiap Hari Saat Musim Mudik

150.000 Kendaraan Diprediksi Melintasi Tol Trans Jawa Setiap Hari Saat Musim Mudik

Megapolitan
Cerita Rajab Bisa Kembali Berjualan Setelah Bertemu Jokowi

Cerita Rajab Bisa Kembali Berjualan Setelah Bertemu Jokowi

Megapolitan
Sandiaga Sebut Ada 50 Persen TPS yang Menyimpang Berdasarkan Laporan Masyarakat

Sandiaga Sebut Ada 50 Persen TPS yang Menyimpang Berdasarkan Laporan Masyarakat

Megapolitan
Pemudik Menggunakan Kereta Api Diprediksi Meningkat 3,9 Persen

Pemudik Menggunakan Kereta Api Diprediksi Meningkat 3,9 Persen

Megapolitan
Pria dalam Video Viral Dipukuli Polisi Bukan Harun Rasyid...

Pria dalam Video Viral Dipukuli Polisi Bukan Harun Rasyid...

Megapolitan
Bambang Widjojanto Sebut soal Rezim Korup, Sandiaga: Ini Bentuk Kekhawatiran Masyarakat

Bambang Widjojanto Sebut soal Rezim Korup, Sandiaga: Ini Bentuk Kekhawatiran Masyarakat

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Kembali Menggeliat Setelah Tutup karena Rusuh 22 Mei

Pasar Tanah Abang Kembali Menggeliat Setelah Tutup karena Rusuh 22 Mei

Megapolitan
Prabowo-Sandiaga Siap Hadiri Sidang Pertama Gugatan Hasil Pilpres 2019 di MK

Prabowo-Sandiaga Siap Hadiri Sidang Pertama Gugatan Hasil Pilpres 2019 di MK

Megapolitan
Sandiaga: Bambang Widjojanto Punya Rekam Jejak yang Baik Tangani Gugatan di MK

Sandiaga: Bambang Widjojanto Punya Rekam Jejak yang Baik Tangani Gugatan di MK

Megapolitan
BNN Gagalkan Pengiriman 35 Kg Sabu Berkedok Truk Sayur Kol

BNN Gagalkan Pengiriman 35 Kg Sabu Berkedok Truk Sayur Kol

Megapolitan
Sandiaga: Jadi Wakil Presiden atau Tidak, OK OCE Tetap Berjalan...

Sandiaga: Jadi Wakil Presiden atau Tidak, OK OCE Tetap Berjalan...

Megapolitan
Duduk Berbaris di Aspal, Brimob Buka Puasa Bareng TNI hingga Penyandang Disabilitas di Bawaslu

Duduk Berbaris di Aspal, Brimob Buka Puasa Bareng TNI hingga Penyandang Disabilitas di Bawaslu

Megapolitan

Close Ads X