Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Pertimbangkan Tidak Lagi Fasilitasi Nobar Debat

Kompas.com - 20/02/2019, 18:46 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkaji ulang rencana fasilitasi nonton bareng (nobar) debat pilpres.

Langkah ini merespons insiden ledakan petasan di lokasi nobar debat kedua capres di parkir timur Senayan, Minggu (17/2/2019).

"Mari kita mengkaji bersama-bersama plus dan minusnya. Apakah kegiatan nobar itu masih perlu diadakan atau ditiadakan," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).

Menurut Wahyu tanpa difasilitasi KPU, masyarakat banyak yang menyelenggarakan nobar. Sehingga, nobar yang diselenggarakan KPU bisa jadi sudah tak relevan lagi.

Baca juga: KPU Usul Tamu Undangan Bisa Bertanya ke Peserta Debat

Alasan lain yang lebih penting adalah, menekan risiko keamanan masyarakat yang hadir nobar.

"Bukan berarti kami melarang nobar, tidak ya. Kami hanya meniadakan fasilitas nobar itu. Toh tanpa fasilitasi nobar sama KPU, kelompok masyarakat, TKN, BPN dan relawan juga sudah melakukan nobar sendiri-sendiri bahkan sampai lapisan terbawah," ujar Wahyu.

"Sehingga kami rekomendasikan agar nobar tidak difasilitasi dalam konteks ini," tandasnya.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat evaluasi pelaksanaan debat calon presiden putaran kedua, Rabu (20/2). Evaluasi menjadi masukan bagi KPU untuk menyelenggarakan debat berikutnya. Rapat evaluasi melibatkan Badan Pengawas Pemilu, media penyelenggara debat, dan tim kampanye kedua pasangan calon. Selain evaluasi, rapat juga membahas sejumlah persiapan dan masukan publikuntuk pelaksanaan debat capres berikutnya. Debat capres ketiga akan dilaksanakan pada 17 Maret mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com