Diduga Pungli Akta Jual Beli, Oknum Lurah Kalibaru Depok Terjaring OTT

Kompas.com - 16/02/2019, 19:49 WIB
Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto, di Kapolresta Depok, Selasa (25/9/2018). Kompas.com/Cynthia LovaKapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto, di Kapolresta Depok, Selasa (25/9/2018).
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com- Tim saber pungli Polresta Depok melakukan operasi tangkap tangan ( OTT) terhadap Lurah Kalibaru berinisial AH di kantor kelurahan tersebut, Kamis (14/2/2019).

Lurah tersebut diduga melakukan pungutan liar untuk pengurusan Akta Jual Beli (AJB) tanah.

“Jadi yang dilakukan oknum lurah yaitu meminta biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan ketika masyarakat mengurus atau meminta tanda tangan lurah sebagai saksi pada AJB,” ucap Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto, di Polresta Depok, Jalan Margonda, Sabtu (16/2/2019).

Didik mengatakan, peristiwa tersebut berawal dari laporan masyarakat yang kemudian diselediki pihak kepolisian.


Baca juga: Ada Dugaan Pungli Sertifikat Tanah, DPRD DKI Akan Lakukan OTT

Dia mengatakan, pada saat dilakukan OTT, Kamis (14/2/2019) lalu, polisi menyita barang bukti uang Rp 5 juta, AJB tanah, dan dokumen-dokumen lain yang bersangkutan dengan pungli tersebut.

“Pada saat OTT, oknum ini tengah memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu untuk kepentingan yang bersangkutan (pelaku) menandatangani saksi di dalam AJB,” ujar Didik.

Didik menjelaskan, pelaku melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 bahwa PPAT (Pejabat Pembuat Akta) dan PPATS (Pejabat Pembuat Akta Sementara) dan saksi biayanya tidak boleh melebihi 1 persen.

“Nah dalam peristiwa ini pelaku AH menarget biaya 3 persen untuk dirinya sendiri. Jadi pelaku ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Akte Tanah,” ucap Didik.

Baca juga: KPK Peringatkan Kepala Daerah: Jangan Lagi Main-Main, Kalau Tidak OTT

Saat ini pelaku tengah dalam pemeriksaan penyidik dan naik statusnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

“Kami juga telah memeriksa empat saksi untuk memperkuat pembuktian,” ucap Didik.

AH saat ini terkena pasal 12 e, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, sebagaimana perubahan dari UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

“Di mana tersangka menyalahgunakan wewenang memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu untuk kepentingan dia menandatangani AJB dan menandatanganin saksi di dalam AJB,” tutur Didik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Megapolitan
Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Megapolitan
50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

Megapolitan
Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Megapolitan
Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Megapolitan
Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Megapolitan
PT INKA Siapkan Tenaga Ahli untuk Kaji Pembangunan Jalur Trem di Bogor

PT INKA Siapkan Tenaga Ahli untuk Kaji Pembangunan Jalur Trem di Bogor

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Ciptakan 111.000 Wirausaha, Baru 13.000 yang Punya Izin

Pemprov DKI Klaim Ciptakan 111.000 Wirausaha, Baru 13.000 yang Punya Izin

Megapolitan
Pemprov DKI Optimistis Akan Lampaui Target Terciptanya 200.000 Wirausaha Baru

Pemprov DKI Optimistis Akan Lampaui Target Terciptanya 200.000 Wirausaha Baru

Megapolitan
Kerap Masuk ke Permukiman, Kawanan Monyet Liar Resahkan Warga Bogor

Kerap Masuk ke Permukiman, Kawanan Monyet Liar Resahkan Warga Bogor

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemalsu KTP PSK di Bawah Umur

Polisi Tangkap Pemalsu KTP PSK di Bawah Umur

Megapolitan
4 Pelajar Ditangkap, Diduga Keroyok Korban hingga Tewas Saat Tawuran

4 Pelajar Ditangkap, Diduga Keroyok Korban hingga Tewas Saat Tawuran

Megapolitan
BK DPRD Depok Akan Beri Seragam agar Anggota Dewan Disiplin

BK DPRD Depok Akan Beri Seragam agar Anggota Dewan Disiplin

Megapolitan
Tanpa Pelampung dan Tak Pandai Berenang, Fitra Tenggelam Usai Tolong Teman

Tanpa Pelampung dan Tak Pandai Berenang, Fitra Tenggelam Usai Tolong Teman

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X