Ketika Sertifikat Tanah Dijadikan Objek Pungli..

Kompas.com - 22/02/2019, 07:12 WIB
Sejumlah warga Kabupaten Tangerang, Banten, menunjukkan sertifikat tanahnya usai dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lapangan Maulana Yudha, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (18/2/2019) Kompas.com / Tatang GuritnoSejumlah warga Kabupaten Tangerang, Banten, menunjukkan sertifikat tanahnya usai dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lapangan Maulana Yudha, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (18/2/2019)

"Dari RW minta Rp 500.000. Katanya Rp 400.000 buat RW, Rp 100.000 katanya buat ukur tanah. Bukan BPN loh, tapi RW," kata warga yang tak ingin disebutkan namanya dalam acara penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo di Lapangan Arcici, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Januari lalu.

Laporkan

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menegaskan, pengurusan sertifikat tanah lewat program PTSL itu gratis.

Saefullah mengatakan, pengurus RT dan RW dilarang meminta uang kepada warganya saat membantu pengurusan sertifikat tanah.

"Harusnya sudah enggak ada (pungutan liar). Enggak boleh, tidak boleh (meminta uang)," ujar Saefullah di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menindak oknum-oknum yang melakukan pungutan liar.

Baca juga: Polisi Persilakan Warga DKI Lapor Kasus Pungli Pengadaan Sertifikat Tanah

Ia pun mendorong masyarakat yang menjadi korban pungli untuk melapor. Anies yakin BPN akan menindaklanjuti setiap laporan itu.

Pernyataan serupa juga disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Ia mempersilakan masyarakat melaporkan pungutan liar tersebut kepada pihak kepolisian. 

Warga yang ingin melapor harus membawa bukti-bukti yang cukup agar polisi bisa mengejar dan menindak para pelaku pungli tersebut.  

"Silakan saja lapor kepada polisi dengan buktinya," kata Argo.

Adapun Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berencana melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum pelaku pungutan liar dalam pengurusan sertifikat tanah.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Klaster dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Kedua di DKI, Kemenhub Klaim Sudah Taat Protokol

Jadi Klaster dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Kedua di DKI, Kemenhub Klaim Sudah Taat Protokol

Megapolitan
Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Megapolitan
UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

Megapolitan
Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Rektor IPB University Positif Covid-19

Rektor IPB University Positif Covid-19

Megapolitan
Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Megapolitan
Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Megapolitan
Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Megapolitan
Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Megapolitan
6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Megapolitan
Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Megapolitan
Ketika Anggota Ormas Mengaku 'Aparat' Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Ketika Anggota Ormas Mengaku "Aparat" Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Megapolitan
2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X