Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Dalam 2 Tahun Kita Bagikan Konsesi Lahan 2,6 Juta Hektar

Kompas.com - 17/02/2019, 21:30 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan, dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah membagikan lahan perhutanan sosial seluas 2,6 juta hektar.

Hal itu ia sampaikan dalam menjawab pertanyaan soal strategi reforma agraria pada debat kedua Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

"Dalam dua tahun kita sudah membagikan konsesi, baik bagi masyarakat adat, ulayat, dan lain-lain sebanyak 2,6 juta hektar dari 12,7 yang kita siapkan," kata dia.

Menurut Jokowi, pembagian konsesi tersebut juga diiringi dengan pendampingan guna memastikan lahan perhutanan dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat.

Baca juga: Prabowo: Industri 4.0 Bagus, tapi Saya Ingin Indonesia Tanpa Impor Pangan

"Kita juga mendampingi mereka agar tanah yang sudah kita berikan ini menjadi produktif. Ada yang mereka tanami kopi, buah-buahan, jagung banyak. Artinya tidak hanya memberikan konsesi lahan, tapi mendampingi agar tanah itu produktif," kata dia.

Di satu sisi Jokowi juga melakukan redistribusi aset tanah dengan pembagian sertifikat tanah.

Ia mencontohkan, pada tahun 2017, sebanyak 5 juta sertifikat telah dibagikan. Di tahun 2018 sebanyak 7 juta sertifikat tanah telah dibagikan.

Kompas TV Debat Pilpres kedua tahun 2019 yang kali ini hanya diikuti dua Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto mengangkat tema energy, pangan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Namun diprediksi kuat permasalahan pangan dan infrastruktur akan menjadi isu yang paling sengit untuk diperdebatkan pada debat Capres kedua ini. Lalu bagaimana para Capres dan tim sukses masing-masing Capres menelaah dan merinci visi misi masing-masing kandidat dalam menyesaikan dua isu ini dalam debat agar dapat dipahami publik? KompasTV akan membahasnya bersama tim penugasan khusus, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Nusyirwan Soejono dan juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Suhendra Ratu Prawiranegara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com