Kompas.com - 19/02/2019, 20:37 WIB
Komisi D DPRD DKI Jakarta rapat membahas evaluasi penyerapan anggaran 2018, Selasa (19/2/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARKomisi D DPRD DKI Jakarta rapat membahas evaluasi penyerapan anggaran 2018, Selasa (19/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menekan pengembang apartemen. Ia meminta agar para penghuni apartemen bisa memilih pengelola sendiri.

"Harus kita dukung biar one man one vote," kata Bestari di DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Selama ini, kata Bestari, banyak penghuni apartemen mengeluh telah ditindas oleh pengembangnya. Sertifikat kepemilikan warga kerap ditahan pengembang. Hal itu menyebabkan pengembang masih bisa menguasai pengelolaan.

Baca juga: Dikabulkannya Gugatan Penghuni Apartemen Kalibata City...

"Itulah proyek akal-akalan yang diberi izin sehingga mereka bisa mengatur waktu dan napasnya. Selama sertifikat belum diberikan, maka tetap aja dia yang akan atur. Padahal ini hanya strategi saja," kata Bestari.

Seharusnya ketika pembangunan selesai, pengembang mengembalikan pengelolaan apartemen ke para penghuni. Penghuni harus membentuk perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS) yang kemudian mengatur pengelolaan apartemen.

"Itu kan bisnis besar, uang bulanannya besar, listrik berapa, itu kan uang gede. Seharusnya ketika pengembang selesai, dia angkat kaki dari sini," ujar Bestari.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bestari berharap Pemprov DKI berani menindak pengembang yang nakal dan menindas para penghuni.

"Harus ada perjanjian bahwa ketika sudah selesai satu tower, serahkan langsung, tidak perlu intervensi (pengembang). Kalau enggak, enggak usah bangun," kata Bestari.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam akan mempersulit pengembang dan pengelola rumah susun atau apartemen yang menyusahkan para penghuninya. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Pemprov DKI bisa tak menerbitkan izin atau sertifikat laik fungsi kepada pengembang yang mendominasi warganya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertemuan Forkopimda Se-DKI Bahas Persiapan Bertemu Presiden Selasa Pagi

Pertemuan Forkopimda Se-DKI Bahas Persiapan Bertemu Presiden Selasa Pagi

Megapolitan
Sidang Rizieq Shihab Kasus Tes Usap RS Ummi Dilanjut Kamis Mendatang dengan Agenda Duplik

Sidang Rizieq Shihab Kasus Tes Usap RS Ummi Dilanjut Kamis Mendatang dengan Agenda Duplik

Megapolitan
Terkendala Zonasi, Anak Berkebutuhan Khusus Kesulitan Masuk Sekolah Impian

Terkendala Zonasi, Anak Berkebutuhan Khusus Kesulitan Masuk Sekolah Impian

Megapolitan
Terjadi Lagi, Truk Tabrak Warung di Ciputat karena Tak Kuat Tanjak Jalan Layang Tol

Terjadi Lagi, Truk Tabrak Warung di Ciputat karena Tak Kuat Tanjak Jalan Layang Tol

Megapolitan
Rumah Dinas Lurah Batu Ampar Jaktim Kebakaran, Api Diduga dari Puntung Rokok

Rumah Dinas Lurah Batu Ampar Jaktim Kebakaran, Api Diduga dari Puntung Rokok

Megapolitan
Gara-gara Sopir Adukan Pungli di Tanjung Priok ke Jokowi, Truk Dilempar Batu

Gara-gara Sopir Adukan Pungli di Tanjung Priok ke Jokowi, Truk Dilempar Batu

Megapolitan
Eks Dirut Garuda Ari Askhara Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Kejari Pikir-pikir Ajukan Banding

Eks Dirut Garuda Ari Askhara Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Kejari Pikir-pikir Ajukan Banding

Megapolitan
Hari Ini, 116 Warga di Atas Usia 18 Tahun Disuntik Vaksin Covid-19 di Palmerah

Hari Ini, 116 Warga di Atas Usia 18 Tahun Disuntik Vaksin Covid-19 di Palmerah

Megapolitan
Video Viral Pungli Pakai Kantong Kresek di Pelabuhan Tanjung Priok, Polisi Sebut Kejadian Lama

Video Viral Pungli Pakai Kantong Kresek di Pelabuhan Tanjung Priok, Polisi Sebut Kejadian Lama

Megapolitan
Viral Video Kaca Truk Dirusak, Polisi Sebut Pelakunya Bukan Oknum Pungli

Viral Video Kaca Truk Dirusak, Polisi Sebut Pelakunya Bukan Oknum Pungli

Megapolitan
Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Eks Dirut Garuda Ari Askhara Pikir-pikir untuk Banding

Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Eks Dirut Garuda Ari Askhara Pikir-pikir untuk Banding

Megapolitan
Polda Metro Tegaskan Bakal Tindak Anggotanya jika Terlibat Pungli di Tanjung Priok

Polda Metro Tegaskan Bakal Tindak Anggotanya jika Terlibat Pungli di Tanjung Priok

Megapolitan
RSUD Kemayoran Hampir Penuh, Tersisa 2 Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

RSUD Kemayoran Hampir Penuh, Tersisa 2 Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Megapolitan
Langgar Aturan PPKM, Bar di Kemang Ditutup Sementara

Langgar Aturan PPKM, Bar di Kemang Ditutup Sementara

Megapolitan
Perwakilan Dinsos hingga Dukcapil Juga Ditempatkan di Posko PPDB Bekasi

Perwakilan Dinsos hingga Dukcapil Juga Ditempatkan di Posko PPDB Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X