Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Jokowi Nasihati CEO Bukalapak agar Lebih Hati-hati

Kompas.com - 16/02/2019, 12:34 WIB
Ihsanuddin,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menasehati CEO Bukalapak Achmad Zaky agar lebih hati-hati dalam menggunakan data di ruang publik. Nasehat ini disampaikan Jokowi saat bertemu Zaky di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

"Jadi Beliau (Presiden) menasehati Zaky supaya lebih hati-hati," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki usai mendampingi Jokowi bertemu Zaky.

Nasehat tersebut berkaitan dengan kicauan Zaky di Twitter. Dalam twitnya, Zaky menulis, "Omong kosong industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini (2016, in USD) 1. US 511B 2. China 451 B 3. Jepang 165B 4. Jerman 118B 5. Korea 91B 11. Taiwan 33B 14. Australia 23B 24 Malaysia 10B 25. Spore 10B 43. Indonesia 2B. Mudah2an presiden baru bisa naikin".

Baca juga: Bertemu Jokowi, CEO Bukalapak Ahmad Zaky Minta Maaf

Teten mengatakan, Presiden menasihati Zaky karena menggunakan data lama. Padahal, anggaran untuk riset dan pengembangan (research and development/R&D) di Indonesia saat ini sudah jauh lebih meningkat.

"Walaupun beliau (Presiden) sepakat dengan substansi yang diangkat Zaky soal R&D (research and development), tapi juga memang Zaky keliru dari data yang dipakai," kata Teten.

Teten menegaskan, walau menasehati Zaky, Presiden Jokowi tidak marah. Presiden justru akan menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak uninstall aplikasi Bukalapak.

Hal itu untuk menanggapi reaksi para pendukung Jokowi yang marah dengan kicauan Zaky.

"Beliau (Presiden) pahamlah. Ini kan Zaky masih anak muda, mungkin ada khilaf, kesalahan. Tapi kan ini Presiden melihat Zaky orang baik," kata Teten.

Dalam pertemuan tersebut, Zaky menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi atas kicauannya. Zaky mengakui bahwa data yang ia gunakan terkait anggaran pengembangan dan riset di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain, merupakan data lama. Data itu dia dapat dari Wikipedia.

"Saya belum dapat data update terbaru. Tapi saya pikir semangatnya. Tolong teman wartawan diambil semangatnya," kata dia.

Baca juga: Menilik Twit CEO Bukalapak, Begini Wajah Dunia Penelitian Indonesia

Sementara soal kata "presiden baru" dalam kicauannya, ia menegaskan bahwa hal itu bisa merujuk kepada siapapun pemenang pilpres 2019, baik Jokowi sebagai petahana maupun Prabowo Subianto sebagai penantang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com