Dana APBD DKI Akan Dikelola Ormas untuk Bangun Kampung

Kompas.com - 14/02/2019, 08:36 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyerahkan berkas APBD DKI Jakarta sebesar Rp 89 triliun yang telah disetujui DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (30/11/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyerahkan berkas APBD DKI Jakarta sebesar Rp 89 triliun yang telah disetujui DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (30/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan pembangunan di kampung mereka. Dia juga ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta banyak dikelola warga.

"Target kami malah ingin lebih banyak dana itu bisa dikelola oleh masyarakat supaya APBD kita bisa ikut menggerakkan perekonomian masyarakat," kata Anies, Rabu (13/2/2019).

Anies menyampaikan, masyarakat bisa mengelola APBD melalui program dana swakelola tipe IV yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Baca juga: Anies Ingin Dana APBD Lebih Banyak Dikelola Masyarakat

Semua kegiatan dan program pembangunan di kampung-kampung yang telah direncanakan dalam APBD DKI, kata Anies, bisa dieksekusi oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) di kampung itu, seperti karang taruna, PKK, pengurus RT/RW, dan lainnya.

Pemprov DKI akan mengucurkan dana kepada ormas yang ditunjuk untuk mengeksekusi kegiatan atau program tersebut sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

"Anggarannya tetap sama. Kalau dulu hanya bisa dikerjakan oleh pihak swasta lewat proses tender, saat ini dikerjakan oleh organisasi kemasyarakatan," kata Anies.

Dia menyebutkan, program dana swakelola tipe IV akan mulai direalisasikan tahun ini. Dalam melaksanakan pembangunan, warga tetap harus mengikuti standar yang ditetapkan Pemprov DKI.

"Ini dikerjakan oleh organisasi kemasyarakatan yang harganya, kemudian SPM (standar pelayanan minimum)-nya, semua sudah ditetapkan oleh pemerintah," katnya.

Potensi penyelewengan 

Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Santoso mengemukakan, Pemprov DKI Jakarta belum membicarakan rencana program itu kepada DPRD DKI.

Namun, dia mengingatkan bahwa rencana pemberian dana ke warga untuk pembangunan berpotensi menimbulkan penyelewengan anggaran.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X