[POPULER MEGAPOLITAN] Dua Nama Cawagub DKI I Polisi Sabar di Balik Video Viral Pemuda Banting Motor I DKI Akan Ambil Alih Pengelolaan Air dari Swasta

Kompas.com - 12/02/2019, 06:05 WIB
(kiri ke kanan) Tiga kandidat wakil gubernur DKI Jakarta, Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurrahman Suhaimi di sela uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar di Hotel Aston, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (27/1/2019).KOMPAS.com/NURSITA SARI (kiri ke kanan) Tiga kandidat wakil gubernur DKI Jakarta, Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurrahman Suhaimi di sela uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar di Hotel Aston, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (27/1/2019).

Dua Nama Cawagub DKI I

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra sepakat memilih Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu sebagai calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. Agung dan Syaikhu merupakan kader PKS. Agung saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta, sedangkan Syaikhu adalah mantan Wakil Wali Kota Bekasi.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo mengatakan, nama Agung dan Syaikhu nantinya akan dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Dua nama yang akan disampaikan ke Gubernur nanti insya Allah adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu," ujar Syakir melalui keterangan tertulis, Senin (11/2/2019).

Syakir menyampaikan, dari tiga kandidat, Agung dan Syaikhu dipilih berdasarkan hasil rekomendasi tim panelis fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) cawagub DKI.

"Jadi, tidak ada faktor like and dislike, tapi memang tiga orang yang baik ini sudah dilakukan pengujian melalui fit and proper test, FGD, dan terakhir dilakukan pendalaman pada malam Sabtu kemarin," kata Syakir.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

Baca juga: Gerindra DKI: PKS Kurang Hormati Fatsun Politik

Siapa Polisi Sabar di Balik Video Viral Pemuda Banting Motor

Beberapa hari lalu video tentang seorang pria marah-marah dan membanting serta merusak sepeda motornya sendiri di depan seorang polisi yang menilangnya viral di media sosial.

Polisi dalam video tersebut terlihat tetap tenang, tak tersulut emosi. Polisi itu adalah Bripka Oky Ranto Hippa Wardana.

Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tangerang Selatan itu menceritakan alasannya tetap sabar meski menghadapi pengendara yang emosi seperti Adi.

"Kami pihak kepolisian itu ada sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Jadi masyarakat itu segala-galanya buat kami," ujar Bripka Oky (38), Senin.

Sebagai polisi lalu lintas, Oky bercerita sering bertemu dengan masyarakat yang tempramental. Dirinya pun menganggap hal itu wajar. Sebab, masyarakat tidak memiliki pengetahuan hukum seperti polisi sehingga butuh untuk terus diingatkan.

"Masyarakat ibarat anak, polisi itu orangtua. Jadi harus terus mengingatkan untuk taat pada hukum. Kalau mereka ada yang marah dan bersikap tidak baik, ya polisi harus sabar. Pelayanan itu yang utama," jelas Oky yang sudah 15 tahun menjadi polisi tersebut.

Lanjutan beritanya bisa dibaca di sini.

Baca juga: Viral Seorang Pria Rusak Motornya Sendiri di BSD karena Tolak Ditilang, Ini Penjelasan Polisi

DKI Akan Ambil Alih Pengelolaan Air dari Swasta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mengambil alih pengelolaan air minum lewat renegosiasi kontrak. Pasalnya, kontrak yang dijalin PAM Jaya dengan Aetra dan Palyja selama ini membuat DKI dan warganya mengalami kerugian.

"Tujuannya (pengambilalihan) adalah mengoreksi kebijakan perjanjian yang dibuat di masa Orde Baru tahun 1997. Dan kita tahu selama 20 tahun perjalanan perjanjian ini, pelayanan air bersih di Ibu Kota tidak berkembang sesuai dengan harapan," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Anies menjelaskan, saat kerja sama dimulai, cakupan air di DKI Jakarta sebesar 44,5 persen pada 1998. Pada 2018, cakupan air bersih baru sebesar 59,4 persen. Padahal, targetnya cakupan layanan air sebesar 82 persen di tahun 2023.

"Artinya, waktu 20 tahun hanya meningkat 14,9 persen," ujar Anies.

Kontrak dengan Aetra dan Palyja akan berakhir kurang lebih empat tahun lagi di 2023.

Bagaimana itu akan terwujud? Simak lanjutan beritanya di sini.

Baca juga: Ambil Alih Pengelolaan Air, Anies Sebut DKI Bisa Pakai Dana Swasta

Bangun Polisi Tidur Harus Ada Izin

Masyarakat harus memiliki izin pemerintah jika ingin membangun polisi tidur. Jika membangun di kawasan perumahan, perlu izin setingkat wali kota.

Hal itu disampaikan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui akun Instagram @dishubdkijakarta. Dalam akun tersebut disebutkan

"Bikin polisi tidur di lingkungan perumahan atau jalan perumahan harus seizin tingkat wali kota lho, jadi tidak boleh sembarangan."

Pernyataan ini dibenarkan oleh Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan Christianto. "Sebenarnya masyarakat bisa bangun (polisi tidur), tapi harus ada izin," kata Christianto saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/2/2019) siang.

Berita selengkap silakan baca di sini.

Baca juga: Mengenal Jenis Polisi Tidur yang Sesuai Standar Pemerintah

 

 



Close Ads X