Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Kedua, Prabowo Dinilai Bertindak sebagai Ketua Partai Oposisi Bukan Capres

Kompas.com - 20/02/2019, 15:22 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate menilai, Prabowo Subianto tidak bertindak seperti calon presiden dalam debat kedua Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, Prabowo malah mengambil posisi sebagai ketua partai oposisi yang kerap mengkritik pemerintahan Jokowi.

"Pak Prabowo lebih banyak menggunakan kesempatannya untuk mengoreksi, mengkritisi penyelenggaraan pemerintah Jokowi-JK atau dengan kata lain lebih banyak mengambil posisinya sebagai ketua partai oposisi," ujar Johnny di Kompleks Parlemen, Rabu (20/2/2019).

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Jhonny G Plate saat ditemui di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (3/4/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekretaris Jenderal Partai NasDem Jhonny G Plate saat ditemui di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (3/4/2018).

Baca juga: BPN Kritik Mekanisme Undian Pertanyaan Debat Kedua

"Sedikit sekali menggunakan kesempatannya sebagai capres yang menyampaikan gagasannya," tambah dia.

Johnny mengatakan Prabowo lebih sibuk mengkritik pemerintahan Jokowi. Ketika Prabowo menyinggung Pasal 33 dalam UUD 1945, kata Johnny, Jokowi menjawabnya dengan program redistribusi aset pada rakyat kecil. Namun, Prabowo tidak menjelaskan konsepnya untuk menegakkan Pasal 33 tersebut.

Baca juga: Fakta Prabowo Disambut Pendukung Jokowi di Surabaya, Acungkan Dua Jari hingga Massa Hendak Dibubarkan

"Konsepnya Pak Prabowo apa? Tidak ada karena tidak tahu selain bilang 'nanti adil'. Pasal 33 dikuasai negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, mau terjemahkan seperti apa? Pak Jokowi sudah terjemahkan," kata Johnny.

Oleh karena itu, Johhny menilai Jokowi bisa memanfaatkan debat dengan lebih baik daripada Prabowo. Khususnya dalam hal penyampaian gagasan-gagasan.

Kompas TV Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengundang perwakilan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi untuk membedah visi-misi paslon 02 terkait HAM, Rabu (20/2). Dalam undangan ini, hadir tim advokasi dan hukum badan pemenanganPrabowo-Sandi, Ansori Sinungan dan Habiburrohman. Penguatan struktur kelembagaan seluruh lembaga yang mengurusi HAM dan revisi peraturan perundang-undangan yang lebih memihak pada HAM menjadi bagian dari visi-misi pasangan Prabowo-Sandi yang disampaikan di hadapan jajaran komisioner Komnas HAM. Selain Komisioner Komnas HAM, Komisioner Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan perwakilan Amnesti Internasional Indonesia jugahadir dalam bedah visi-misi ini.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com