Keluhan Warga Jadi Pertimbangan Rotasi Lurah dan Camat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta Chaidir menyebut, banyak lurah dan camat didemosi karena ada aduan masyarakat.

Aduan itu dinilai sebagai ketidakpuasan warga terhadap kinerja mereka.

"Ya ada masyarakat yang bersurat mengadukan," kata Chaidir di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/2/2019).

Selain aduan melalui surat, Chaidir mengatakan, aduan masyarakat melalui Qlue yang tak ditanggapi juga dijadikan dasar pencopotan jabatan.

"Itu ada nilainya, ada kompetensi, kinerja, dan sikap ya," kata Chaidir.

Baca juga: Alasan Anies Rombak Ribuan Pejabat Pemprov DKI

Hal itu dibenarkan Wali Kota Jakarta Timur M Anwar.

Menurut dia, camat dan lurah di wilayah punya tanggung jawab menindaklanjuti keluhan masyarakat.

"Termasuk menyelesaikan masalah, komplain ke masyarakat. Kita bekerja kan jangan minimalis, parsial, tapi harus inovasi," kata Anwar.

Selain itu, Anwar menyebut, kepribadian, kerajinan, kedisiplinan, dan integritas seorang pejabat menjadi pertimbangan penting dalam perombakan pejabat kali ini.

Baca juga: Anies Rombak 1.125 Pejabat DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di lapangan Balai Kota, Senin (25/2/2019).

Dari 1.125 jabatan administrator dan pengawasan yang dilantik, 15 di antaranya pejabat pimpinan tinggi pratama.

Sementara itu, administrator atau eselon III sebanyak 274, sedangkan pengawas atau eselon IV sebanyak 836. Banyak di antara lurah dan camat didemosi.