Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Antimafia Bola Tidak Akan Intervensi KLB PSSI

Kompas.com - 20/02/2019, 16:49 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakt Polri Brigjen (pol) Dedi Prasetyo menegaskan, satgas antimafia bola tidak akan mengintervensi Komite Eksekutif Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang memutuskan untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Dedi menjelaskan, satgas tidak dapat mengintervensi ataupun melakukan pengawasan terhadap KLB tersebut. Mereka hanya fokus menangani pengaturan skor di lembaga PSSI.

“Ini (KLB) internal PSSI, mereka memiliki statuta, itu tidak bisa diinternvensi oleh satgas. Satgas hanya fokus dalam pengaturan skor dan mafia bola di Indonesia. Dalam hal ini, satgas tidak ikut campur dalam internal PSSI,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).

Baca juga: KLB PSSI Bisa Timbulkan Kegaduhan Baru

Sebelumnya, PSSI akhirnya memutuskan diadakan KLB. Demikian hasil rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada Selasa (19/2/2019) malam.

Putusan tersebut diambil PSSI dengan mempertimbangkan dinamika yang berkembang dan mendengarkan aspirasi anggota. Hal itu dimaksudkan agar visi dan program berjalan.

Rapat itu dipimpin oleh Plt Ketua Umum Joko Driyono, di Kantor PSSI, Jakarta.

Baca juga: PSSI Pastikan Gelar Kongres Luar Biasa

KLB ini diambil setelah ada perombakan di pucuk pimpinan. Setelah Edy Rahmayadi diputuskan mundur, Joko Driyono juga menjadi tersangka atas kasus perusakan dokumen yang berkaitan dengan pengaturan skor.

Kompas TV Belum tuntasnya pemeriksaan menjadi alasan penyidik belum menahan Joko Driyono. Dari 32 pertanyaan yang disiapkan penyidik, baru 17 pertanyaan yang diselesaikan. Polisi akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan Plt Ketua Umum PSSI ini pada hari Kamis, 20 Februari mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com