Bulan Depan, Gubernur Khofifah Naikkan Bosda Madin dan Gratiskan SPP

PAMEKASAN, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa anggaran untuk biaya operasional sekolah daerah (Bosda) khusus madrasah diniyah (Madin) akan dicairkan pada awal Maret 2019.

Hal itu disampaikan Khofifah setelah menggelar rapat koordinasi dengan empat bupati di kantor Badan Perwakilan Wilayah (Baperwil) Madura, Selasa (19/2/2019).

Menurut Khofifah, Bosda Madin akan diserahkan secara serentak ke beberapa madrasah pada awal Maret mendatang. Penyerahan itu dilakukan bersama empat bupati di daerah masing-masing di Madura.

Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU ini mengatakan, pembagian anggaran Bosda Madin harus melibatkan beberapa bupati demi membangun sinergi pejabat di tingkat kabupaten dan kota bersama dengan Pemprov Jawa Timur.

"Saya pastikan bahwa Bosda Madin itu ada dan jumlahnya lebih besar. Saya dan para bupati akan menyerahkan secara simbolis di awal bulan Maret," kata Khofifah.

Baca juga: Belum Sepekan Menjabat, Khofifah Beri Emil Dardak Tugas Khusus

Selain memberikan Bosda Madin, Pemprov Jawa Timur juga akan memulai untuk menggratiskan biaya pendidikan dari sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk tingkat SMA, MA, dan SMK, baik yang negeri maupun yang swasta. Biaya SPP di sekolah akan ditanggung pemerintah sesuai dengan besaran yang akan disepakati bersama antara Pemprov Jawa Timur dan para bupati.

"Tiap sekolah SPP-nya tidak sama. Berapa kemampuan yang akan diberikan kepada siswa, nanti akan kami atur. Jika tidak cukup biaya dari pemerintah, orangtua yang menanggungnya karena besaran tiap sekolah beda-beda," kata Khofifah.

Selain SPP, pada tahun ajaran baru 2019 mendatang, seragam siswa juga akan dibantu oleh Pemprov Jawa Timur. Meskipun ada siswa yang tidak menghendakinya, bantuan seragam tetap akan diberikan kepada mereka sebagai haknya.

Siswa tersebut bisa dengan sukarela memberikan seragam yang tidak dipakai tersebut kepada siswa sekolah lain.

Baca juga: Khofifah-Emil Sampaikan Visi-Misi di Hadapan Anggota DPRD Jatim

Semua rencana itu, kata mantan Menteri Sosial ini, dalam rangka menjawab aspirasi masyarakat sekaligus untuk memenuhi janji-janji program saat kampanye dulu.

Oleh sebab itu, selama 33 hari ke depan, program prioritas di bidang pendidikan akan segera terwujud.