Diduga Pungli Akta Jual Beli, Oknum Lurah Kalibaru Depok Terjaring OTT

Kompas.com - 16/02/2019, 19:49 WIB
Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto, di Kapolresta Depok, Selasa (25/9/2018). Kompas.com/Cynthia LovaKapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto, di Kapolresta Depok, Selasa (25/9/2018).
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com- Tim saber pungli Polresta Depok melakukan operasi tangkap tangan ( OTT) terhadap Lurah Kalibaru berinisial AH di kantor kelurahan tersebut, Kamis (14/2/2019).

Lurah tersebut diduga melakukan pungutan liar untuk pengurusan Akta Jual Beli (AJB) tanah.

“Jadi yang dilakukan oknum lurah yaitu meminta biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan ketika masyarakat mengurus atau meminta tanda tangan lurah sebagai saksi pada AJB,” ucap Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto, di Polresta Depok, Jalan Margonda, Sabtu (16/2/2019).

Didik mengatakan, peristiwa tersebut berawal dari laporan masyarakat yang kemudian diselediki pihak kepolisian.

Baca juga: Ada Dugaan Pungli Sertifikat Tanah, DPRD DKI Akan Lakukan OTT

Dia mengatakan, pada saat dilakukan OTT, Kamis (14/2/2019) lalu, polisi menyita barang bukti uang Rp 5 juta, AJB tanah, dan dokumen-dokumen lain yang bersangkutan dengan pungli tersebut.

“Pada saat OTT, oknum ini tengah memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu untuk kepentingan yang bersangkutan (pelaku) menandatangani saksi di dalam AJB,” ujar Didik.

Didik menjelaskan, pelaku melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 bahwa PPAT (Pejabat Pembuat Akta) dan PPATS (Pejabat Pembuat Akta Sementara) dan saksi biayanya tidak boleh melebihi 1 persen.

“Nah dalam peristiwa ini pelaku AH menarget biaya 3 persen untuk dirinya sendiri. Jadi pelaku ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Akte Tanah,” ucap Didik.

Baca juga: KPK Peringatkan Kepala Daerah: Jangan Lagi Main-Main, Kalau Tidak OTT

Saat ini pelaku tengah dalam pemeriksaan penyidik dan naik statusnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

“Kami juga telah memeriksa empat saksi untuk memperkuat pembuktian,” ucap Didik.

AH saat ini terkena pasal 12 e, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, sebagaimana perubahan dari UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

“Di mana tersangka menyalahgunakan wewenang memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu untuk kepentingan dia menandatangani AJB dan menandatanganin saksi di dalam AJB,” tutur Didik.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Food Station Distribusikan 500 Ton Gula Pasir di Jakarta

Food Station Distribusikan 500 Ton Gula Pasir di Jakarta

Megapolitan
Angkasa Pura II Wajibkan Seluruh Petugas Bandara Kenakan Masker Kain

Angkasa Pura II Wajibkan Seluruh Petugas Bandara Kenakan Masker Kain

Megapolitan
PSBB Disetujui, Pemprov DKI Juga Bakal Batasi Akivitas Kendaraan Pribadi

PSBB Disetujui, Pemprov DKI Juga Bakal Batasi Akivitas Kendaraan Pribadi

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Remaja Condet, 4 Orang Masih Anak

Polisi Tangkap 5 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Remaja Condet, 4 Orang Masih Anak

Megapolitan
Kendaraan yang Melintas di Jakarta Naik 10 Persen pada Senin Kemarin

Kendaraan yang Melintas di Jakarta Naik 10 Persen pada Senin Kemarin

Megapolitan
Pemkot Bekasi Ajukan Tiga Skenario Proses Belajar Mengajar ke Kemendikbud

Pemkot Bekasi Ajukan Tiga Skenario Proses Belajar Mengajar ke Kemendikbud

Megapolitan
Terkait PSBB Jakarta, Polisi: Tidak Ada Pembatasan Akses Masuk dan Keluar Jakarta

Terkait PSBB Jakarta, Polisi: Tidak Ada Pembatasan Akses Masuk dan Keluar Jakarta

Megapolitan
Menkes Setujui PSBB, Pemprov DKI Bisa Batasi Kegiatan di Tempat Kerja hingga Transportasi

Menkes Setujui PSBB, Pemprov DKI Bisa Batasi Kegiatan di Tempat Kerja hingga Transportasi

Megapolitan
Marak Kasus Pelecehan Seksual di Tangsel, IPW Soroti Kinerja Polisi

Marak Kasus Pelecehan Seksual di Tangsel, IPW Soroti Kinerja Polisi

Megapolitan
Pesan Kak Seto untuk Orangtua Saat Hadapi Pandemi Covid-19

Pesan Kak Seto untuk Orangtua Saat Hadapi Pandemi Covid-19

Megapolitan
[UPDATE] 72 Pasien Positif Covid-19 Di Jakarta Pusat, Enam Kelurahan Masih Nol Kasus Positif

[UPDATE] 72 Pasien Positif Covid-19 Di Jakarta Pusat, Enam Kelurahan Masih Nol Kasus Positif

Megapolitan
Rekam Jejak Wagub DKI Riza Patria: Kontroversi Kasus Korupsi hingga Segudang Pengalaman Politik

Rekam Jejak Wagub DKI Riza Patria: Kontroversi Kasus Korupsi hingga Segudang Pengalaman Politik

Megapolitan
Duduk Perkara Polemik Apartemen The Nine Residence Terkait Pembangunan RS Covid-19

Duduk Perkara Polemik Apartemen The Nine Residence Terkait Pembangunan RS Covid-19

Megapolitan
Kala Rasa Kecewa Pedagang Tumpah lantaran Pasar Tanah Abang Batal Buka

Kala Rasa Kecewa Pedagang Tumpah lantaran Pasar Tanah Abang Batal Buka

Megapolitan
[HOAKS] Wanita Korban Pembunuhan dan Perampokan di Muara Karang

[HOAKS] Wanita Korban Pembunuhan dan Perampokan di Muara Karang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X