Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan KLHK soal Kebakaran Hutan dalam Tiga Tahun Terakhir

Kompas.com - 18/02/2019, 18:57 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com- Dalam debat kedua Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 pada Minggu (17/2/2019) malam, capres nomor urut 01 yang juga petahana, Joko Widodo, menyatakan bahwa tidak ada kebakaran hutan selama tiga tahun terakhir.

Hal itu ia sampaikan pada segmen pertama saat menyampaikan visi misinya di bidang Energi, Pangan, Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.

"Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan, hutan, kebakaran lahan gambut dan itu adalah kerja keras kita semuanya," kata Jokowi.

Padahal, berdasarkan data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), masih terjadi kebakaran hutan selama 2016, 2017, dan 2018, meskipun angkanya konstan menunjukkan penurunan luas lahan yang terbakar.

Hal ini pun sempat menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Hingga akhirnya Senin (18/2/2019) pagi Jokowi menjelaskan maksud pernyataannya semalam.

“Artinya, bukan tidak ada (kebakaran hutan), turun drastis, turun 85 persen lebih,” kata Jokowi di sela-sela kunjungan hutan di Pandeglang, Banten.

Baca juga: Jokowi: Kebakaran Hutan Bukan Tak Ada, tapi Turun Drastis

Sementara KLHK melalui Twitter-nya, menyebutkan tidak ada kebakaran hutan yang mengacu pada pengertian bencana kebakaran hutan menurut Notohadinegoro (2016).

Untuk mencari keterangan lebih lanjut, Kompas.com menghubungi Direktur Penanggulangan Kebakaran Hutan KLHK, Raffles Pandjaitan.

Satu suara dengan Jokowi, ia pun membenarkan bahwa kebakaran hutan memang masih terjadi. Hanya saja, peristiwa kebakaran hutan sudah menurun drastis, dan tidak ada lagi kebakaran hutan besar yang mengganggu jalannya rutinitas sehari-hari.

"Kalau kebakaran-kebakaran kecil langsung dipadamkan itu masih bisa ditangani tidak ada asap yang mengganggu penerbangan, tidak ada mengganggu sekolah, tidak ada libur, terus tidak ada mengganggu  transportaasi darat, tidak ada penyebab penyakit, itu masih dikatakan belum bencana," kata Raffles.

"Maksud Pak Jokowi itu memang tiga tahun terakhir ini kita melakukan upaya yang sangat drastis," ujar Raffles.

Raffles menjelaskan, upaya drastis itu juga terlihat dengan hasil penurunan luas lahan yang terbakar secara drastis dari tahun ke tahun. Pada 2015 terdapat 2,6 juta hektar lahan yang terbakar, pada 2016 turun menjadi 438.000 hektar, dan pada 2017 turun lagi menjadi 165.000 hektar.

"Nah itu yang dimaksud Pak Jokowi, tiga tahun ini tidak ada complain dari negara lain tentang asap. Tidak ada masyarakat kita tiga tahun terakhir yang menghirup asap, biasanya setiap tahun sebelum 2015 hampir tiap tahun mereka ngisep asap," ujarnya.

Pemerintah Indonesia, menurut Raffles, diapresiasi oleh dunia internasional karena berhasil menghilangkan asap akibat kebakaran hutan yang biasanya setiap tahun mengganggu hingga wilayah negara tetangga.

"Itu yang harus diapresiasi sama masyarakat luas, orang harus melek, lah. Jangan hanya statement begitu dijadikan masalah,” kata Raffles.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com