Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Kuasai Lahan Ratusan Ribu Hektar, Fadli Zon Sebut Harusnya Jadi Kebanggaan Nasional

Kompas.com - 17/02/2019, 23:40 WIB
Abba Gabrillin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut aset milik calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berupa lahan perkebunan di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah seharusnya menjadi kebanggaan nasional.

Hal itu dikatakan Fadli menanggapi pernyataan capres nomor urut 01 Joko Widodo yang menyinggung aset perkebunan seluas ratusan ribu hektar milik Prabowo dalam debat kedua capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

"Tadi Pak Prabowo menjawab dengan elegan bahwa apa yang dimiliki Pak Prabowo seharusnya jadi kebanggaan nasional," ujar Fadli saat ditemui seusai menghadiri debat capres.

Baca juga: Jokowi Singgung Lahan Prabowo di Kaltim Seluas 220.000 Hektar

Menurut Fadli, kepemilikan aset itu membuktikan bahwa masih ada orang Indonesia yang memiliki lahan yang cukup luas.

Menurut Fadli, lahan tersebut sebelumnya milik PT Perkebunan Nusantara.

"Kalau tidak diambil oleh orang Indonesia, akan diambil oleh orang asing. Dan sudah banyak aset yang seharusnya dimiliki kita, negara, tapi diambil alih oleh asing," kata Fadli.

Fadli mengatakan, sejak dulu Prabowo tidak pernah menutupi identitas sebagai seorang pengusaha.

Menurut Fadli, pernyataan Jokowi soal aset milik Prabowo bisa jadi hanya teknik untuk mendulang elektabilitas.

Baca juga: Prabowo Akui Kuasai 220.000 Hektar Lahan di Kalimantan Timur

Dalam debat capres, Jokowi menyinggung kepemilikan lahan milik Prabowo di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Aceh Tengah.

"Pak Prabowo memiliki lahan sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar juga di Aceh Tengah 120.000 hektar," ujar Jokowi.

"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan pas pemerintahan saya," kata Jokowi.

Menjawab pernyataan Jokowi, Prabowo mengakui menguasai lahan tersebut. Namun, Prabowo mengaku hanya memiliki hak guna usaha (HGU). Sementara tanah tersebut milik negara.

"Itu benar, tapi itu HGU (hak guna usaha), itu milik negara," ujar Prabowo.

"Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua," kata Prabowo.

"Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," kata Prabowo.

Kompas TV Calon Presiden No Urut 01, Joko Widodo:Sepertinya Pak Prabowo kelihatannya ke depan kurang optimis. Jokowi menyatakan dengan melihat pembangunan sumber daya manusia yang sudah disampaikan, ia meyakini untuk menyongsong industri4.0 dengan optimis.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com