Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Strategi Pilpres di Balik Deklarasi Alumni SMA dan Universitas

Kompas.com - 18/02/2019, 07:36 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini


DALAM dua pekan terakhir ada lusinan yang seluruhnya berasal dari lingkup pendidikan Alumni SMA dan Universitas mendeklarasikan dukungan kepada Capres Nomor 01 Joko Widodo.

Di antaranya ada SMA Pangudi Luhur dan sejumlah kampus di Jakarta, Universitas Indonesia (UI) dan Trisakti di antaranya.

Beberapa hari setelahnya, deklarasi dukungan terhadap Cawapres 02 Sandiaga Uno juga muncul dari alumni SMA se-Bulungan, Jakarta Selatan. Ada juga pertemuan Sandi dengan alumni SMA Pangudi Luhur yang merupakan almamater Sandi.

Perang pernyataan di deklarasi

Yang menarik adalah pernyataan yang disampaikan oleh Capres 01 Joko Widodo. Pada acara deklarasi Alumni Universitas Trisakti, menggunakan pengeras suara yang biasa digunakan saat berunjuk rasa, Jokowi berseru, "Saya bukan diktator. Saya bukan pelanggar HAM. Saya tidak memiliki beban luka masa lalu."

Ucapan Jokowi disambut gemuruh sorak-sorai ribuan alumni Universitas Trisakti yang digelar di Hall Basket, Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, pada acara deklarasi alumni SMA Pangudi Luhur, Jokowi berseloroh, "Kagetnya bukan apa-apa. Sebetulnya tadi mau saya tanyakan, kok yang didukung saya?"

Kita tahu, Sandiaga Uno adalah alumni SMA Pangudi Luhur tahun 1987.

Sandiaga Uno pun langsung bereaksi.

"Ya kita apresiasi teman-teman yang mendukung presiden, teman-teman yang mendukung kami. Tapi saya sampaikan jangan sampai ini jadi ajang gagah-gagahan, besar-besaran, heboh-hebohan. Tapi bagaimana yang bisa dirasakan masyarakat," kata Sandiaga di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, dua hari setelah deklarasi alumni PL terhadap Jokowi.

Tragedi Trisakti dan pidato Jokowi

Mendengar pernyataan Jokowi, kita bisa menerka itu ditujukan kepada siapa.

Peryataan pertama, Jokowi bicara soal pelanggaran HAM dan beban masa lalu di hadapan alumni Trisakti tentu bukan tanpa makna.

Kampus Trisakti merupakan ikon reformasi. Pada 12 Mei 1998 empat mahasiswa Trisakti tewas ditembak saat unjuk rasa berlangsung di kampus itu. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Arsitektur), Hafidhin Royan (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Teknik Sipil), Hery Hartanto (Fakultas Teknologi Industri), dan Hendriawan Sie (Fakultas Ekonomi).

Peristiwa Trisakti segera disusul dengan kerusuhan di sejumlah wilayah di Jakarta pada 13-15 Mei. Unjuk rasa mahasiswa juga membesar setelah itu dan berujung pada lengsernya Soeharto pada 20 Mei 1998.

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) menyampaikan sambutan saat menghadiri Deklarasi Alumni Trisakti Pendukung Jokowi di Jakarta, Sabtu (9/2/2019). Alumni Trisakti Pendukung Jokowi
mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan capres-cawapres Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) menyampaikan sambutan saat menghadiri Deklarasi Alumni Trisakti Pendukung Jokowi di Jakarta, Sabtu (9/2/2019). Alumni Trisakti Pendukung Jokowi mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan capres-cawapres Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

Dalam kasus Trisakti, sejumlah aparat kepolisian dari Korps Brimob Polri disidang di Mahkamah Militer. Para pelakunya dihukum 3 hingga 6 tahun penjara.

Belakangan, disampaikan Komnas HAM dan masih diperjuangkan hingga kini, tragedi Trisakti belum tuntas.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com