Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Minta Para Gubernur Perbanyak Industri di Daerah

Kompas.com - 21/02/2019, 21:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

PADANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para gubernur memperbanyak industri manufaktur di daerah. Hal itu, kata Kalla, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah.

"Apabila daerah ingin maju, ada dua hal yang harus dilaksanakan. Pertama industri manufacturing," kata Kalla kepada para gubernur yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Grand Inna Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019).

Kalla mengatakan, dengan banyaknya industri manufaktur di daerah maka akan meningkatkan rata-rata penghasilan masyarakat.

Baca juga: Ingatkan Sinkronisasi, Kata Kalla Kadang Menteri ke Daerah Tak Lapor Gubernur

Ia menyebutkan, jika daerah hanya mengandalkan sektor agraria, maka rata-rata penghasilan masyarakatnya perbulan hanya berkisar Rp1 juta. Sebab, sebesar itulah rata-rata pendapatan petani di Indonesia.

Kalla membandingkan penghasilan buruh di sektor manufaktur yang upah minimum regionalnya (UMR) kini di Indonesia rata-rata mencapai Rp2,5 juta

Angka itu, kata Kalla, mencapai dua kali lipat dari rata-rata gaji petani.

Ia mengatakan, industri manufaktur menyerap tenaga kerja lebih banyak daripada pertanian. Kalla menyebutkan di sektor pertanian 1 hektar lahan rata-rata hanya menyerap 3 tenaga kerja. Sedangkan di sektor manufaktur, 1 hektar lahan bisa menyerap 200 tenaga kerja.

Baca juga: Wapres Kalla Ingatkan Gubernur adalah Wakil Pemerintah Pusat

Meski demikian, Kalla tak menghendaki sektor pertanian ditinggal begitu saja. Ia menginginkan hasil dari sektor pertanian menjadi bahan baku bagi industri di sekitarnya.

"Artinya adalah apabila suatu daerah ingin maju, maka pendapatannya harus naik dan pendapatan yang naik itu dihasilkan dari suatu industri atau hasil pertanian yang nilainya lebih tinggi," papar Kalla.

"Karena itulah maka daerah (penghasil) cokelat harus meningkatkan (nilai) cokelatnya. Kopi, tingkatkan (nilai) kopinya," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com