Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Depok Harap Besaran PKH Ditambah

Kompas.com - 12/02/2019, 21:19 WIB
Cynthia Lova,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Aisyah (35), warga Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, bersyukur mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang juga berfungsi sebagai kartu ATM. 

Aisyah merupakan salah satu warga yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Graha Insan Cita (GIC), Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2/2019). 

"Bersyukur banget, program ini sangat membantu kehidupan keluarga saya," ucap Aisyah di Depok, Selasa.

Baca juga: Jokowi Ingin Anak Penerima PKH Bisa jadi Presiden

Ibu dua anak tersebut mengaku terbantu dengan PKH karena penghasilannya sebagai pengasuh anak belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ia mengaku mendapatkan penghasilan Rp 2.000.000 per bulan saat menjadi pengasuh anak. 

"Ya, dengan adanya ini (PKH) membantu saya menyekolahkan anak-anak saya yang sekolahnya di (sekolah) swasta," ujarnya. 

Baca juga: Menperin: Lewat PKH, Keluarga Miskin Bisa Punya Harapan

Aisyah berharap, program ini terus berjalan karena dapat membantu warga kurang mampu. 

"Kalau bisa ditambah lagi besarannya," kata dia. 

Sementara itu, Lina mengaku sudah empat tahun menerima bantuan bantuan sosial nontunai PKH. 

Warga Kelapa Dua itu mengaku terbantu dengan PKH. 

"Saya punya anak balita mendapat uang (bantuan) Rp 2,4 juta, dalam setahun bisa diambil tiga kali. Saya pakai buat beli susu, bubur anak, lumayan banget buat saya yang susah ini, " ucap Lina.

Baca juga: Maluku Dapat Jatah Rp 207,8 Miliar untuk Alokasi Dana PKH dan BPNT

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial RI Harry Hikmat mengatakan, jumlah bantuan PKH dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) untuk Kota Depok dialokasikan Rp 70,55 miliar.

Anggaran tersebut terdiri Rp 26,46 miliar untuk 21.374 penerima PKH dan Rp 44,09 miliar untuk 33.408 penerima BPNT.

Pada 2019, alokasi anggaran PKH secara nasional ditingkatkan menjadi Rp 34,4 triliun dari angka sebelumnya Rp 19,2 trilliun pada tahun 2018.

Skema pemberian PKH pun berubah, yang sebelumnya flat menjadi non-flat atau bervariasi disesuaikan dengan kondisi penerima bantuan PKH.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Megapolitan
Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap di Tol

Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap di Tol

Megapolitan
Dua Kecamatan di Jaksel Nol Kasus DBD, Dinkes: Berkat PSN dan Pengasapan

Dua Kecamatan di Jaksel Nol Kasus DBD, Dinkes: Berkat PSN dan Pengasapan

Megapolitan
Gerindra Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Tanpa Syarat Khusus

Gerindra Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Tanpa Syarat Khusus

Megapolitan
Kronologi Remaja Dianiaya Mantan Sang Pacar hingga Luka-luka di Koja

Kronologi Remaja Dianiaya Mantan Sang Pacar hingga Luka-luka di Koja

Megapolitan
Jadi Tukang Ojek Sampan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Bakar Bisa Bikin Rumah dan Biayai Sekolah Anak hingga Sarjana

Jadi Tukang Ojek Sampan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Bakar Bisa Bikin Rumah dan Biayai Sekolah Anak hingga Sarjana

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Naik, Pedagang: Mungkin Belum Masa Panen

Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Naik, Pedagang: Mungkin Belum Masa Panen

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Megapolitan
Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Megapolitan
Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Megapolitan
Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com