Segudang Masalah di Apartemen dan Upaya DKI Bela Penghuninya..

Kompas.com - 20/02/2019, 08:25 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dengarkan Curhatan Warga Penghuni Rumah Susun Lavande Residance, Tebet, Jakarta Selatan, pada Senin malam (18/2/2019)KOMPAS.com/ JIMMY RAMADHAN AZHARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dengarkan Curhatan Warga Penghuni Rumah Susun Lavande Residance, Tebet, Jakarta Selatan, pada Senin malam (18/2/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendengarkan keluhan penghuni Apartemen Lavande Residence di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (18/2/2019) malam.

Sebagian penghuni mengeluhkan tertutupnya pihak pengelola terhadap pengelolaan keuangan di apartemen atau rusun mereka.

Kemudian ada pula ancaman pemutusan air dan pemadaman listrik yang kerap dirasakan penghuni.

"Tinggal di sini ketakutan, Pak (Anies), sebentar mau salat, air mati, sebentar mau (beraktivitas) yang lain, listrik mati," keluh seorang penghuni Rusun Lavande Residence kepada Anies.

Bahkan, ada penghuni yang menyebut diancam akan dilaporkan ke polisi karena memprotes kebijakan-kebijakan pengelola.

Baca juga: Ketika Gubernur DKI Dengarkan Keluhan Penghuni Rusun...

Anies menyampaikan, pihaknya tak tinggal diam.

Banyaknya kasus penghuni berseteru dengan pengembang mendorong ia menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

"Sekarang dengan pergub ini mereka harus melaksanakan, dan ketika mereka tidak melaksanakan maka kami bisa terkait SLF (Sertifikat Laik Fungsi) itu kontrol pemerintah. Kedua, badan hukumnya tak akan diakui," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Anies mengungkapkan, banyak masalah yang terjadi antara pemilik dan penghuni apartemen dengan pengembangnya.

Padahal, dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik, pengembang harus menyerahkan pengelolaan apartemen ke penghuninya.

Caranya, pengembang harus memfasilitasi pemilik apartemen atau rusun dalam membentuk perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS).

Menurut Anies, banyak P3SRS yang dibuat oleh pengembang namun diisi oleh karyawan mereka sendiri.

Anies mengacam tak akan mengesahkan P3SRS yang didominasi pengembang. Dominasi ini membuat banyak pengembang semena-mena mengatur tata kelola warganya.

"Para penghuni rusun dengan pengelolanya biasanya kebanyakan pengembang selama ini mereka enggak seimbang posisinya. Jadi warga rusun berhadapan dengan serba ketidakpastian, misalnya IPL (iuran pemeliharaan lingkungan) diubah berkali-kali, kemudian hak mereka tak dilunasi," ujar Anies.

Baca juga: Milenial Mulai Dominasi Pembelian Rumah Tapak dan Rusun

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto menjelaskan, pihaknya tengah mensosialisasikan pergub ini ke apartemen-apartemen di DKI Jakarta.

Pihaknya siap merombak P3SRS yang diduga tidak mewakili kepentingan warga.

"Realisasinya secara bertahap. Itu memang semacem direset ulang, semua P3SRS yang ada di DKI Jakarta, apartemen-apartemennya," ujar Kelik.

Para pengembang diminta memfasilitasi warga membentuk P3SRS dengan tenggat Maret 2019.

"Mungkin ada yang sosialisasi, mungkin sudah memberikan panmus (panitia musyawarah), melakukan rapat umum anggota, itu tahapannya," kata Kelik.

Kelik berharap, P3SRS dapat menguatkan posisi warga dalam mengelola sendiri rusun atau apartemennya.

Dengan demikian, keluhan soal transparansi keuangan, pemeliharaan fasilitas bersama, dan tagihan-tagihan tak ada lagi.

"Memang penguasa-penguasa (pengembang) itu keberatan. Jadi arahnya pergub ini adalah keberpihakan untuk masyarakat," kata Kelik.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekan pengembang dan apartemen.

Ia meminta agar tiap warga bisa memilih pengelola sendiri.

"Harus kita dukung biar one man one vote," kata Bestari di DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Baca juga: Anggota DPRD Dukung Pemprov DKI Tekan Pengembang Apartemen

Pasalnya selama ini, kata Bestari, banyak warga apartemen yang mengeluh ditindas oleh pengembangnya.

Sertifikat kepemilikan warga kerap ditahan oleh pengembang. Ini menyebabkan pengembang masih bisa menguasai pengelolaan.

"Itu lah proyek akal-akalan yang diberi izin sehingga mereka bisa mengatur waktu dan napasnya. Selama sertifikat belum diberikan, maka tetap saja dia yang akan atur. Padahal ini hanya strategi saja," ujar Bestari.

Padahal seharusnya ketika pembangunan selesai, pengembang mengembalikan pengelolaan apartemen ke warganya.

Warga harus membentuk perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS) yang kemudian mengatur pengelolaan apartemen.

"Itu kan bisnis besar, uang bulanannya besar, listrik berapa, itu kan uang gede. Seharusnya ketika pengembang selesai, dia angkat kaki dari sini," ujar Bestari.

Baca juga: Ancaman Pemprov DKI untuk Pengembang yang Persulit Penghuni Rusunami

Untuk itu, Bestari berharap Pemprov DKI berani menindak pengembang yang masih nakal dan menindas warganya.

"Harus ada perjanjian bahwa ketika sudah selesai satu tower, serahkan langsung serusun, tidak perlu intervensi (pengembang). Kalau enggak, enggak usah bangun," kata Bestari.


Terkini Lainnya

Pengunjung Berburu Makanan Murah Hingga Pakaian di Bekasi Night Carnival

Pengunjung Berburu Makanan Murah Hingga Pakaian di Bekasi Night Carnival

Megapolitan
Buka Lapangan Kerja, Sandiaga Akan Beri Insentif Industri Perfilman

Buka Lapangan Kerja, Sandiaga Akan Beri Insentif Industri Perfilman

Regional
BPN Optimistis Elektabilitas Prabowo-Sandiaga Meningkat Pasca-Kampanye Rapat Umum

BPN Optimistis Elektabilitas Prabowo-Sandiaga Meningkat Pasca-Kampanye Rapat Umum

Nasional
Jonan Sebut Rasio Elektifikasi NTT Paling Rendah di Indonesia

Jonan Sebut Rasio Elektifikasi NTT Paling Rendah di Indonesia

Regional
Prabowo dan Sandiaga Dijadwalkan Kampanye Rapat Umum Bersama di 4 Kota

Prabowo dan Sandiaga Dijadwalkan Kampanye Rapat Umum Bersama di 4 Kota

Nasional
Terjatuh dari Kapal, ABK Ditemukan Tewas di Pelabuhan Samudera Kendari

Terjatuh dari Kapal, ABK Ditemukan Tewas di Pelabuhan Samudera Kendari

Regional
Prabowo dan Sandiaga Awali Rapat Kampanye Rapat Umum di Kota yang Berbeda

Prabowo dan Sandiaga Awali Rapat Kampanye Rapat Umum di Kota yang Berbeda

Nasional
Prabowo Akan Awali Kampanye Rapat Umum di Manado dan Makassar

Prabowo Akan Awali Kampanye Rapat Umum di Manado dan Makassar

Nasional
Pasca-banjir Bandang Jayapura, Warga Diminta Lapor Jika Cium Aroma Tak Sedap

Pasca-banjir Bandang Jayapura, Warga Diminta Lapor Jika Cium Aroma Tak Sedap

Regional
Mengamuk, Pria Ini Bacok Tiga Anggota Keluarga Mantan Istrinya

Mengamuk, Pria Ini Bacok Tiga Anggota Keluarga Mantan Istrinya

Regional
La Nyalla Ancam 'Amputasi' Kader Pemuda Pancasila Jatim yang Tak Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

La Nyalla Ancam "Amputasi" Kader Pemuda Pancasila Jatim yang Tak Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

Regional
Puting Beliung Rusak 117 Unit Bangunan di Bolaang Mongondow

Puting Beliung Rusak 117 Unit Bangunan di Bolaang Mongondow

Regional
Tahun 2020, Jokowi Akan Bangun 3.000 BLK Komunitas di Pondok Pesantren

Tahun 2020, Jokowi Akan Bangun 3.000 BLK Komunitas di Pondok Pesantren

Regional
TNBTS Minta Semua Wisatawan Patuhi Larangan Mendekat ke Kawah Bromo

TNBTS Minta Semua Wisatawan Patuhi Larangan Mendekat ke Kawah Bromo

Regional
Patung Putri Duyung Kini Pakai Kemben, Manajemen Ancol Sebut Penyesuaian Budaya

Patung Putri Duyung Kini Pakai Kemben, Manajemen Ancol Sebut Penyesuaian Budaya

Megapolitan

Close Ads X