Ambil Alih Pengelolaan Air, Ketua DPRD Minta Anies Tak Risau soal Anggaran

Kompas.com - 11/02/2019, 20:04 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/1/2019) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/1/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil alih seluruh pengelolaan air di Ibu Kota.

Ia mengingatkan, pada 2013 DPRD sudah mengucurkan Rp 650 miliar ke PT Jakarta Propertindo untuk membeli salah satu perusahaan pengelola air minum.

"Saya sudah bilang akuisisi Palyja dan Aetra pakai dari Jakpro dulu kan sudah ada Rp 650 miliar buat akuisisi," kata Prasetio di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/2/2019).

Baca juga: DKI Bakal Ambil Alih Pengelolaan Air, Anies Jelaskan Swastanisasi Rugikan Jakarta

Ketika itu, PT Jakpro ditugaskan mengakuisisi saham Palyja. Namun pembelian tersebut tak bisa dieksekusi karena keluar putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan Pemprov DKI menghentikan swastanisasi air minum.

Prasetio mengingatkan Anies agar tak perlu merisaukan besaran dana yang harus dikeluarkan DKI untuk menguasai pengelolaan air Jakarta.

"Kalau pun penalti ya sudah enggak apa-apa kami bayar. Enggak usah takut banget. Toh daripada uang kita SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran)," kata Prasetio.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun sebelumnya, Anies menegaskan akan menghentikan swastanisasi pengelolaan air Jakarta.

Menurut Anies, persiapan pengambilalihan mulai dilakukan awal tahun dengan target di akhir tahun bisa segera dianggarkan.

"Mengapa kami ingin mengerjakannya di awal tahun ini? Karena punya konsekuensi fiskal. Jadi kesepakatan-kesepakatan di dalam pengambilalihan melalui tindakan perdata, konsekuensinya ada pada anggaran," ujar Anies.

Anies menyebut secepatnya biaya pengambilalihan dianggarkan di APBD Perubahan 2019, atau APBD 2020.

Menurut Anies, pengambilalihan akan dilakukan dengan renegosiasi antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Renegosiasi bisa seputar pembelian saham Palyja dan Aetra.

Baca juga: Sejumlah Tokoh Kirim Surat Terbuka untuk Anies Tolak Swastanisasi Air

Opsi kedua, bisa dengan membuat perjanjian kerja sama (PKS). PKS bakal mengatur soal penghentian kontrak yang disepakati kedua belah pihak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan pengelolaan air minum di Jakarta kepada PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Thames PAM Jaya (kini bernama PT Aetra Air Jakarta) sejak 1997. Perjanjian ini berlangsung hingga 2023.

Sementara opsi ketiga yakni dengan pengambilalihan sebagian layanan. Pemprov DKI bisa menguasai proses pengelolaan air dari hulu ke hilir secara bertahap sambil menunggu kontrak habis di 2023.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Progres Vaksinasi Covid-19 di Depok: Pelayan Publik Sudah 175 Persen, Lansia Baru 25 Persen

Progres Vaksinasi Covid-19 di Depok: Pelayan Publik Sudah 175 Persen, Lansia Baru 25 Persen

Megapolitan
Catat, Berikut Lokasi Sentra Vaksinasi Covid-19 di Kecamatah Kebon Jeruk 26-27 Juli

Catat, Berikut Lokasi Sentra Vaksinasi Covid-19 di Kecamatah Kebon Jeruk 26-27 Juli

Megapolitan
Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Depok Periode Juli

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Depok Periode Juli

Megapolitan
UPDATE 25 Juli 2021: Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Mulai Menurun

UPDATE 25 Juli 2021: Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Mulai Menurun

Megapolitan
Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Megapolitan
Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 301 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 301 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Pengelola: Sangat Kecil Kemungkinan Oknumnya Pedagang

Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Pengelola: Sangat Kecil Kemungkinan Oknumnya Pedagang

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kota Bekasi Catat 1.664 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kota Bekasi Catat 1.664 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kota Tangerang Catat 399 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 25 Juli: Kota Tangerang Catat 399 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 5.393, Jumlah Tes Berkurang Dibanding Kemarin

UPDATE 25 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 5.393, Jumlah Tes Berkurang Dibanding Kemarin

Megapolitan
UPDATE 25 Juli: Kasus Positif Covid di Tangsel Bertambah 142, Pasien Meninggal 10 Orang

UPDATE 25 Juli: Kasus Positif Covid di Tangsel Bertambah 142, Pasien Meninggal 10 Orang

Megapolitan
Wali Kota Jakarta Utara Maksimalkan Fungsi Kader Pulih untuk Bantuk Pasien Isoman

Wali Kota Jakarta Utara Maksimalkan Fungsi Kader Pulih untuk Bantuk Pasien Isoman

Megapolitan
Wali Kota Jakarta Utara Ajak Pasien Isoman Lakukan Isolasi Terkendali di Rusun Nagrak

Wali Kota Jakarta Utara Ajak Pasien Isoman Lakukan Isolasi Terkendali di Rusun Nagrak

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Dua Pencuri Motor Bersenpi yang Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan

Kronologi Penangkapan Dua Pencuri Motor Bersenpi yang Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X