Lurahnya Diduga Pungli dan Kena OTT, Ini Tanggapan Wali Kota Depok

Kompas.com - 18/02/2019, 09:11 WIB
Wali Kota Depok,  Mohammad Idris saat kunjungi rumah Bayi F di Ciampeun,  Tapos,  Depok,  Senin (11/2/2019). KOMPAS. COM/CYNTHIA LOVAWali Kota Depok, Mohammad Idris saat kunjungi rumah Bayi F di Ciampeun, Tapos, Depok, Senin (11/2/2019).

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku belum tahu tentang Operasi Tangkap Tangan ( OTT) terhadap Lurah Kalibaru berinisial AH pada Kamis (14/2/2019) lalu.

Tim Saber Pungli Polresta Depok menduga AH melakukan pungli akta jual beli tanah. 

“Oh, itu tanya polisi, saya belum tahu,” ujar Idris, Senin (18/2/2019).

Meski begitu Idris menjelaskan, tidak ada ampun lagi jika ada anak buahnya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugasnya.

Bahkan, ia tidak segan-segan memecat jika ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jelas dan terbukti melakukan korupsi.

Baca juga: Diduga Pungli Akta Jual Beli, Oknum Lurah Kalibaru Depok Terjaring OTT

“Sanksi secara konsep dan sistem sudah ada. Semisal, tindakan korupsi jika sudah pada tingkatan tersangka belum vonis sudah ada aturan perundangannya. Kalau kejahatan lain, vonis di bawah dua tahun itu tidak diberhentikan status ASN-nya. Namun kalau ASN terbukti korupsi dengan vonis sehari pun, maka langsung dipecat dari ASN, memang aturannya seperti itu, sanksi korupsi ini memang berat,” ujar Idris.

Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan berbagai upaya dan antisipasi sesuai arahan dari pemerintah pusat, baik dari Presiden maupun KPK.

Namun, ia belum bisa menjamin pegawainya maupun masyarakat tidak melakukan korupsi ke depannya.

“Oknum itu ada di mana saja. Jadi kalau ada yang melakukan (korupsi) ya inilah oknum, bukan ASN sejati dalam artian konteks pemerintahan. Setiap dilantik para ASN pun menandatangani fakta integritas serta perjanjian pelaksanaan kinerja, termasuk larangan untuk tidak melakukan korupsi dan gratifikasi,” ucap Idris.

Menurutnya, penilaian korupsi tidak hanya OTT, namun kesalahan administrasi yang merugikan negara itu juga bisa dikatakan korupsi.

Baca juga: Ada Dugaan Pungli Sertifikat Tanah, DPRD DKI Akan Lakukan OTT

“Sampai adanya aduan masyarakat yang terindikasi dan merugikan bisa mengarah kepada korupsi. Dari itu kami juga melakukan pembinaan aktif dari inspektorat, pembinaan meliputi bimtek dan laporan yang secara rutin setiap bulan,” jelasnya.

Pemeriksaan tersebut dilakukan hingga level paling bawah, seperti kecamatan dan kelurahan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Hanya Pakai Rambu, Satpol PP Berjaga di JPO agar Tak Dilintasi Pengguna Skuter Listrik

Tak Hanya Pakai Rambu, Satpol PP Berjaga di JPO agar Tak Dilintasi Pengguna Skuter Listrik

Megapolitan
Beribu Alasan Pengusaha Tolak Kenaikan UMK di Bekasi

Beribu Alasan Pengusaha Tolak Kenaikan UMK di Bekasi

Megapolitan
Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Megapolitan
5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Megapolitan
Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X