Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ridwan Kamil Diminta Lebih Responsif soal Rencana SMA/SMK Gratis di Kota Bekasi

Kompas.com - 21/02/2019, 18:43 WIB
Dean Pahrevi,
Dian Maharani

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lebih responsif mengenai rencana program gratis belajar hingga SMA/SMK negeri sederajat di Kota Bekasi.

Program gratis belajar di Bekasi saat ini baru sampai tingkat SMP.

"Kita sudah teriak-teriak jangan sampai ada anak di Kota Bekasi 12 tahun enggak sekolah, Tapi kan Pak Gubernur responnya juga sangat rendah," kata Pepen saat ditemui Kompas.com di Islamic Center, Bekasi Selatan, Kamis (21/2/2019).

Baca juga: Wali Kota Bekasi Berencana Wujudkan Pendidikan Gratis 12 Tahun

Rencana itu sudah diusulkan sejak pelantikan Rahmat sebagai Wali Kota Bekasi pada September 2018 lalu. Rahmat juga sudah mengajukan penambahan dana perimbangan.

Pemkot Bekasi juga sudah mengajukan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait penggratisan SMA/SMK negeri di Kota Bekasi.

Rahmat merasa layak mengajukan permintaan dana tambahan itu karena Kota Bekasi menjadi daerah penyumbang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terbesar kedua di Jawa Barat.

Adapun total pendapatan PKB-BBNKB Kota Bekasi mencapai Rp 1,8 triliun. Sesuai aturan yang berlaku, Pemkot Bekasi hanya mendapat 30 persen dari total pendapatan PKB-BBNKB. Sedangkan 70 persennya masuk ke kas Pemprov Jawa Barat.

"Saya bilang "Pak Gubernur tolong PKB-BBNKB kita yang besar itu," aturannya memang tidak boleh setelah 30 persen tapi kan ada bagian keberpihakan ke kita dalam bentuk lain, subsidi lah," ujar Rahmat.

Rahmat ingin 20 persen dari 70 persen jatah Pemprov Jawa Barat dari pendapatan PKB-BBNKB Kota Bekasi dialokasikan untuk dana penggratisan biaya SMA/SMK negeri sederajat di Kota Bekasi.

Adapun nantinya dana itu untuk menambah anggaran biaya uang sekolah yang telah disiapkan Pemkot Bekasi yakni, sebesar Rp 64 miliar. Sehingga nantinya biaya SMA/SMK negeri di Kota Bekasi bisa gratis. Hal itu juga tertuang dalam PKS yang sedang disusun.

Hingga saat ini, proses penyusunan PKS terus berlangsung dan belum dapat dipastikan kapan hal itu akan rampung.

Adapun program pendidikan gratis 12 tahun di Kota Bekasi termasuk dalam 45 program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi lima tahun ke depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com