Diduga Pungli Akta Jual Beli, Oknum Lurah Kalibaru Depok Terjaring OTT

Kompas.com - 16/02/2019, 19:49 WIB
Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto, di Kapolresta Depok, Selasa (25/9/2018). Kompas.com/Cynthia LovaKapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto, di Kapolresta Depok, Selasa (25/9/2018).
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com- Tim saber pungli Polresta Depok melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Lurah Kalibaru berinisial AH di kantor kelurahan tersebut, Kamis (14/2/2019).

Lurah tersebut diduga melakukan pungutan liar untuk pengurusan Akta Jual Beli (AJB) tanah.

“Jadi yang dilakukan oknum lurah yaitu meminta biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan ketika masyarakat mengurus atau meminta tanda tangan lurah sebagai saksi pada AJB,” ucap Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto, di Polresta Depok, Jalan Margonda, Sabtu (16/2/2019).

Didik mengatakan, peristiwa tersebut berawal dari laporan masyarakat yang kemudian diselediki pihak kepolisian.

Baca juga: Ada Dugaan Pungli Sertifikat Tanah, DPRD DKI Akan Lakukan OTT

Dia mengatakan, pada saat dilakukan OTT, Kamis (14/2/2019) lalu, polisi menyita barang bukti uang Rp 5 juta, AJB tanah, dan dokumen-dokumen lain yang bersangkutan dengan pungli tersebut.

“Pada saat OTT, oknum ini tengah memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu untuk kepentingan yang bersangkutan (pelaku) menandatangani saksi di dalam AJB,” ujar Didik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Didik menjelaskan, pelaku melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 bahwa PPAT (Pejabat Pembuat Akta) dan PPATS (Pejabat Pembuat Akta Sementara) dan saksi biayanya tidak boleh melebihi 1 persen.

“Nah dalam peristiwa ini pelaku AH menarget biaya 3 persen untuk dirinya sendiri. Jadi pelaku ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Akte Tanah,” ucap Didik.

Baca juga: KPK Peringatkan Kepala Daerah: Jangan Lagi Main-Main, Kalau Tidak OTT

Saat ini pelaku tengah dalam pemeriksaan penyidik dan naik statusnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

“Kami juga telah memeriksa empat saksi untuk memperkuat pembuktian,” ucap Didik.

AH saat ini terkena pasal 12 e, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, sebagaimana perubahan dari UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

“Di mana tersangka menyalahgunakan wewenang memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu untuk kepentingan dia menandatangani AJB dan menandatanganin saksi di dalam AJB,” tutur Didik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RS Harapan Kita: Lulung Masuk Keadaan Sadar, lalu Alami Pemburukan

RS Harapan Kita: Lulung Masuk Keadaan Sadar, lalu Alami Pemburukan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Disertai Angin Kencang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Disertai Angin Kencang

Megapolitan
RS Harapan Kita Klarifikasi Kabar di Medsos 'Lulung Dibuat Koma' Setelah Serangan Jantung

RS Harapan Kita Klarifikasi Kabar di Medsos "Lulung Dibuat Koma" Setelah Serangan Jantung

Megapolitan
Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Megapolitan
Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Megapolitan
Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Megapolitan
Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Megapolitan
Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Megapolitan
Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Megapolitan
Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Megapolitan
Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Megapolitan
Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Megapolitan
Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Megapolitan
19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.