Menyoal Potensi Penyelewengan dan Kompetensi Ormas Kelola Dana APBD

Kompas.com - 15/02/2019, 09:22 WIB
Rapat pembahasan rancangan APBD DKI Jakarta 2019 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat pembahasan rancangan APBD DKI Jakarta 2019 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI kepada organisasi kemasyarakatan ( ormas) untuk melakukan pembangunan di kampung-kampung di Jakarta menuai kritik.

DPRD DKI Jakarta menyoroti potensi penyelewengan anggaran dan kompetensi warga melaksanakan program dana swakelola itu.

Rawan penyelewengan

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, melibatkan masyarakat dalam melakukan pembangunan bukan berarti memberikan dana kepada masyarakat untuk mengerjakan program pembangunan itu. Gembong khawatir terjadi penyelewengan anggaran jika pelaksanaan pembangunan diserahkan kepada masyarakat.

"Kalau nanti kami serahkan kepada masyarakat, ini kan rawan penyelewengan di tengah-tengah masyarakat akibat ketidaktahuannya. Kami khawatir itu," kata Gembong, Kamis (14/2/2019).

Baca juga: Dana APBD DKI Akan Dikelola Ormas untuk Bangun Kampung

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Bestari Barus mengemukakan, program yang direncanakan Anies itu prematur. Dia meragukan kompetensi masyarakat untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan APBD.

"Prematurlah saya kira. Masyarakat kan bukan pengguna anggaran. Kalau uang diserahkan kepada masyarakat, dia punya enggak keahlian untuk melaporkan?" kata Bestari.

Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Santoso juga menyoroti adanya potensi penyelewengan anggaran dalam program dana swakelola itu.

Santoso menyampaikan, meskipun program itu memiliki landasan hukum, Pemprov DKI Jakarta harus memastikan bahwa dana yang diberikan kepada masyarakat dipertanggungjawabkan dengan benar dan ada pengawasan yang jelas.

"Ini kan uang rakyat. Meskipun dikembalikan ke rakyat, harus ada pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel," ucap Santoso, Rabu lalu.

Soal kompetensi

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X