Kubu Prabowo Dukung agar Ada Transparansi Penguasaan Lahan di Kubu Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Priyo Budi Santoso mendukung pernyataan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati soal transparansi penguasaan lahan di lingkaran calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Setelah Jokowi menyinggung soal kepemilikan ratusan ribu hektar lahan oleh Prabowo saat debat kedua, Walhi menilai, calon petahana seharusnya berani pula membuka kepemilikan lahan negara oleh orang-orang yang berada dalam timnya.

"Saya ikut menggarisbawahi pernyataan hari ini dari Direktur Eksekutif Walhi yang menantang Pak Jokowi untuk membuka penguasaan lahan negara dari tim pemerintahannya," ujar Priyo dalam sebuah diskusi di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2019).

Baca juga: Walhi Nilai Jawaban Capres soal Lingkungan Tak Memuaskan

Menurut Priyo, ada indikasi orang-orang yang berada di timses Jokowi juga memiliki lahan yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) seperti yang dimiliki oleh Prabowo.

Selain itu, Priyo menilai, transparansi tersebut dapat menjadi pembelajaran yang baik bagi publik.

"Beberapa diindikasikan melibatkan tim pemerintahannya, tim suksesnya atau beberapa taipan yang sering hilir mudik di istana," kata Priyo.

"Ini menjadi pintu masuk untuk dibuka dan bagus sekali agar publik mendapat pembelajaran berharga untuk ini," kata dia.

Priyo kemudian menyinggung soal lahan seluas 3,1 juta meter persegi yang diberikan ke PT Kapuk Niaga Indah terkait proyek reklamasi.

Baca juga: WALHI: Prabowo Cuma Debat Bermodal Jargon

Pemberian lahan tersebut dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

"Namun Gubernur Anies memilih jalan lain untuk menghentikan reklamasi. Kalau reklamasi ini jalan terus, ini adalah bentuk kolaborasi yang nyata antara penguasa dan pengusaha," kata Priyo.

Sebelumnya, dalam debat kedua pilpres, Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah sebesar 120.000 hektar.

Prabowo mengakui data tersebut. Ia mengatakan status tanah tersebut merupakan Hak Guna Usaha (HGU) yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara.

"Itu benar, tapi itu HGU (hak guna usaha), itu milik negara," ujar Prabowo.

Baca juga: Walhi Nilai Klaim Jokowi Berlebihan soal Data Lingkungan

"Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua," kata Prabowo.

"Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," ujar dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019