Lurahnya Diduga Pungli dan Kena OTT, Ini Tanggapan Wali Kota Depok

Kompas.com - 18/02/2019, 09:11 WIB
Wali Kota Depok,  Mohammad Idris saat kunjungi rumah Bayi F di Ciampeun,  Tapos,  Depok,  Senin (11/2/2019). KOMPAS. COM/CYNTHIA LOVAWali Kota Depok, Mohammad Idris saat kunjungi rumah Bayi F di Ciampeun, Tapos, Depok, Senin (11/2/2019).

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku belum tahu tentang Operasi Tangkap Tangan ( OTT) terhadap Lurah Kalibaru berinisial AH pada Kamis (14/2/2019) lalu.

Tim Saber Pungli Polresta Depok menduga AH melakukan pungli akta jual beli tanah. 

“Oh, itu tanya polisi, saya belum tahu,” ujar Idris, Senin (18/2/2019).

Meski begitu Idris menjelaskan, tidak ada ampun lagi jika ada anak buahnya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugasnya.

Bahkan, ia tidak segan-segan memecat jika ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jelas dan terbukti melakukan korupsi.

Baca juga: Diduga Pungli Akta Jual Beli, Oknum Lurah Kalibaru Depok Terjaring OTT

“Sanksi secara konsep dan sistem sudah ada. Semisal, tindakan korupsi jika sudah pada tingkatan tersangka belum vonis sudah ada aturan perundangannya. Kalau kejahatan lain, vonis di bawah dua tahun itu tidak diberhentikan status ASN-nya. Namun kalau ASN terbukti korupsi dengan vonis sehari pun, maka langsung dipecat dari ASN, memang aturannya seperti itu, sanksi korupsi ini memang berat,” ujar Idris.

Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan berbagai upaya dan antisipasi sesuai arahan dari pemerintah pusat, baik dari Presiden maupun KPK.

Namun, ia belum bisa menjamin pegawainya maupun masyarakat tidak melakukan korupsi ke depannya.

“Oknum itu ada di mana saja. Jadi kalau ada yang melakukan (korupsi) ya inilah oknum, bukan ASN sejati dalam artian konteks pemerintahan. Setiap dilantik para ASN pun menandatangani fakta integritas serta perjanjian pelaksanaan kinerja, termasuk larangan untuk tidak melakukan korupsi dan gratifikasi,” ucap Idris.

Menurutnya, penilaian korupsi tidak hanya OTT, namun kesalahan administrasi yang merugikan negara itu juga bisa dikatakan korupsi.

Baca juga: Ada Dugaan Pungli Sertifikat Tanah, DPRD DKI Akan Lakukan OTT

“Sampai adanya aduan masyarakat yang terindikasi dan merugikan bisa mengarah kepada korupsi. Dari itu kami juga melakukan pembinaan aktif dari inspektorat, pembinaan meliputi bimtek dan laporan yang secara rutin setiap bulan,” jelasnya.

Pemeriksaan tersebut dilakukan hingga level paling bawah, seperti kecamatan dan kelurahan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Pria Babak Belur Dipukuli Preman Saat Antar Kekasih Pulang

Seorang Pria Babak Belur Dipukuli Preman Saat Antar Kekasih Pulang

Megapolitan
Nasib 12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Ditentukan Setelah Pemeriksaan

Nasib 12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Ditentukan Setelah Pemeriksaan

Megapolitan
Gaji PNS DKI Capai 28 Juta, Lulusan IPDN Berbondong-bondong Incar Posisi di Jakarta

Gaji PNS DKI Capai 28 Juta, Lulusan IPDN Berbondong-bondong Incar Posisi di Jakarta

Megapolitan
54 Raperda Diusulkan pada 2020, Ketua DPRD DKI Minta Dipangkas

54 Raperda Diusulkan pada 2020, Ketua DPRD DKI Minta Dipangkas

Megapolitan
228 Mobil Mewah di Jakarta Barat Tunggak Pajak

228 Mobil Mewah di Jakarta Barat Tunggak Pajak

Megapolitan
Gudang Kayu di Bekasi Ludes Dilalap Api Pembakaran Sampah

Gudang Kayu di Bekasi Ludes Dilalap Api Pembakaran Sampah

Megapolitan
Detik-detik Api Kepung SMK Yadika 6: Siswa Terjebak, Dievakuasi Pakai Gorden hingga Ring Basket

Detik-detik Api Kepung SMK Yadika 6: Siswa Terjebak, Dievakuasi Pakai Gorden hingga Ring Basket

Megapolitan
BKD Benarkan Gaji PNS Baru DKI Bisa Mencapai Rp 28 Juta

BKD Benarkan Gaji PNS Baru DKI Bisa Mencapai Rp 28 Juta

Megapolitan
Ditanya soal Penggusuran Kawasan Sunter, Anies Hanya Tersenyum Tanpa Berkomentar

Ditanya soal Penggusuran Kawasan Sunter, Anies Hanya Tersenyum Tanpa Berkomentar

Megapolitan
Kurangi Pemakaian Botol Kemasan, Keran Air Siap Minum Kini Dipasang di RSCM

Kurangi Pemakaian Botol Kemasan, Keran Air Siap Minum Kini Dipasang di RSCM

Megapolitan
Dishub DKI Awalnya Minta Jalur Sepeda di Cikini Tak Dibongkar, Tapi...

Dishub DKI Awalnya Minta Jalur Sepeda di Cikini Tak Dibongkar, Tapi...

Megapolitan
Cerita Jubir Keluarga yang Nyaris Kena Selongsong Gas Saat Jenguk 6 Tersangka Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Cerita Jubir Keluarga yang Nyaris Kena Selongsong Gas Saat Jenguk 6 Tersangka Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Megapolitan
Ada Pendarahan di Otak, Siswa yang Lompat Saat Kebakaran di SMK Yadika 6 Dioperasi

Ada Pendarahan di Otak, Siswa yang Lompat Saat Kebakaran di SMK Yadika 6 Dioperasi

Megapolitan
Daftar Korban Kebakaran SMK Yadika 6 Pondok Gede yang Dirawat di Rumah Sakit

Daftar Korban Kebakaran SMK Yadika 6 Pondok Gede yang Dirawat di Rumah Sakit

Megapolitan
Korban Penggusuran Sunter Agung Harap Anies Menemui Mereka

Korban Penggusuran Sunter Agung Harap Anies Menemui Mereka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X