Pemprov DKI Minta BPN Batalkan Sertifikat Lahan Cengkareng atas Nama Dinas Perumahan

Kompas.com - 21/02/2019, 11:57 WIB
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (1/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARISekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (1/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) membatalkan sertifikat kepemilikan lahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, permohonan pembatalan sertifikat dilakukan karena lahan tersebut juga tercatat sebagai aset Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI.

"Pencatatannya biar tidak dobel, itu tetap dicatat di DKPKP sesuai dengan hasil belanja pada tahun 1957 dan 1967. Jadi, dokumen yang kami pegang adalah yang dibeli oleh Dinas Pertanian," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).

Baca juga: Putusan Inkracht, Pemprov DKI Menang dalam Kasus Lahan Cengkareng

Saefullah menyampaikan, Pemprov DKI bersama BPN tengah membahas proses pembatalan sertifikat atas nama Dinas Perumahan. 

"Ini sedang didiskusikan bagaimana pembatalan sertifikat yang baru," kata dia. 

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah sebelumnya mengatakan, pihaknya menang dalam kasus sengketa lahan Cengkareng Barat.

Baca juga: DKI Dapat Opini WTP, Apa Kabar RS Sumber Waras dan Lahan Cengkareng?

Keputusan itu sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Kasus lahan Cengkareng Barat bermula ketika Dinas Perumahan membeli lahan seluas 4,6 hektare itu pada 2015 seharga Rp 668 miliar dari pihak swasta atas nama Toeti Noezlar Soekarno.

Pembelian lahan untuk pembangunan rumah susun.

Baca juga: Sandiaga: Pembelian Lahan Cengkareng dan Sumber Waras Harus Diselesaikan secara Hukum

Hal tersebut kemudian menjadi masalah ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa lahan itu juga terdata sebagai milik Dinas KPKP.

Pada 6 Juni 2017, majelis hakim memutuskan perkara tersebut tidak dapat diterima. Toeti sempat mengajukan banding pada akhir 2017, tetapi akhirnya kalah lagi.

Dengan kata lain, Pemprov DKI menang dan lahan seluas 4,6 hektare itu kembali ke tangan pemerintah. 

Meski demikian, BPK menilai ada kerugian negara akibat pembelian lahan ini. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Bubarkan Antrean Pengunjung Mal BTM Bogor yang Mengular hingga Jalan

Polisi Bubarkan Antrean Pengunjung Mal BTM Bogor yang Mengular hingga Jalan

Megapolitan
Cara Baru Penentuan Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasannya

Cara Baru Penentuan Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasannya

Megapolitan
Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Megapolitan
Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Megapolitan
Polisi Buru Satu Buronan Terkait Kepemilikan Senjata Api di Kampung Ambon

Polisi Buru Satu Buronan Terkait Kepemilikan Senjata Api di Kampung Ambon

Megapolitan
Penggerebekan Kampung Ambon, Polisi Telusuri Kepemilikan Senpi hingga Peran Para Tersangka

Penggerebekan Kampung Ambon, Polisi Telusuri Kepemilikan Senpi hingga Peran Para Tersangka

Megapolitan
DKI Jakarta Masuk Zona Oranye, Warga Berpotensi Tak Bisa Shalat Id di Masjid dan Lapangan

DKI Jakarta Masuk Zona Oranye, Warga Berpotensi Tak Bisa Shalat Id di Masjid dan Lapangan

Megapolitan
400 Rumah di Kapuk Muara Terbakar, Warga Diungsikan ke Lapangan Bola

400 Rumah di Kapuk Muara Terbakar, Warga Diungsikan ke Lapangan Bola

Megapolitan
Bertahan dari Kebijakan Larangan Mudik, Maskapai Penerbangan Banting Setir Jadi Angkutan Kargo

Bertahan dari Kebijakan Larangan Mudik, Maskapai Penerbangan Banting Setir Jadi Angkutan Kargo

Megapolitan
Tiga Hari Larangan Mudik, 245.496 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Tiga Hari Larangan Mudik, 245.496 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Megapolitan
Kerumunan saat Malam Takbiran Dilarang, jika Melanggar Ada Sanksinya

Kerumunan saat Malam Takbiran Dilarang, jika Melanggar Ada Sanksinya

Megapolitan
Sejak Larangan Mudik, Hanya Satu Penerbangan Niaga dari Bandara Halim Perdanakusuma

Sejak Larangan Mudik, Hanya Satu Penerbangan Niaga dari Bandara Halim Perdanakusuma

Megapolitan
Pemprov DKI: Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM Keluar Masuk Jakarta

Pemprov DKI: Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM Keluar Masuk Jakarta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kebingungan Warga dan Pemda soal Larangan Mudik Lokal Jabodetabek

[POPULER JABODETABEK] Kebingungan Warga dan Pemda soal Larangan Mudik Lokal Jabodetabek

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X