Ketika Sertifikat Tanah Dijadikan Objek Pungli..

Kompas.com - 22/02/2019, 07:12 WIB
Sejumlah warga Kabupaten Tangerang, Banten, menunjukkan sertifikat tanahnya usai dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lapangan Maulana Yudha, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (18/2/2019) Kompas.com / Tatang GuritnoSejumlah warga Kabupaten Tangerang, Banten, menunjukkan sertifikat tanahnya usai dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lapangan Maulana Yudha, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (18/2/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL) yang mestinya tidak dipungut biaya nyatanya dijadikan objek pungutan liar oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Kompas.com mencatat, sedikitnya ada dua kasus pungli sertifikat tanah yang mencuat. 

Kasus pertama terjadi di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan, Oktober 2018 lalu.

Ada dua orang warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku dimintai uang oleh pengurus RT di tempat tinggalnya untuk pengurusan sertifikat.

"Kemarin sudah bayar Rp 1.200.000, katanya buat fotokopi, pengukuran, buat beli map dan materai. Ya saya sih dengerin omongan orang, ngikuti saja," kata warga itu. 

Baca juga: Terjaring OTT Pungli, Lurah Kalibaru Depok Akan Dicopot dari PNS

"Saya nyerahin (uang) saja. Kalau kata dia (Ketua RT), dia kan butuh uang jalan, buat bensin," kata warga lain.

Kejadian serupa juga menimpa seorang warga Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan yang bernama Naneh. 

Naneh mengaku dirinya sudah mengeluarkan uang sebesar Rp 3 juta kepada pengurus di lingkungan tempat ia tinggal untuk mengurus sertifikat tanah miliknya. Namun, sertifikat itu tak kunjung terbit.

"Janjinya akan jadi Desember (2018), eh mundur jadi Januari (2019). Terus sekarang sudah Februari. Kalau ditagih, orangnya minta saya untuk sabar," sebut Naneh.

Seorang warga Kramat Sentiong, Jakarta Pusat, juga menuturkan hal yang sama. Ia dimintai uang sebesar Rp 500.000 oleh oknum ketua RW di tempat tinggalnya.

"Dari RW minta Rp 500.000. Katanya Rp 400.000 buat RW, Rp 100.000 katanya buat ukur tanah. Bukan BPN loh, tapi RW," kata warga yang tak ingin disebutkan namanya dalam acara penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo di Lapangan Arcici, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Januari lalu.

Laporkan

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menegaskan, pengurusan sertifikat tanah lewat program PTSL itu gratis.

Saefullah mengatakan, pengurus RT dan RW dilarang meminta uang kepada warganya saat membantu pengurusan sertifikat tanah.

"Harusnya sudah enggak ada (pungutan liar). Enggak boleh, tidak boleh (meminta uang)," ujar Saefullah di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menindak oknum-oknum yang melakukan pungutan liar.

Baca juga: Polisi Persilakan Warga DKI Lapor Kasus Pungli Pengadaan Sertifikat Tanah

Ia pun mendorong masyarakat yang menjadi korban pungli untuk melapor. Anies yakin BPN akan menindaklanjuti setiap laporan itu.

Pernyataan serupa juga disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Ia mempersilakan masyarakat melaporkan pungutan liar tersebut kepada pihak kepolisian. 

Warga yang ingin melapor harus membawa bukti-bukti yang cukup agar polisi bisa mengejar dan menindak para pelaku pungli tersebut.  

"Silakan saja lapor kepada polisi dengan buktinya," kata Argo.

Adapun Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berencana melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum pelaku pungutan liar dalam pengurusan sertifikat tanah.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Orangtua Pusing Ajari Anak Selama Pandemi Corona, Kak Seto: Jangan Posisikan Diri Seperti Guru

Orangtua Pusing Ajari Anak Selama Pandemi Corona, Kak Seto: Jangan Posisikan Diri Seperti Guru

Megapolitan
Selama Pandemi Corona, Kak Seto Sebut RT RW Harus Kreatif Cegah Anak-anak Beraktivitas di Luar Rumah

Selama Pandemi Corona, Kak Seto Sebut RT RW Harus Kreatif Cegah Anak-anak Beraktivitas di Luar Rumah

Megapolitan
Keluarganya Positif Covid-19, Dua Anak di Sawah Besar Isolasi Mandiri

Keluarganya Positif Covid-19, Dua Anak di Sawah Besar Isolasi Mandiri

Megapolitan
Ramayana Depok Buka Kemungkinan Rekrut Kembali Karyawan yang Kena PHK di Tengah Pandemi Corona

Ramayana Depok Buka Kemungkinan Rekrut Kembali Karyawan yang Kena PHK di Tengah Pandemi Corona

Megapolitan
Cegah Penyebaran Virus Corona, Sudinhub Jakbar Kurangi Petugas di Lapangan

Cegah Penyebaran Virus Corona, Sudinhub Jakbar Kurangi Petugas di Lapangan

Megapolitan
Diprotes Warga, Lippo Pastikan RS Covid-19 Dekat Apartemen Tak Bahayakan Penghuni

Diprotes Warga, Lippo Pastikan RS Covid-19 Dekat Apartemen Tak Bahayakan Penghuni

Megapolitan
Banyak Orangtua Kerja di Rumah, Kak Seto Sebut Itu Kesempatan Mahal untuk Akrab dengan Anak

Banyak Orangtua Kerja di Rumah, Kak Seto Sebut Itu Kesempatan Mahal untuk Akrab dengan Anak

Megapolitan
Andalkan Kebijakan yang Telah Berjalan, Bekasi Belum Ajukan PSBB

Andalkan Kebijakan yang Telah Berjalan, Bekasi Belum Ajukan PSBB

Megapolitan
Pedagang Ayam Potong di Kramatjati Terima Banyak Pesanan Online Saat Pandemi Covid-19

Pedagang Ayam Potong di Kramatjati Terima Banyak Pesanan Online Saat Pandemi Covid-19

Megapolitan
Dituduh Curi Dompet dan HP, Seorang Transgender Tewas Dibakar di Cilincing

Dituduh Curi Dompet dan HP, Seorang Transgender Tewas Dibakar di Cilincing

Megapolitan
Wali Kota: 38 Jenazah di Bekasi Dimakamkan dengan Protokol Pemulasaraan Jasad Pasien Covid-19

Wali Kota: 38 Jenazah di Bekasi Dimakamkan dengan Protokol Pemulasaraan Jasad Pasien Covid-19

Megapolitan
Riza Patria Diminta Tambal Hubungan Balai Kota-Istana yang 'Kurang Akur'

Riza Patria Diminta Tambal Hubungan Balai Kota-Istana yang "Kurang Akur"

Megapolitan
Tak Sampai 3 Tahun Jabat Wagub DKI, Riza Patria Diragukan Mampu Berbuat Banyak

Tak Sampai 3 Tahun Jabat Wagub DKI, Riza Patria Diragukan Mampu Berbuat Banyak

Megapolitan
Dampak Covid-19, Sebanyak 120 Pegawai di Ramayana Depok Kena PHK

Dampak Covid-19, Sebanyak 120 Pegawai di Ramayana Depok Kena PHK

Megapolitan
[UPDATE]: Depok Tambah 1 Pasien Positif Covid-19 dan 3 Suspect Wafat

[UPDATE]: Depok Tambah 1 Pasien Positif Covid-19 dan 3 Suspect Wafat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X