Kebijakan Swastanisasi Air Dikritik, Anies Pastikan Sudah Dikaji

Kompas.com - 12/02/2019, 21:31 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (4/2/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (4/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kebijakan yang dipilih terkait penghentian swastanisasi air sudah berdasarkan kajian.

Ia menjawab kritik Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) yang mendesak agar kontrak swastanisasi diputus.

"Kami mengikuti rekomendasi yang disusun oleh Tim Tata Kelola Air. Jadi, Tim Tata Kelola Air menyusun studi, mengkaji banyak aspek," kata Anies di Balai Kota, Selasa (12/2/2019).

Baca juga: Alasan DKI Tak Pilih Putus Kontrak Swastanisasi Air

DKI direkomendasikan menghentikan swastanisasi lewat cara yang melibatkan kedua belah pihak atau langkah perdata. PAM Jaya akan bernegosiasi dengan Palyja dan Aetra.

Negosiasi bisa menghasilkan pembelian dua perusahaan swasta itu oleh DKI, perjanjian kerja sama untuk mengakhiri kontrak, atau pengambilalihan sebagian sebelum kontrak habis di 2023.

Anies memastikan langkah perdata itu akan dia tempuh.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kemudian mereka merekomendasikan untuk mengambil opsi untuk penghentian melalui mekanisme perdata dan itu yang kami ikuti," ujar Anies.

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMSSAJ) menolak keputusan Anies mengambil alih pengelolaan air Jakarta lewat langkah perdata atau renegosiasi.

Koalisi yang melakukan gugatan terhadap swastanisasi air itu meminta agar DKI memutus kontrak dengan dua perusahaan swasta pengelola air Jakarta, yaitu Palyja dan Aetra.

"Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMSSAJ) menolak keras pengembalian pengelolaan air dari Palyja dan Aetra ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan cara-cara yang bertentangan dengan putusan pengadilan (putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi) dan akal sehat," kata Suhendi dan kawan-kawan KMMSAJ lewat siaran persnya, Selasa (12/2/2019).

Baca juga: Koalisi Tolak Swastanisasi Air Minta DKI Putus Kontrak dengan Swasta

Menurut KMMSAJ, pemutusan kontrak merupakan langkah paling bijak. Sebab, sudah terlalu lama warga DKI dirugikan lewat kontrak itu.

Adapun opsi yang dipilih Gubernur DKI, yakni renegosiasi, menurut KMMSAJ tak masuk akal.

Ini disebabkan Palyja dan Aetra selama ini telah memperoleh keuntungan (laba) atas pengelolaan air Jakarta, sudah memanfaatkan infrastruktur milik PAM Jaya sejak awal, dan keduanya kini memiliki utang yang besar.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berikut Jadwal Vaksinasi Covid-19 Keliling di Jakarta Hari ini, Senin 26 Juli

Berikut Jadwal Vaksinasi Covid-19 Keliling di Jakarta Hari ini, Senin 26 Juli

Megapolitan
Tanda Tanya Bendera Putih di Pasar Tanah Abang Bentuk Protes PPKM, Siapa Pelakunya?

Tanda Tanya Bendera Putih di Pasar Tanah Abang Bentuk Protes PPKM, Siapa Pelakunya?

Megapolitan
PPKM Level 4 Diperpanjang, Ganjil Genap 24 Jam di Kota Bogor Berlanjut di Hari Kerja

PPKM Level 4 Diperpanjang, Ganjil Genap 24 Jam di Kota Bogor Berlanjut di Hari Kerja

Megapolitan
Pepanjangan PPKM Level 4, Penyekatan di Jakarta Masih Diberlakukan hingga 2 Agustus

Pepanjangan PPKM Level 4, Penyekatan di Jakarta Masih Diberlakukan hingga 2 Agustus

Megapolitan
Depok Buka Rekrutmen Tenaga Administrasi dan Nakes untuk Optimalkan 3T, Ini Syaratnya

Depok Buka Rekrutmen Tenaga Administrasi dan Nakes untuk Optimalkan 3T, Ini Syaratnya

Megapolitan
PPKM Level 4 di Jabodetabek Diperpanjang, Ini Aturan-aturan yang Berubah

PPKM Level 4 di Jabodetabek Diperpanjang, Ini Aturan-aturan yang Berubah

Megapolitan
Pos Penyekatan Kalimalang Jaktim, Petugas Bagi 3 Lajur Pemeriksaan

Pos Penyekatan Kalimalang Jaktim, Petugas Bagi 3 Lajur Pemeriksaan

Megapolitan
Anies: Tujuh Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 di Jakarta

Anies: Tujuh Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Kasus Penimbunan Obat Covid-19 PT ASA: 13 Orang Diperiksa, Belum Ada Tersangka

Kasus Penimbunan Obat Covid-19 PT ASA: 13 Orang Diperiksa, Belum Ada Tersangka

Megapolitan
Progres Vaksinasi Covid-19 di Depok: Pelayan Publik Sudah 175 Persen, Lansia Baru 25 Persen

Progres Vaksinasi Covid-19 di Depok: Pelayan Publik Sudah 175 Persen, Lansia Baru 25 Persen

Megapolitan
Catat, Berikut Lokasi Sentra Vaksinasi Covid-19 di Kecamatah Kebon Jeruk 26-27 Juli

Catat, Berikut Lokasi Sentra Vaksinasi Covid-19 di Kecamatah Kebon Jeruk 26-27 Juli

Megapolitan
Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Depok Periode Juli

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Depok Periode Juli

Megapolitan
UPDATE 25 Juli 2021: Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Mulai Menurun

UPDATE 25 Juli 2021: Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Mulai Menurun

Megapolitan
Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Gudang SMPN 97 Jakarta Terbakar

Megapolitan
Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Petugas Gabungan Bubarkan Resepsi Pernikahan di Pulogadung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X