Lurah dan Camat di Jakarta Mengaku Dicopot Tanpa Teguran dan Panggilan

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah lurah dan camat yang didemosi mengaku tak pernah mendapat teguran ataupun dipanggil. Salah satunya Sayid Ali, Camat Kebayoran Lama yang dicopot menjadi Kepala Bagian Penataan dan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan.

"Enggak pernah dipanggil. Baru tahu juga kemarin ada rotasi," kata Sayid ditemui setelah pelantikan, Senin (25/2/2019).

Selain Sayid, Camat Pancoran Hery Gunara juga mengaku tak tahu apa kesalahannya. Ia merasa sudah bekerja maksimal.

"Belum tahu juga salahnya apa, tidak ada teguran atau apa," ujar Herry.

Terkait tak adanya panggilan atau teguran, Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta Chaidir menyatakan, untuk lurah dan camat memang tak perlu ada berita acara pemeriksaan (BAP).

Baca juga: Sejumlah Lurah hingga Camat di Jakarta yang Diangkat dan Dicopot Belum Tahu Jabatan Baru

"Kalau lurah sama camat kami tidak perlu diperiksa lagi karena langsung dari penilaian atasannya yaitu wali kota," kata Chaidir.

Selain itu, Chaidir memastikan pihaknya sudah mengantongi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam perombakan pejabat.

"Sudah dilaporkan ke KASN, ada rekomendasi," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur M Anwar mengaku dalam mengusulkan perombakan jabatan, pihaknya memang tak melakukan pemanggilan atau teguran terlebih dahulu.

"Enggak perlulah. Memang siapa? Kan amanah, titipan, kan dievaluasi, punya penilaian. Ada tim di lapangan menilai seperti apa," kata Anwar.

Baca juga: Anies Copot Kepala Dinas SDA dan Kepala BPBUMD DKI

Untuk itu, Anwar meminta para lurah dan camat yang dirotasi agar bisa menilai sendiri kinerjanya.

"Mestinya mereka tanya diri masing-masing udah berbuat apa selama ini. Saya kira tatap muka itu bukan evaluasi, melayani masyarakat, gitu," ujar Anwar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di lapangan Balai Kota, Senin (25/2/2019).

Dari 1.125 jabatan administrator dan pengawasan yang dilantik, 15 pejabat pimpinan tinggi pratama. Sementara administrator atau eselon III sebanyak 274 orang, sementara pengawas atau eselon IV sebanyak 836 orang.