Kompas.com - 13/02/2019, 20:05 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menindak pelaku pungutan liar (pungli) dalam pengurusan sertifikat tanah.

Ia juga meminta masyarakat yang dipungut biaya untuk melapor.

"Ketika ada pungutan, laporkan, dan saya harap ditindak tegas," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Baca juga: Ada Pungli Sertifikasi Tanah, Jokowi Instruksikan Satgas Bergerak

Anies yakin BPN akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang dimintai biaya dalam mengurus sertifikat tanah.

Sebab, pengurusan sertifikat seharusnya gratis.

"Saya percaya Kanwil BPN pasti akan merespons cepat karena memang seharusnya tidak ada pungutan," kata dia.

Baca juga: Terkait Pungli Sertifikat Tanah, Ini Jawaban Sofyan Djalil

Anies menyampaikan, pengurusan hingga penerbitan sertifikat tanah merupakan wewenang BPN.

Namun, jika ada perangkat pemerintah daerah yang turut melakukan pungli dalam membantu mengurus sertifikat, Anies akan memberikan sanksi.

Oleh karena itu, dia meminta warga melapor.

Baca juga: Anaknya Kena Pungli Rp 200.000 Saat Urus KTP, Ini Kata Gubernur Edy Rahmayadi

"Kami akan tindak tegas. Kalau itu bagian dari kami, kami akan beri sanksi," ucap Anies.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemohon SIKM Butuh Surat Rekomendasinya, Perangkat RT/RW di Kota Tangerang Diminta Jujur

Pemohon SIKM Butuh Surat Rekomendasinya, Perangkat RT/RW di Kota Tangerang Diminta Jujur

Megapolitan
Kronologi Kelompok Debt Collector Adang Babinsa, Pemimpinnya Ajak 8 Teman untuk Cari Mobil Incaran

Kronologi Kelompok Debt Collector Adang Babinsa, Pemimpinnya Ajak 8 Teman untuk Cari Mobil Incaran

Megapolitan
Update 9 Mei: Bertambah 809, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Mencapai 415.647

Update 9 Mei: Bertambah 809, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Mencapai 415.647

Megapolitan
Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa, 9 di Antaranya Ada di Video Viral

Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa, 9 di Antaranya Ada di Video Viral

Megapolitan
SPSI Sebut Masih Ada Perusahaan di Kota Tangerang yang Belum Lunasi THR Tahun Lalu

SPSI Sebut Masih Ada Perusahaan di Kota Tangerang yang Belum Lunasi THR Tahun Lalu

Megapolitan
Pemprov DKI Terima 2.189 Permohonan SIKM, Lebih dari Setengahnya Ditolak

Pemprov DKI Terima 2.189 Permohonan SIKM, Lebih dari Setengahnya Ditolak

Megapolitan
Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa TNI di Jakarta Utara

Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa TNI di Jakarta Utara

Megapolitan
Kadisdik: PPDB DKI 2021 Jalur Prestasi Tidak Menggunakan Batas Usia

Kadisdik: PPDB DKI 2021 Jalur Prestasi Tidak Menggunakan Batas Usia

Megapolitan
Lebih dari Seribu Permohonan SIKM di Jakarta Ditolak Karena Alasan Ini

Lebih dari Seribu Permohonan SIKM di Jakarta Ditolak Karena Alasan Ini

Megapolitan
Hari Keempat Larangan Mudik, 100 Kendaraan Diputar Balik di Posko Penyekatan Kota Tangerang

Hari Keempat Larangan Mudik, 100 Kendaraan Diputar Balik di Posko Penyekatan Kota Tangerang

Megapolitan
Polisi Bubarkan Antrean Pengunjung Mal BTM Bogor yang Mengular hingga Jalan

Polisi Bubarkan Antrean Pengunjung Mal BTM Bogor yang Mengular hingga Jalan

Megapolitan
Cara Baru Penentuan Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasannya

Cara Baru Penentuan Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasannya

Megapolitan
Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Megapolitan
Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X