Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Cek Fakta Terpopuler dalam Debat Kedua Pilpres 2019...

Kompas.com - 18/02/2019, 19:11 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Debat kedua Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 yang diselenggarakan Minggu (17/2/2019) malam, masih mendapatkan perhatian khalayak ramai lantaran pernyataan-pernyataan yang muncul di dalamnya.

Debat kali ini hanya diikuti dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Hotel Sultan, Jakarta.

Kompas.com melakukan cek fakta atas sejumlah pernyataan Jokowi dan Prabowo. Berikut enam cek fakta terpopuler dari debat yang mengusung tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup:

1. Perusahaan Pembakar Hutan

Joko Widodo menuturkan, dalam tiga tahun terakhir terdapat 11 perusahaan yang dijadikan tersangka dan dikenai sanksi sebesar Rp 18,3 triliun.

"Kebakaran lahan harus diatasi dengan penegakan hukum yang tegas. Ada 11 perusahaan yang dikenai sanksi Rp 18,3 triliun," kata Jokowi.

Data dari Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) menunjukkan bahwa pada 2015 hingga sekarang, telah ada 171 sanksi administrasi, 11 gugatan perdata, dan 510 kasus pidana terkait kebakaran hutan.

Namun, dari jumlah di atas, belum ada satu perusahaan yang membayar sanksi itu.

Sebelas perusahaan tersebut yaitu PT Kalista Alam (PT KA), PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH), PT Palmina Utama (PT PU), PT National Sago Prima (PT NSP), PT Waringin Agro Jaya (PT WAJ), PT Ricky Kurniawan Kertapersana (PT RKK), PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP), PT Merbau Pelalawan Lestari (PT MPL), PT Surya Panen Subur, dan PT Waimusi Agroindah (PT WA).

Baca juga: CEK FAKTA: 11 Perusahaan Tersangka Kebakaran Hutan Kena Sanksi Rp 18,3 Triliun

2. Setengah Kekayaan Dikuasai 1 Persen Orang

Prabowo Subianto mengatakan bahwa di Indonesia terjadi disparitas yang mengakibatkan segelintir orang menguasai setengah kekayaan negara.

"Terjadi suatu disparitas, segilintir orang, kurang dari 1 persen menguasai lebih dari setengah kekayaan kita," ujar Prabowo.

Peneliti Organisasi Non Pemerintah Auriga, Iqbal Damanik menyampaikan data Laporan Ketimpangan Indonesia berdasar data Oxfam pada Februari 2017 menunjukkan, empat orang terkaya di Indonesia mempunyai kekayaan yang melebihi dari 100 juta penduduk termiskin.

Menurut data tersebut, Indonesia menempati posisi keenam kategori ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia.

Laporan Badan Pusat Statistik (2018) memaparkan kesenjangan ekonomi berkurang berdasarkan angka rasio gini, di mana indeks rasio gini di tahun 2018 tercatat 0.384 turun dari 0.406 di tahun 2013.

Baca juga: CEK FAKTA: Prabowo Sebut Setengah Kekayaan Indonesia Dikuasai 1 Persen Orang

3. 4 dari 7 "Unicorn" ASEAN ada di Indonesia

Jokowi memaparkan bahwa di Indonesia terdapat empat dari tujuh unicorn atau perusahaan startup besar di Asia Tenggara.

"Kita tahu di negara ASEAN ini ada tujuh unicorn, dan empatnya ada di Indonesia," papar Jokowi.

Halaman:
Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com