Kompas.com - 12/02/2019, 08:15 WIB
Sebuah pipa PT Palyja bocor hingga menyemburkan air ke udara di Jalan Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu (21/11/2018). Kompas.com/RIMA WAHYUNINGRUMSebuah pipa PT Palyja bocor hingga menyemburkan air ke udara di Jalan Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu (21/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengelolaan air bersih di Jakarta. Anies memilih opsi langkah perdata untuk mengambil alih pengelolaan air bersih yang selama ini ditangani swasta.

"Opsi yang disarankan oleh Tim Tata Kelola Air adalah pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata dan opsi itulah yang kami ikuti, kami akan jalankan sesuai dengan rekomendasi tim tata kelola air," kata Anies dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Upaya pengambilalihan pengelolaan itu dilakukan sejak Mahkamah Agung (MA) memerintahkan swastanisasi itu disetop lewat putusan kasasi pada 2017.

Baca juga: Menanti Langkah DKI Setelah MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air

Anies kemudian membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang bertugas merumuskan kebijakan strategis sebagai dasar pengambilan keputusannya. Tim tersebut mengkaji kontrak yang dijalin PAM Jaya dengan dua pihak swasta, yaitu Aetra dan Palyja. Disimpulkan DKI dan warganya mengalami kerugian dalam kerja sama dengan dua pihak swasta itu.

"Tujuannya (pengambilalihan) adalah mengoreksi kebijakan perjanjian yang dibuat di masa Orde Baru tahun 1997. Dan kami tahu selama 20 tahun perjalanan perjanjian ini, pelayanan air bersih di Ibu Kota tidak berkembang sesuai dengan harapan," ujar Anies.

Anies menjelaskan, saat kerja sama dimulai, cakupan layanan air bersih di DKI Jakarta sebesar 44,5 persen pada 1998. Pada 2018, cakupan layanan air bersih baru sebesar 59,4 persen. Padahal, targetnya cakupan layanan air sebesar 82 persen di tahun 2023.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Artinya, waktu 20 tahun hanya meningkat 14,9 persen," kata Anies.

Kontrak dengan Aetra dan Palyja akan berakhir kurang lebih empat tahun lagi, yaitu pada  2023. Anies menyayangkan dua perusahaan swasta itu tak mencapai target penyediaan air bersih bagi warga kendati sudah 20 tahun menguasai pengelolaan air Jakarta.

Padahal, Pemprov DKI Jakarta melalui PAM Jaya setiap tahunnya harus memberikan jaminan keuntungan 22 persen.

"Coba sederhananya begini. Targetnya tidak tercapai. Tapi keuntungannya wajib dibayarkan oleh negara. Kalau hari ini angkanya tercapai, mungkin lain cerita. Tapi hari ini angka itu tidak tercapai. Target jangkauannya. Tapi negara berkewajiban (membayar)," kata Anies.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Satu Tersangka Pengiriman Sabu Lintas Negara

Polisi Tangkap Satu Tersangka Pengiriman Sabu Lintas Negara

Megapolitan
Saat Pemprov DKI Kesulitan Mencari Tenaga Kesehatan Profesional…

Saat Pemprov DKI Kesulitan Mencari Tenaga Kesehatan Profesional…

Megapolitan
Asosiasi Pusat Belanja: Sertifikat Vaksin Belum Jadi Syarat Resmi Masuk Mal

Asosiasi Pusat Belanja: Sertifikat Vaksin Belum Jadi Syarat Resmi Masuk Mal

Megapolitan
Meski Kasus Covid-19 Menurun, Pemprov DKI Tetap Perpanjang Rekrutmen Tenaga Kesehatan

Meski Kasus Covid-19 Menurun, Pemprov DKI Tetap Perpanjang Rekrutmen Tenaga Kesehatan

Megapolitan
Pemkab Bekasi Targetkan 50 Persen Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 pada Akhir Agustus 2021

Pemkab Bekasi Targetkan 50 Persen Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 pada Akhir Agustus 2021

Megapolitan
Soal Bansos Telat Cair, Wagub DKI: Masih Pemadanan Data dengan Kemensos

Soal Bansos Telat Cair, Wagub DKI: Masih Pemadanan Data dengan Kemensos

Megapolitan
Viral Pengumuman Pengunjung Wajib Bawa Sertifikat Vaksin, Manajemen Pondok Indah Mall Merevisi

Viral Pengumuman Pengunjung Wajib Bawa Sertifikat Vaksin, Manajemen Pondok Indah Mall Merevisi

Megapolitan
Jadwal, Lokasi, dan Kuota Sentra Vaksinasi Kolaborasi di Jakarta sampai 20 Agustus 2021

Jadwal, Lokasi, dan Kuota Sentra Vaksinasi Kolaborasi di Jakarta sampai 20 Agustus 2021

Megapolitan
PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Bekasi Masih Larang Ibadah Berjemaah di Tempat Ibadah

PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Bekasi Masih Larang Ibadah Berjemaah di Tempat Ibadah

Megapolitan
Gelar Belajar Tatap Muka karena Desakan Orangtua Murid, PAUD di Cipayung Ditutup Sementara

Gelar Belajar Tatap Muka karena Desakan Orangtua Murid, PAUD di Cipayung Ditutup Sementara

Megapolitan
Pungli Bansos Tunai di Depok, Warga Cimanggis Mengaku Diancam Dipersulit oleh Ketua RT

Pungli Bansos Tunai di Depok, Warga Cimanggis Mengaku Diancam Dipersulit oleh Ketua RT

Megapolitan
BOR di RSUP Sitanala Sentuh 40 Persen, Tak Ada Lagi Antrean Pasien

BOR di RSUP Sitanala Sentuh 40 Persen, Tak Ada Lagi Antrean Pasien

Megapolitan
Polisi Buru Penyelundup 16 Kg Sabu lewat Pengiriman Patung dari Afrika

Polisi Buru Penyelundup 16 Kg Sabu lewat Pengiriman Patung dari Afrika

Megapolitan
Pasien Covid-19 yang Dirawat di Rusun Nagrak Kini Berjumlah 61 Orang

Pasien Covid-19 yang Dirawat di Rusun Nagrak Kini Berjumlah 61 Orang

Megapolitan
NIK Dipakai Orang Lain di Tangsel, Warga Jakarta Tunda Vaksinasi Covid-19

NIK Dipakai Orang Lain di Tangsel, Warga Jakarta Tunda Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X