Pemprov DKI Minta BPN Batalkan Sertifikat Lahan Cengkareng atas Nama Dinas Perumahan

Kompas.com - 21/02/2019, 11:57 WIB
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (1/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARISekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (1/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) membatalkan sertifikat kepemilikan lahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, permohonan pembatalan sertifikat dilakukan karena lahan tersebut juga tercatat sebagai aset Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI.

"Pencatatannya biar tidak dobel, itu tetap dicatat di DKPKP sesuai dengan hasil belanja pada tahun 1957 dan 1967. Jadi, dokumen yang kami pegang adalah yang dibeli oleh Dinas Pertanian," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).

Baca juga: Putusan Inkracht, Pemprov DKI Menang dalam Kasus Lahan Cengkareng

Saefullah menyampaikan, Pemprov DKI bersama BPN tengah membahas proses pembatalan sertifikat atas nama Dinas Perumahan. 

"Ini sedang didiskusikan bagaimana pembatalan sertifikat yang baru," kata dia. 

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah sebelumnya mengatakan, pihaknya menang dalam kasus sengketa lahan Cengkareng Barat.

Baca juga: DKI Dapat Opini WTP, Apa Kabar RS Sumber Waras dan Lahan Cengkareng?

Keputusan itu sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Kasus lahan Cengkareng Barat bermula ketika Dinas Perumahan membeli lahan seluas 4,6 hektare itu pada 2015 seharga Rp 668 miliar dari pihak swasta atas nama Toeti Noezlar Soekarno.

Pembelian lahan untuk pembangunan rumah susun.

Baca juga: Sandiaga: Pembelian Lahan Cengkareng dan Sumber Waras Harus Diselesaikan secara Hukum

Hal tersebut kemudian menjadi masalah ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa lahan itu juga terdata sebagai milik Dinas KPKP.

Pada 6 Juni 2017, majelis hakim memutuskan perkara tersebut tidak dapat diterima. Toeti sempat mengajukan banding pada akhir 2017, tetapi akhirnya kalah lagi.

Dengan kata lain, Pemprov DKI menang dan lahan seluas 4,6 hektare itu kembali ke tangan pemerintah. 

Meski demikian, BPK menilai ada kerugian negara akibat pembelian lahan ini. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

11 Pemuda Diamankan Saat Hendak Ikut Demo Omnibus Law, 2 dari Mereka Positif Narkoba

11 Pemuda Diamankan Saat Hendak Ikut Demo Omnibus Law, 2 dari Mereka Positif Narkoba

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan 3.000 Alat Rapid Tes untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Pemkot Bogor Siapkan 3.000 Alat Rapid Tes untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Megapolitan
Dua Kali Kecelakaan Beruntun dalam Sehari di Tol Jakarta-Cikampek

Dua Kali Kecelakaan Beruntun dalam Sehari di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Akan Ikut Demo Tolak Omnibus Law, 11 Pemuda Diamankan Polres Jaksel

Akan Ikut Demo Tolak Omnibus Law, 11 Pemuda Diamankan Polres Jaksel

Megapolitan
Diduga Mencopet Saat Demo, Remaja Ini Nangis Diciduk Polisii

Diduga Mencopet Saat Demo, Remaja Ini Nangis Diciduk Polisii

Megapolitan
Hari Pertama Libur Panjang, Jumlah Penumpang di Terminal Pulogebang Capai 940 Orang

Hari Pertama Libur Panjang, Jumlah Penumpang di Terminal Pulogebang Capai 940 Orang

Megapolitan
Pemkot Bogor Gelar Rapid Test untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Pemkot Bogor Gelar Rapid Test untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Megapolitan
TPA Rawa Kucing Hampir Penuh, Pemkot Tangerang Harapkan PLTSa Segera Terealisasi

TPA Rawa Kucing Hampir Penuh, Pemkot Tangerang Harapkan PLTSa Segera Terealisasi

Megapolitan
Massa Pedemo Bubarkan Diri, Jalan Medan Merdeka Selatan Dibuka

Massa Pedemo Bubarkan Diri, Jalan Medan Merdeka Selatan Dibuka

Megapolitan
Rapat KUPA-PPAS Tetap Dilaksanakan, Semua Peserta Dipastikan Sudah Rapid Test

Rapat KUPA-PPAS Tetap Dilaksanakan, Semua Peserta Dipastikan Sudah Rapid Test

Megapolitan
Arus Balik Libur Panjang di Bandara Soekarno-Hatta Diprediksi Terjadi 1 November

Arus Balik Libur Panjang di Bandara Soekarno-Hatta Diprediksi Terjadi 1 November

Megapolitan
Bawa Korek Kuping Jumbo, Massa Aksi Penolak UU Cipta Kerja: Mungkin Kuping Jokowi Tersumbat

Bawa Korek Kuping Jumbo, Massa Aksi Penolak UU Cipta Kerja: Mungkin Kuping Jokowi Tersumbat

Megapolitan
Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Diminta Tak Abai Mengisi 'Health Alert Card'

Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Diminta Tak Abai Mengisi "Health Alert Card"

Megapolitan
Libur Panjang, Penumpang di Terminal Pulo Gebang Capai 1.805

Libur Panjang, Penumpang di Terminal Pulo Gebang Capai 1.805

Megapolitan
Cerita Pengalaman Nonton Bioskop Kali Pertama Selama Pandemi Covid-19...

Cerita Pengalaman Nonton Bioskop Kali Pertama Selama Pandemi Covid-19...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X